Pekerja mengumpulkan rajungan hasil tangkapan nelayan di Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (14/6/2022). | ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/rwa.

Nusantara

30 Jun 2022, 03:45 WIB

34 Ribu Nelayan di Kepri dapat Asuransi Tenaga Kerja

Pemprov Kepri akan memberi subsidi terhadap biaya asuransi tenaga kerja.

TANJUNGPINANG -- Sebanyak 34 ribu orang nelayan tradisional di Provinsi Kepulauan Riau akan mendapatkan asuransi tenaga kerja untuk melindungi keluarganya. Namun, Pemprov Kepri akan memberi subsidi terhadap biaya asuransi tenaga kerja tersebut tidak secara keseluruhan atau 100 persen. 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau Tengku Said Arif Fadillah mengatakan, Pemprov Kepri hanya menanggung biaya asuransi sebesar 50 persen, sementara sisanya dibayar oleh nelayan. Biaya asuransi tenaga kerja yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Rp 16 ribu /bulan untuk satu orang nelayan. 

Setiap nelayan membayar Rp 8.000/bulan, sisanya ditanggung Pemprov Kepri. "Biaya asuransi itu sangat murah, tetapi selama ini terabaikan, padahal penting sebagai jaminan untuk keluarga. Bagi nelayan yang terkena musibah akibat melaut, seperti meninggal dunia, maka biaya pendidikan dua anaknya ditanggung sampai ke perguruan tinggi," kata dia di Tanjungpinang, Rabu (29/6).

photo
Seorang nelayan membongkar muatan ikan momar (ikan layang) dari perahunya di dermaga Kampung Nelayan Hamadi, Jayapura, Papua, Kamis (16/6/2022). - (ANTARA FOTO/Gusti Tanati/app/hp.)

Dia menjelaskan, 34 ribu orang nelayan yang bakal mendapatkan asuransi tenaga kerja itu menangkap ikan dengan menggunakan kapal dengan kapasitas di bawah 5 gross ton (GT). Mereka didahulukan mengingat pekerjaan yang digelutinya sehari-hari cukup berisiko, dibanding nelayan yang menggunakan kapal dengan kapasitas lebih besar.

"Dari hasil pendataan sementara jumlah seluruh nelayan di Kepri sebanyak 194 ribu orang. Tahap selanjutnya, nelayan dengan menggunakan kapal di atas 5 GT mendapatkan asuransi tersebut," katanya.

Sementara itu, ribuan nelayan di Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tidak bisa melaut sejak sepekan terakhir akibat kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi dan pertalite. "Di Desa Pantai Bahagia saja, ada 1.500 nelayan yang pendapatannya menurun drastis karena tidak bisa melaut lantaran tidak mendapatkan BBM bersubsidi," kata Sekretaris Desa Pantai Bahagia Ahmad Qurtubi di Kabupaten Bekasi.

photo
Nelayan memperbaiki jaring ikan yang rusak di kawasan Kalibaru, CIlincing, Jakarta Utara, Rabu (8/6/2022). - (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Nelayan di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) diminta mewaspadai gelombang tinggi. "Gelombang laut dengan ketinggian berkisar 4-6 meter atau kategori sangat tinggi berpotensi melanda Samudera Hindia selatan Sumba-Sabu dan selatan Kupang-Rote serta perairan selatan Kupang-Rote," kata Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tenau-Kupang Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Syaeful Hadi di Kupang.

Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Madjid Lombok, Wulan Wardana, nelayan diharapkan tidak pergi melaut untuk mencegah adanya dampak cuaca ekstrem yang diprediksi terjadi dalam pekan ini. "Warga di pesisir pantai di wilayah NTB tetap waspada terhadap dampak gelombang yang mungkin terjadi," katanya. 

Sumber : Antara


BUMD DKI akan Bangun Pabrik Minyak Goreng di Cilegon

Anggota DPRD DKI minta studi kelayakan pabrik minyak goreng.

SELENGKAPNYA

Setiap yang Berlebihan tidak Baik

Segala yang berlebihan termasuk dalam urusan ibadah bukan hanya tidak baik, melainkan juga ditolak dalam ajaran Islam.

SELENGKAPNYA

Risiko Reputasi Dalam Pandangan Syariah

Apakah reputasi itu bagian dari risiko yang harus dimitigasi atau tidak?

SELENGKAPNYA
×