Polisi antihuru-hara membubarkan pengunjuk rasa 'yellow vest' di Paris pada 2019 lalu. Unjuk rasa itu memrotes pajak karbon yang membebani kelas pekerja. | AP Photo/Christophe Ena

Opini

21 Jun 2022, 03:45 WIB

Mengawal Penerapan Pajak Karbon

Beban pajak karbon akhirnya diteruskan produsen ke konsumen.

RICKY KARUNIA LUBIS; Staf di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan

Komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dimulai sejak 1992 melalui UNFCCC dan 1997 melalui Kyoto Protocol. Komitmen ini semakin kuat setelah Kesepakatan Paris pada 2015. Indonesia meratifikasi seluruh konsensus global tersebut.

Upaya mengurangi emisi karbon telah lama ditempuh Indonesia, seperti fasilitas perpajakan bagi investasi rendah karbon dan belanja publik sebagai mitigasi perubahan iklim. Namun, pendekatan berorientasi pasar, carbon pricing, baru dalam waktu dekat ini.

Carbon pricing mencakup dua skema, yaitu perdagangan karbon (ETS) dan pajak karbon. Alih-alih memilih antara skema ETS atau pajak karbon, Indonesia sepertinya memilih membaurkan keduanya menjadi skema cap-and-tax.

Pada skema ETS, pemerintah memberikan alokasi izin emisi kepada penghasil emisi melalui dua mekanisme, yaitu secara cuma-cuma (grandfathering) dan lelang. Pada skema pajak karbon, pemerintah mengenakan pajak atas emisi yang dihasilkan.

 
Surplus SIE nantinya dapat diperdagangkan di pasar dan menjadi pengurang pajak karbon terutang.
 
 

Dalam rancangan penerapan pajak karbon di Indonesia, penghasil emisi diberi kuota izin emisi atau disebut surat izin emisi (SIE) dan dikenakan tarif pajak  Rp 30 ribu per tCO 2 e atas emisi karbon yang melebihi SIE tersebut.

Surplus SIE nantinya dapat diperdagangkan di pasar dan menjadi pengurang pajak karbon terutang.

Potensi masalah

Namun, ada beberapa isu yang perlu diperhatikan. Pertama, pengenaan pajak karbon tak hanya berpotensi menyebabkan distorsi terhadap perekonomian, tapi juga melebarnya ketimpangan, mengingat sifat pajak karbon yang regresif.

Beban pajak karbon akhirnya diteruskan produsen ke konsumen. Sayangnya, beban ini akan berdampak paling besar terhadap masyarakat miskin.

 
Beban pajak karbon akhirnya diteruskan produsen ke konsumen. Sayangnya, beban ini akan berdampak paling besar terhadap masyarakat miskin.
 
 

Karena itu, penggunaan pendapatan pajak karbon menjadi penentu menjaga kepercayaan publik dan mempertahankan legitimasi pajak karbon pada masa depan.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, penggunaan pendapatan pajak karbon sebaiknya bersifat recycling, yaitu mengembalikan pendapatan itu kepada masyarakat dalam bentuk kompensasi sebagai upaya meredam ketimpangan sosial.

Kompensasi bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin, bisa dengan dua cara, yaitu penurunan pajak lainnya dan bantuan langsung tunai bagi masyarakat.

Kegagalan pemerintah mengatasi ketimpangan akibat penerapan pajak karbon akan memicu resistensi besar-besaran dari masyarakat, seperti dialami Meksiko (gazolinazo) pada 2017 dan Prancis (yellow vest) pada 2018.

Menurut ekonom lingkungan asal Prancis, Douenne dan Fabre (2022), gerakan yellow vest di Prancis bukti kegagalan pemerintah mengompensasi masyarakat kelas menengah-bawah akibat kenaikan pajak karbon.

 
Kompensasi bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin, bisa dengan dua cara, yaitu penurunan pajak lainnya dan bantuan langsung tunai bagi masyarakat.
 
 

Dalam kasus Prancis, alokasi pendapatan pajak karbon berupa bantuan sosial yang disalurkan melalui energy cheque bagi masyarakat miskin hanya 8,6 persen (Douenne, 2018), sedangkan sebagian besar untuk mendanai proyek-proyek rendah karbon (Savolainen, 2020).

Kedua, rancangan skema ETS harus memastikan izin emisi di pasar bernilai sepadan sehingga mampu menginsentif penghasil emisi untuk mengurangi emisi karbon yang mereka hasilkan. Pemerintah juga harus matang memutuskan, skema ETS diterapkan internasional atau lokal.

Jika terintegrasi dengan pasar karbon internasional, pemerintah harus mengantisipasi Indonesia hanya menjadi “tempat pembuangan” emisi oleh negara maju, mengingat harga SIE di Indonesia lebih rendah. Jika ETS lokal dipilih, pemerintah harus siap intervensi agar harga SIE stabil.

Melepaskan mekanisme harga sepenuhnya ke pasar bukanlah pilihan rasional, mengingat tingkat perkembangan pasar keuangan Indonesia  masih sangat rendah (Bank Dunia, 2021).

 
Selain upaya konvergensi, trayektori itu memberi kepastian bagi dunia usaha soal biaya emisi. Kepastian bakal mendorong investasi sehingga distorsi terhadap perekonomian dapat dimitigasi.
 
 

Ketiga, pemerintah perlu memperjelas trayektori kenaikan tarif pajak karbon secara periodik, sebagai upaya konvergensi terhadap standar internasional, yaitu di kisaran 40-80 dolar AS per tCO 2 e.

Selain upaya konvergensi, trayektori itu memberi kepastian bagi dunia usaha soal biaya emisi. Kepastian bakal mendorong investasi sehingga distorsi terhadap perekonomian dapat dimitigasi.

Kenaikan tarif pajak karbon secara bertahap, dengan cara indeksasi dengan proksi tertentu, seperti inflasi plus fixed rate yang diterapkan Afrika Selatan. Tak hanya tarif pajak karbon, tapi target penurunan emisi dari tahun ke tahun juga harus jelas.

Capaian ini menjadi dasar kenaikan tarif pajak karbon seperti diterapkan Swiss dan Finlandia. Tarif pajak karbon Rp30 ribu atau 2 dolar AS per tCO 2 e menjadikan Indonesia tergolong bertarif pajak karbon level rendah di dunia.

 
Hal yang perlu lebih diwaspadai, efek regresif pajak karbon terhadap ketimpangan di masyarakat. 
 
 

Jika memperhitungkan kuota izin emisi secara cuma-cuma, tarif efektif pajak karbon menjadi lebih rendah. Terlebih lagi, penerapan pajak karbon baru menyasar sektor pembangkit listrik. Jadi, dampak distorsinya terhadap perekonomian seharusnya tak mengkhawatirkan.

Hal yang perlu lebih diwaspadai, efek regresif pajak karbon terhadap ketimpangan di masyarakat. Karenanya, pendapatan pajak karbon sebaiknya dikembalikan kepada masyarakat, alih-alih digunakan untuk belanja lain, termasuk pengembangan energi baru terbarukan.

Legitimasi pajak karbon menentukan keberhasilan pengurangan emisi karbon pada masa depan. Untuk mempertahankan legitimasi itu, pemerintah harus terus mendapatkan kepercayaan publik.


Daerah Tunggu Vaksin dan Obat-obatan Atasi PMK

Kementan akan mendahulukan vaksinasi PMK pada hewan yang masih sehat.

SELENGKAPNYA

‘Kita Menang Pertandingan, Tapi Kalah dalam Kehidupan’

PSSI mengambil tindakan dengan melakukan penyelidikan atas meninggalnya dua korban.

SELENGKAPNYA

WHO Hapus Status Endemi dan Nonendemi Cacar Monyet

Menurut WHO, kasus cacar monyet tersebar di 42 negara, mayoritas Eropa.

SELENGKAPNYA
×