Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan keterangan pers usai menggelar pertemuan di DPP Partai Nasdem, Jakarta, Rabu (22/6/2022). | Prayogi/Republika.

Nasional

23 Jun 2022, 03:05 WIB

Paloh: Nasdem-PKS Belum Koalisi

Poros Nasdem-PKS-Demokrat berpeluang mengusung Anies-AHY.

JAKARTA -- Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghasilkan tiga kesepahaman terkait persiapan Pemilu 2024. Kesepahaman itu dicapai setelah keduanya menggelar pertemuan di Kantor DPP Partai Nasdem, di Jakarta, Rabu (22/6). Namun, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan kedua partai belum berkoalisi.

Paloh menuturkan, pertemuan ini merupakan ajang penjajakan kedua partai yang disebutnya sudah intens berkomunikasi. "Belum koalisi, baru saling melihat, menjajaki. Mencari kesamaan demi kesamaan, yang jelas belum ada koalisi," ujar Paloh di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Rabu (22/6).

Paloh menambahkan, kedekatan dan komitmen antara Nasdem dan PKS menjadi modal awal keduanya berkolaborasi di Pemilu 2024. Hal serupa juga masih berpeluang terjadi dengan partai lain.

Nasdem dan PKS juga mengeklaim belum membahas sosok yang akan diusung sebagai calon presiden (capres). "Kita belum sampai ke situ, kita sedang lihat-lihat ini sedang menjajaki satu sama lain," ujar Paloh sambil tertawa.

 

 

Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengaku, pertemuan ini membuat PKS dan Nasdem menghasilkan semakin banyak persamaan. Hal tersebut diharapkannya bermuara pada titik temu untuk agenda yang lebih besar lagi, yakni Pemilu 2024. Syaikhu juga menegaskan, kedua pihak belum menyepakati terjadinya koalisi antara PKS dan Partai Nasdem.

Menurut Presiden PKS, hasil pertemuannya dengan Nasdem akan menjadi masukan untuk diteruskan kepada Majelis Syura PKS selaku pengambil keputusan. "Insya Allah, mudah-mudahan dari langkah baik ini, dengan niat yang baik ini untuk memperbaiki negeri kita, mudah-mudahan Allah memberikan jalan untuk memudahkan kebersamaan, kolaborasi membangun negeri lebih baik," ujar Syaikhu.

Tiga kesepahaman yang dihasilkan dari pertemuan Nasdem-PKS, yakni pertama, membangun kesadaran masyarakat untuk tetap mengungkapkan harkat martabat dirinya sebagai warga negara dalam nilai-nilai Pancasila, di atas kepentingan kelompok dan golongan. Kedua adalah menjadikan Pemilu 2024 sebagai instrumen demokrasi yang penuh semangat toleransi dan persatuan bangsa. Terakhir, menyepakati persiapan kerja sama Pilpres 2024 dalam waktu yang ditentukan bersama.

Setelah pertemuan dengan PKS, Nasdem dijadwalkan menggelar pertemuan dengan Partai Demokrat pada Kamis (23/6). Rencana pertemuan ini diungkap elite Nasdem dan Demokrat sendiri. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membenarkan rencana pertemuan itu.

“Rencananya di Nasdem Tower siang hari. Yang hadir Ketum AHY didampingi Sekjen Teuku Riefky dan beberapa pengurus teras lainnya,” ujarnya dalam pesan singkat.

 

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Partai NasDem (@official_nasdem)

 

Poros Baru

Di sisi lain, PKS sendiri menegaskan, ingin menggagas poros baru dalam Pilpres 2024 di luar PDIP dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Kami terus jalin silaturahim. Kami ingin lanjutkan pelukan kebangsaan PKS-Nasdem yang dulu sempat berjeda," ujar juru bicara PKS, Muhammad Kholid, Rabu (22/6).

PKS meyakini, semakin banyak poros koalisi akan mampu memitigasi polarisasi politik. "Berikhtiar ingin membentuk poros baru. Semakin banyak poros semakin baik buat demokrasi kita," ujar Kholid.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS), Agung Baskoro, menilai poros baru Nasdem-PKS akan meninggalkan pekerjaan rumah soal melengkapi syarat ambang batas pencalonan presiden 20 persen.

photo
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu (tengah) bersama Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi (kiri) dan Ketua DPP Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) PKS Al Muzzammil Yusuf (kanan) bergandeng tangan usai menutup Rapimnas DPP PKS 2022 di Jakarta, Selasa (21/6/2022). Pada penutupan Rapimnas tersebut PKS memaparkan enam kriteria bakal calon presiden 2024 yang akan diusulkan ke Majelis Syuro untuk dibahas lebih lanjut. - (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

"Dan pada tahap ini kemungkinan terbesarnya ada di Partai Demokrat yang sudah menanti perjodohan dengan PKS-Nasdem," ujarnya.

Namun, masih ada masalah, apakah PKS-Nasdem sepakat dengan nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres. Menurut Baskoro, baik PKS maupun Nasdem terlihat sudah menjatuhkan pilihan pada capres Anies Baswedan. Baskoro menilai, sosok Anies bisa diterima sebagai figur capres tak memiliki masalah dengan Partai Demokrat, AHY, ataupun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Perolehan Suara Pileg 2019:

  • Nasdem: 12.661.792 (9,05 persen)
  • PKS: 11.493.663 (8,21 persen)
  • Demokrat: 10.876.507 (7,77 persen)

Sumber: KPU RI

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by KPU Republik Indonesia (@kpu_ri)

 

PDIP Pastikan Bakal Kerja Sama di Pilpres

Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, memastikan partainya bakal bekerja sama dengan partai politik lain di Pilpres 2024. Bambang mengatakan, secara logika, partainya butuh 50 persen suara untuk bisa menang.

"Soal kerja sama politik PDIP anggaplah posisi suaranya 20 persen, untuk menang kira-kira suaranya di atas 50 persen kan, tentu logika elementer itu menyatakan kemungkinan akan terjadi kerja sama, yes," kata Bambang di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (22/6).

Bambang mengatakan, PDIP mengedepankan semangat gotong royong dalam Pemilu 2024. Terkait pelaksanaan strategi pemenangan pemilu dengan basis pemenangan gotong royong, Bambang mengatakan, hal itu sudah dibahas dalam rakernas. "Mungkin itu jadi rekomendasi putusan, keluarkan SK, maka akan bergerak dengan cara itu," ujarnya.

photo
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Kebudayaan yang juga Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) didampingi Ketua DPP PDIP Bidang Penanggulangan Bencana, Ribka Tjiptaning (tengah) dan Kepala Badan Kebudayaan Nasional (BKN) Pusat PDIP Aria Bima (kiri) menyampaikan materi saat hari kedua Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II 2021 di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (22/6/2022). - (ANTARA FOTO/M Risyal Hidaya/hp.t)

Dirinya juga memastikan Rakernas PDIP tak membahas siapa tokoh yang akan diusung dalam Pilpres 2024. Bambang Pacul menegaskan, hal itu merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

"Ibu Ketum kemarin menyatakan itu karena kewenangan itu ada di Ibu Ketua Umum. Kan gitu bos. Jadi sudah clear, capres dan cawapres tidak ada dalam pembahasan komisi pemenangan pemilu dalam rakernas ini," ucapnya.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research, Pangi Syarwi Chaniago, menilai PDIP tidak mungkin maju sendiri dalam Pilpres 2024. Artinya bisa dipastikan PDIP bakal menjalin kerja sama dengan partai politik lain untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden.

"Nggak mungkin (maju di pilpres sendiri) ya, karena memang dia tidak mau sebut nama koalisi, kerja sama dalam konteks memang hanya soal kerja sama, karena di sistem presidensial multipartai kan memang tidak mengenal koalisi kan, kecuali parlementer," kata Pangi kepada Republika, Rabu (22/6).

 
Pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat meninjau Sarinah.
(istimewa)
 

Pangi menilai PDIP tidak ingin terlalu grasak-grusuk menentukan rekan kerja sama di pilpres 2024. PDIP dinilai mengerti momentum menit-menit terakhir dan terkesan percaya diri. "Memang ini waktu yang masih di awal ini ya tentu tidak mungkin PDIP terlalu cepat untuk apalagi mengunci nama-nama partai akan berkoalisi, karena partai memang punya momentum, punya strategi," ujarnya.

Selain itu, ia menilai, tak ada sejarahnya PDIP maju sendiri di pilpres. PDIP juga dinilai butuh teman koalisi untuk nantinya membantu mesin penggerak partainya presiden. "Jadi kalau hanya satu partai dia akan kewalahan juga, karena satu garda kan, minimal dua garda ya kan," tutur Pangi.

Ia juga menjabarkan PDIP dalam membangun kerja sama didasarkan pada tiga hal. Pertama berbasis platform ideologi, kedua latar belakang masalah masa lalu, ketiga pertimbangan soal partai mana yang paling menguntungkan bagi PDIP ke depan. "Kira-kira siapa ya, mungkin ya kira-kira partai yang memang tidak terlalu punya rentang jarak ideologis," ucapnya.


Pemalsuan Tasrih Langgar Hukum di Saudi

Aksi kriminalitas oknum mukimin bukan hanya pemalsuan tasrih.

SELENGKAPNYA

Vaksinasi Ternak Lambat, PMK Meluas

Baru 1.571 ekor ternak yang telah divaksinasi PMK dalam kurun sepekan.

SELENGKAPNYA

Jejak Perjuangan di Jalan Tuty Alawiyah

Pemberian nama dianggap bahwa ada pejuang hebat dari tanah Betawi.

SELENGKAPNYA
×