Petugas memberikan informasi kepada nasabah terkait Sukuk Tabungan (ST) Seri ST006 di Bank Muamalat di Jakarta, Senin (5/11). | Republika/Prayogi

Opini

01 Jul 2022, 03:45 WIB

Inovasi Pembiayaan Hijau

Memitigasi dampak negatif perubahan iklim perlu biaya besar dengan rentang waktu panjang.

WAWAN SUGIYARTO, Analis Proyek SBSN DJPPR Kementerian Keuangan dan Alumnus Program PhD QUT Brisbane Australia

Ekonomi dunia diprediksi kehilangan hingga 18 persen dari PDB jika tidak ada tindakan nyata menangani perubahan iklim (Swissre, 2021). Ini dampak ekonomi dari kenaikan suhu global 3,2 derajat celsius pada 2050.

Prediksi ini sejalan dengan laporan World Economic Forum 2022 terkait risiko global. Lima dari 10 risiko terparah dalam 10 tahun ke depan karena perubahan iklim.

Tantangan ekonomi global

IMF memprediksi sejumlah tantangan yang dihadapi perekonomian global ke depan (IMF, 2021). Di antaranya, bersumber dari dinamika geopolitik, perkembangan teknologi digital, perubahan demografi, dan perubahan iklim.

 
Terkait perubahan iklim, yang patut diwaspadai soal keberlanjutan ekosistem kehidupan dan potensi kerusakan terhadap kondisi ekonomi. 
 
 

Terkait perubahan iklim, yang patut diwaspadai soal keberlanjutan ekosistem kehidupan dan potensi kerusakan terhadap kondisi ekonomi. Beban fiskal dan keuangan yang parah bisa membuat beberapa negara mengalami kerugian secara tidak proporsional.

Langkah memitigasi dampak negatif perubahan iklim memerlukan biaya besar dengan rentang waktu panjang.

Penanganan perubahan iklim

Dampak perubahan iklim perlu penanganan nyata, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pertama, memperkuat arsitektur informasi iklim terkait integrasi data, pengungkapan dan klasifikasi keuangan berkelanjutan, termasuk taksonomi hijau pembiayaan.

Kedua, meningkatkan dan mengembangkan framework penilaian risiko perubahan iklim, termasuk strategi mitigasi dalam menjamin kestabilan risiko keuangan. Ketiga, perlu upaya komprehensif adaptasi dan adopsi potensi risiko iklim dalam berbagai kebijakan.

 
Dampak perubahan iklim perlu penanganan nyata, terintegrasi, dan berkelanjutan. 
 
 

Terakhir, sinkronisasi dan adaptasi kebijakan moneter dengan dampak perubahan iklim terhadap kondisi makro ekonomi. Efektivitas berbagai langkah di atas menentukan bagaimana perekonomian ke depan dibentuk dalam menghadapi risiko perubahan iklim.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen menangani perubahan iklim dengan menargetkan penurunan emisi pada 2030 sebesar 29 persen dengan usaha sendiri, dan 41 persen dengan dukungan internasional sesuai dokumen Nationally Determined Contributions (NDC).

Ini perlu strategi termasuk pendanaan. Salah satu terobosannya, pembiayaan hijau, yang merupakan investasi keuangan untuk membiayai proyek pembangunan berkelanjutan, terkait lingkungan dan pengembangan ekonomi berkelanjutan.

Studi Liau et al (2022) menemukan, ekonomi lokal dan tata kelola lingkungan dan kelembagaan memengaruhi pengembangan pasar pembiayaan hijau di Cina. Namun, pengaruh dukungan kebijakan relatif kecil dan tak signifikan mendorong pasar pembiayaan hijau.

Bagaimana Indonesia? Pengembangan pembiayaan hijau menghadapi tantangan. Pertama, perlu komitmen implementasi standardisasi sektor hijau.

 
Bagaimana Indonesia? Pengembangan pembiayaan hijau menghadapi tantangan. Pertama, perlu komitmen implementasi standardisasi sektor hijau.
 
 

Walaupun OJK telah menerbitkan taksonomi hijau dan membaginya dalam 2.733 klasifikasi sektor dan subsektor ekonomi, penggunaannya masih terbatas. Kedua, perlu insentif memadai guna mendorong minat sektor keuangan pada pembiayaan hijau.

Stimulus diperlukan guna memberi kompensasi atas tambahan potensi risiko membiayai proyek hijau. Ketiga, penggunaan pihak eksternal dalam memverifikasi proyek hijau berpotensi untuk menimbulkan tambahan biaya bagi pihak terkait.

Terakhir, label green dan non-green pada instrumen keuangan belum berdampak pada penentuan harga. Hasil studi Larcker dan Watts (2020) menyebutkan, investor cenderung tak mau membayar lebih untuk instrumen pembiayaan proyek hijau sehingga greenium relatif nol.

Inovasi green sukuk

Walaupun pengembangan pembiayaan hijau menghadapi sejumlah tantangan, Indonesia melakukan terobosan. Salah satunya, sejak 2018 menerbitkan green sukuk di pasar internasional dengan nominal 1,25 miliar dolar AS dan tenor lima tahun.

 
Stimulus diperlukan guna memberi kompensasi atas tambahan potensi risiko membiayai proyek hijau. 
 
 

Ini penerbitan pertama green sukuk di dunia oleh negara dengan kontribusi pengurangan emisi mencapai 5,7 juta ton CO2e.

Pada 6 Juni 2022, pemerintah menerbitkan global green sukuk tenor 10 tahun dengan nominal 1,5 miliar dolar AS. Di pasar domestik, pemerintah menerbitkan green sukuk ritel sejak 2019 dengan nominal Rp 1,46 triliun.

Pada 2020 sebesar Rp 5,4 triliun dan 2021 sebesar Rp 5 triliun. Penerbitan dilakukan daring dan menarik partisipasi investor milenial rata-rata 50 persen dari total investor.

Selain mendukung pembiayaan hijau, green sukuk ritel berupa sukuk tabungan, memiliki beberapa keunggulan. Pertama, pokok dan imbalan yang dijamin negara. Kedua, kemudahan akses transaksi lewat daring pada setiap masa penawaran.

Ketiga, produk sesuai prinsip syariah dengan tingkat imbalan kompetitif yang dibayar setiap bulan, dan terdapat fitur early redemption sesuai waktu yang ditentukan tanpa redemption cost. Terakhir, ikut membangun negeri khususnya pembiayaan sektor hijau.

*Tulisan ini opini pribadi dan tidak merefleksikan pandangan institusi tempat penulis bekerja.


Daerah Siap Uji Coba MyPertamina

Daerah siap menjalankan uji coba pembelian Pertalite dan solar menggunakan aplikasi MyPertamina.

SELENGKAPNYA

Brimob Disiagakan di Wamena

Masyarakat Papua diharapkan menerima keputusan pemerintah.

SELENGKAPNYA
×