JAKARTA -- Survei nasional oleh Indikator Politik Indonesia menunjukkan mayoritas masyarakat menilai kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) pascapandemi Covid-19 sangat bermanfaat. Sebanyak 42,8 responden umum menilai PTM sangat bermanfaat dan 46,5 persen cukup bermanfaat. Hanya 3,8 persen menilai kurang bermanfaat dan 1,3 persen tidak bermanfaat.

"Pembelajaran tatap muka setelah pandemi, Kemendikbud kembali mendorong sekolah dan kampus untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Di sini dinilai oleh mayoritas warga bermanfaat," ujar Peneliti Senior Indikator Politik Indonesia Rizka Halida, dalam paparan survei secara daring, Ahad (19/6).

Rizka mengatakan, mayoritas yang menilai program PTM bermanfaat, terutama mereka kelompok yang tahu program. Dia menjelaskan, di setiap kelompok demografi mayoritas menilai program PTM ini bermanfaat, terutama di kelompok warga dengan pendidikan menengah dan tinggi, kalangan pegawai, guru/dosen/profesional, berpendapatan lebih dari Rp 4 juta, tinggal di perkotaan, di wilayah Banten.

"Juga di DKI lalu di Jabar, Jateng, DIY, Jatim, dan kebanyakan wilayah menilai program ini bermanfaat," ujar Rizka.

Selain itu, kebijakan pada masa dan pascapandemi lainnya, kata Rizka, juga dinilai bermanfaat oleh masyarakat. Antara lain, bantuan subsidi kuota data, bantuan uang kuliah tunggal (UKT), bantuan subsidi upah pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS, 15 ribu relawan mahasiswa.

Untuk bantuan kuota data, dinilai sangat bermanfaat lebih dari 90 persen. Bahkan, 95 persen menilai program ini bermanfaat. "Kita jumlahkan antara yang sangat dan cukup bermanfaat dan terutama di kalangan yang tahu dengan adanya program ini, jadi tinggi dirasakan oleh warga," ujar dia.

Kebijakan bantuan uang kuliah tunggal (UKT) juga dinilai bermanfaat oleh mayoritas. Meskipun masih di bawah daripada program bantuan kuota,  bantuan UKT ini sangat dirasa bermanfaat.

"Bantuan pada masa pandemi nilainya adalah bantuan subsidi upah pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS juga demikian polanya kebanyakan nilainya bermanfaat. Terutama, di kalangan yang tahu program," ujar dia.

Petugas memperkenalkan benda-benda cagar budaya berbentuk arca di depan pelajar SMPN 1 Sendang, Tulungagung, Jawa Timur, Rabu (15/6/2022). - (ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko/rwa.)

SHARE    

Survei Indikator Politik Indonesia bertajuk “Arah Baru Pendidikan Indonesia: Sikap Publik terhadap Kebijakan Kemendikbudristek" dilakukan berdasarkan wawancara secara tatap muka pada 7-12 April 2022 kepada 1.520 responden yang representatif secara nasional. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling.

Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI) menanggapi dengan skeptis hasil survei nasional dari Indikator Politik Indonesia. Ketua Dewan Pengarah APPI Doni Koesoema A dalam keterangan tertulisnya, Ahad (19/6), mengatakan masyarakat antusias dengan PTM karena sudah lelah selama dua tahun pandemi.

"Sementara terkait PTM, mengapa kebijakan ini populer, karena orang tua dan siswa sudah ingin pembelajaran dilakukan secara tetap muka setelah hampir dua tahun dilanda pandemi," kata Doni.

Sementara itu, kebijakan Mendikbudristek Nadiem Makarim dinilai APPI bisa digemari karena sifatnya belanja. “Kebijakan Mendikbud Nadiem yang paling populer dan dinilai bermanfaat adalah sifatnya belanja dan penggelontoran uang,” katanya.

Dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia, ada empat kebijakan Mendikbud yang diketahui oleh 40 persen lebih responden dan dinilai bermanfaat oleh 80 persen lebih responden. Empat program itu adalah Dana BOS yang langsung ditransfer ke rekening sekolah, KIP Kuliah Merdeka, pembelajaran tatap muka (PTM), dan bantuan kuota internet.

Doni menjelaskan, kebijakan Dana BOS bukanlah kebijakan yang benar-benar berasal dari Nadiem, melainkan sebuah program yang memang sudah ada. Nadiem hanya melanjutkan program tersebut.

Sementara itu, Program KIP Kuliah dan Bantuan Kuota, kata dia, memang baru muncul pada era Nadiem. Kendati demikian, dua program itu memang seyogianya hadir saat masa pandemi.

Menurut Doni, meski empat program itu populer dan dinilai bermanfaat, sayangnya tidak terkait langsung dengan upaya transformasi pendidikan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat