JAKARTA -- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mendorong revisi Undang-Undang Wakaf untuk meningkatkan pemanfaatan wakaf produktif. Kepala Divisi Dana Sosial Syariah KNEKS Urip Budiarto mengatakan, perubahan regulasi diperlukan untuk mewadahi perkembangan wakaf terkini.

"Di luar sana, wakaf sudah jadi hotel, apartemen, dan perkebunan. Kami sedang mendorong bersama Kementerian Agama dan DPR untuk (RUU Wakaf) segera masuk legislasi karena kita perlu akomodasi praktik-praktik terkini dalam konteks perkembangan wakaf Tanah Air," katanya dalam sebuah diskusi, Selasa (28/6).

Urip mengatakan, UU baru diperlukan karena pengelolaan wakaf terus berkembang dan perlu acuan regulasi. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah berusia 18 tahun dan belum ada pembaruan. Sebagai perbandingan, UU Zakat sudah dua kali mengalami pembaruan.

KNEKS mencatat ada beberapa isu-isu pengelolaan wakaf lain yang juga perlu solusi progresif. Dari sisi regulasi dan kelembagaan, selain revisi UU Wakaf, peran dan dukungan untuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga dinilai masih sangat terbatas.

Selain itu, belum optimalnya integrasi dan kolaborasi dengan industri keuangan syariah dan praktisi usaha. Dari sisi awareness, saat ini masih terbatas pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai wakaf, khususnya wakaf uang.

Urip mengatakan, pemanfaatan teknologi dalam proses bisnis wakaf pun belum optimal. Terakhir, dari sisi sumber daya manusia yang belum mumpuni, baik kompetensi maupun profesionalitasnya, serta kuantitasnya yang masih sedikit.

"Kita hitung ada sekitar 400 ribu lokasi wakaf, tapi pengelolaan masih sangat banyak yang individu, sementara nazir profesional itu baru 300 orang," katanya.

KNEKS juga memiliki program transformasi pengelolaan wakaf uang nasional. Sasaran program kerjanya adalah tercapainya revisi UU Wakaf, terwujudnya penguatan kelembagaan BWI dan kenaziran nasional, dan terwujudnya nazir unggul dan kompeten.

Sejumlah strategi juga disiapkan untuk pengembangan wakaf produktif. "Yang paling utama adalah literasi, edukasi, dan penggerakan wakaf uang secara langsung. Kita dorong literasi yang sekaligus inklusi," katanya.

Selanjutnya adalah sinergi dan kolaborasi wakaf dengan semua sumbangan perusahaan, donasi masyarakat, dan sumbangan keagamaan lain. Selain itu juga sinergi dan kolaborasi instrumen keuangan sosial dengan instrumen keuangan komersial, digitalisasi, sertifikasi tanah wakaf, dan revitalisasi sistem informasi wakaf.

Wakaf tidak hanya dikenal sebagai instrumen sosial, tapi juga komersial yang bisa jadi sumber pembangunan. Wakil Sekretaris Badan Wakaf Indonesia (BWI) Emmy Hamidiyah mengatakan, wakaf sudah menjadi bukti dari megahnya peradaban Islam.

"Wakaf itu fondasi pembangunan peradaban Islam. Dulu tidak ada Muslim yang tidak berwakaf," katanya.

Ada banyak sekali contoh wakaf yang hingga saat ini masih sangat produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Di Indonesia, wakaf masih berkutat di makam, masjid, atau madrasah. Di negara lain, wakaf menjadi infrastruktur produktif yang keuntungannya diberikan ke ranah sosial. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat