JAKARTA -- Kementerian Pertanian menargetkan akan menyelesaikan vaksin dalam negeri penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak akan rampung pada Agustus 2022. Anggota Komisi IV DPR Fraksi PPP Asep Ahmad Maoshul Affandy tak yakin vaksin PMK dalam negeri akan bisa selesai bulan depan.

"Tadi disebutkan per tanggal berapa, vaksin dalam negeri itu, Agustus ya? menurut saya itu impossible," kata Asep dalam diskusi bertajuk 'Ancaman PMK Jelang Idul Adha: Apakah Pemerintah Siap?' di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/7).

Menurut Asep, sah-sah saja jika pemerintah mengupayakan produksi vaksin dalam negeri. Namun di tengah angka penularan PMK yang tinggi saat ini, pemerintah tidak bisa menunggu vaksin PMK dalam negeri selesai.

Dokter hewan dari Dinas Pertanian Kota Padang menyiapkan vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) untuk disuntikan kepada sapi saat Vaksinasi PMK Hewan Ternak di Padang, Sumatera Barat, Rabu (29/6/2022). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendapatkan bantuan 4.200 dosis vaksin PMK dari pemerintah pusat yang akan diprioritaskan untuk sapi perah guna mengendalikan penyebaran PMK. - ( ANTARA FOTO/Muhammad Arif Pribadi/Lmo/wsj.)

SHARE    

Selain vaksinasi, Asep juga meminta pemerintah agar meningkatkan pengendalian serta penguatan biosecurity jalur lintas ternak perdagangan hewan ternak antardaerah di seluruh indonesia dari dan ke luar negeri. Ia juga mengimbau agar pemerintah mengevaluasi importasi daging sapi atau kerbau dari negara yang belum bebas dari penyakit PMK.

"Jadi ketika negara itu dinyatakan bebas dari PMK jangan hanya katanya, cek benar apa nggak," ujar dia.

Kemudian Asep juga meminta pemerintah untuk menyusun dengan cermat program-program dengan output yang terukur kebutuhan dan tidak //overlap//. Ke depan, dia berharap Indonesia bisa jadi produsen vaksin PMK.

Direktur Perbibitan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian, Agung Suganda, memaparkan, sebanyak 200 ribu vaksin PMK dalam negeri selesai akhir agustus ini. Namun untuk penanganan secara dini pemerintah tetap mengimpor dari berbagai negara.

"Dan ini terus kita lakukan dan berjalan baik yang dilakukan pemerintah maupun yang mandiri oleh para asosiasi yang menggunakan dosis ini untuk kebutuhan di anggota-anggota peternakan, inilah tantangan kita karena kita sudah lama tidak siap dengan fasilitas yang ada saat ini," kata Agung dalam acara diskusi, Senin.

Agung mengatakan, wabah PMK saat ini tidak ada bedanya dengan wabah PMK yang juga pernah terjadi di Indonesia sebelum tahun 1986 silam. Hanya saja ketidaksiapan Indonesia saat ini disebabkan lantaran tidak adanya fasilitas yang memadai setelah 36 tahun Indonesia bebas PMK.

"Jadi sebetulnya ini adalah penyakit yang tidak mengalami mutasi yang luar biasa seperti Covid-19, tetapi masalahnya karena Indonesia tidak pernah punya kasus sudah 36 tahun yang lalu maka kita juga fasilitas kita saat ini itu sudah tidak lagi siap dengan membuat vaksin yang baru," kata dia.

Dokter hewan dari Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kota Palembang dibantu peternak menyuntikkan vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) kepada sapi saat Vaksinasi PMK Hewan Ternak di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (28/6/2022). - (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/tom.)

SHARE    

Pemerintah menjelaskan PMK masuk pertama kali melalui importasi sapi perah dari Belanda pada tahun 1887. Wabah PMK terakhir ada di Pulau Jawa pada tahun 1983. Pemberantasan dengan vaksinasi massal.

Pada 1986 Indonesia dinyatakan bebas PMK dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pertanian No.260/Kpts/TN.510/5/1986. Lalu pada tahun 1990 pengakuan status bebas PMK di Indonesia oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE) sebagaimana tercantum dalam resolusi OIE nomor XI tahun 1990.

"Betul memang vaksinnya tidak seperti dulu karena sudah 36 tahun yang lalu, pegawainya sudah banyak pensiun, fasilitasnya juga sudah tidak ada lagi sehingga untuk membuat sesuatu yang baru ini butuh persiapan," imbuhnya.

Sanksi penolak vaksin

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyiapkan konsekuensi bagi peternak sapi yang menolak hewan ternaknya disuntik vaksin PMK. Konsekuensi bagi peternak sapi yang menolak vaksin yaitu membatasi mobilitas hewan ternak mereka akan dibatasi.

Emil menjelaskan, penolakan vaksin PMK di antaranya dilakukan para peternak sapi perah di Kecamatan Lekok, Pasuruan. "Kalau tidak mau divaksin maka mobilitas hewan ternak akan dibatasi. Sebab kita ingin memastikan secara keseluruhan, kondisi penyebaran bisa kita kurangi,” kata Emil, Selasa.

Emil mengatakan, ketakutan para peternak akan dampak vaksinasi tidak dapat dijadikan alasan kuat. Sebab, kata dia, hal itu sangat membahayakan peternak-peternak sapi lainnya. Emil pun menyatakan akan melakukan komunikasi dengan paguyuban peternak sapi. Komunikasi diperlukan untuk menyampaikan informasi utuh terkait vaksin PMK.

Emil menargetkan, sebelum Idul Adha, vaksinasi PMK bagi sapi perah di Jatim sudah dituntaskan. Sejauh ini, kata Emil, baru 180 ribu ekor sapi perah atau sekitar 51 persen dari target 364 ribu ekor yang menjalani vaksinasi PMK. Emil menjelaskan, Jatim memiliki 950 dokter hewan dan 1.500 paramedik hewan, yang semuanya memiliki keterampilan melakukan vaksinasi.

Berdasarkan data Posko Terpadu Penanganan PMK Pemprov Jatim, hingga 3 Juli 2022, tercatat ada 136.153 hewan ternak yang terpapar PMK. Berdasarkan jumlah tersebut, yang hingga saat ini masih sakit sebanyak 106.663 ekor. Kemudian 811 ekor dinyatakan mati, 988 ekor dipotong paksa, dan 27.721 ekor sembuh. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat