Wakil Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Gorontalo AKBP Fammudin (kedua kiri) menyaksikan pelapor dan terlapor berjabat tangan pada pertemuan proses Restorative Justice atau keadilan restoratif di Polda Gorontalo, Kabupaten Gor | ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin/wsj.

Nusantara

29 Jun 2022, 03:45 WIB

257 Kasus di Sumbar Selesai dengan Keadilan Restoratif

Pertentangan sosial antara masyarakat dapat direduksi dengan menonjolkan asas musyawarah dan mufakat.

PADANG -- Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat (Sumbar) mencatat 257 dari 2.257 kasus pidana di wilayah itu sepanjang 2022 ini dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif (restorative justice) atau mengedepankan dialog atau mediasi.

Sepanjang 2021, ada 1.011 dari 5.585 kasus diselesaikan dengan keadilan restoratif. Kepala Polda Sumbar Inspektur Jenderal Teddy Minahasa Putra mengatakan, sudah banyak contoh kasus di Satreskrim, Ditreskrimum, dan Ditreskrimsus terkait keadilan restoratif.

Namun, keadilan restoratif tidak diterapkan pada kasus korupsi, terorisme, makar dan narkoba. Ada beberapa manfaat yang diperoleh dalam keadilan restoratif.

Pertama, pertentangan sosial antara masyarakat dapat direduksi dengan menonjolkan asas musyawarah dan mufakat. "Hal ini juga berdampak terhadap kemudian efisiensi anggaran negara," kata dia saat fokus grup terpumpun tentang keadilan restoratif di Padang, Selasa (28/6).

Mengenai efisiensi anggaran, ia mengatakan, harus diakui proses peradilan masih berbelit-belit. "Di internal kita saja ada proses penyelidikan, penyidikan hingga peradilan, itu memakan waktu yang panjang," kata dia.

photo
Seorang penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Gorontalo (kanan) melakukan pemeriksaan lanjutan kepada terlapor usai proses Restorative Justice atau keadilan restoratif di Polda Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Senin (30/5/2022). Polda Gorontalo menerapkan Restorative Justice dalam kasus dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial untuk memberikan kepastian, keadilan dan kebermanfaatan hukum di tengah masyarakat. - (ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin/wsj.)

Sementara itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayapura meresmikan rumah obhe wwarke adyaksa keadilan restoratif (para-para adat). Kajati Papua Nikolaus Kondomo mengatakan, penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan.

Kajari Jayapura Lukas Alexander Sinuraya mengatakan, pelaksanaan keadilan restoratif akan menggandeng para ondoafi atau kepala suku yang ada di Port Numbay atau Kota Jayapura. Apabila ada perkara pidana di bawah hukuman lima tahun pada tahap pertama dan belum menemukan perdamaian antara korban dengan terdakwa atau keluarga terdakwa, penyelesaiannya akan dilakukan melalui rumah restorasi atau para-para adat.

"Restorative justice itu semacam pemulihan keadilan terhadap korban. Bila korban telah terpenuhi rasa keadilannya maka dimungkinkan ruang untuk dihentikan penuntutan terhadap kasus pidana yang dilakukan terdakwa," ujar dia.

Ketua Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Port Numbay George Arnold Awi mengatakan, keadilan restoratif merupakan bagian dari kearifan lokal dalam penyelesaian masalah. Secara adat, penyelesaian dilakukan tanpa memberikan hukuman fisik, melainkan denda. "Itu memberikan keadilan, sehingga pada hakikatnya sama dengan restorative justice," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI Yudian Wahyudi mengatakan, keadilan restoratif sangat penting digalakkan dalam proses penyelesaian masalah karena sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Pancasila. 

Sumber : Antara


LPSK: Aparat Menjadi Aktor Penyiksaan

Pemerintah diminta segera meratifikasi protokol dunia melawan penyiksaan.

SELENGKAPNYA

Bung Karno, Pemuda, dan Islam

Pandangan Bung Karno melihat dan menempatkan Islam sebagai pusat daya juang bagi kemajuan Indonesia.

SELENGKAPNYA

Habibie dan Ekonomi RI

Presiden BJ Habibie menorehkan tinta emas perubahan struktural pemerintah saat situasi sulit.

SELENGKAPNYA
×