Ilustrasi Lelang Wakaf | Tahta Aidilla/Republika

Opini

13 Jun 2022, 03:45 WIB

Ekosistem Wakaf

Setiap unsur ekosistem wakaf mesti menjalankan peran sesuai panduan tata kelola wakaf yang baik.

MUHAMMAD SYAFI'IE EL-BANTANI, Praktisi Wakaf dan Pendiri Ekselensia Tahfizh School Dompet Dhuafa

Meminjam framework biologi, sebuah ekosistem berkembang baik ketika setiap unsur di dalamnya menjalankan peran dan fungsinya secara alamiah. Bergerak sesuai jalur sunatullah sehingga muncul harmonisasi.

Demikian juga dalam ekosistem wakaf. Setiap unsurnya mesti menjalankan peran dan fungsinya sesuai panduan syariah, regulasi perundangan, dan tata kelola wakaf yang baik.

Ketika ada salah satu unsurnya keluar kotaknya, berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan. Lalu, muncul masalah perwakafan. Akumulasi masalah yang tidak tertangani bisa merusak bahkan mematikan ekosistem wakaf.

Maka, penting membangun harmonisasi antarunsur dalam ekosistem wakaf. Jadi, ekosistem wakaf terus bertumbuh dan memberikan kebermanfaatan kesejahteraan bagi umat. Apa saja unsur ekosistem wakaf dan bagaimana membangun harmonisasi di dalamnya?

 
Akumulasi masalah yang tidak tertangani bisa merusak bahkan mematikan ekosistem wakaf.
 
 

Pertama, wakif atau orang yang berwakaf. Wakif berwakaf atau melepaskan hak kepemilikannya atas sebuah harta, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang diserahkan kepada lembaga wakaf atau nazir.

Wakif boleh menyampaikan peruntukan wakafnya untuk bidang tertentu, semisal pendidikan. Ketika akad wakaf dicatat dan disahkan pejabat pembuat akta ikrar wakaf, secara hukum kepemilikan atas harta berpindah dari milik pribadi menjadi milik umat.

Karena itu, wakif tidak memiliki hak lagi atas harta wakaf tersebut. Ini mesti dipahami wakif. Artinya, secara hukum wakif tak dibenarkan mengintervensi paksa dalam pengembangan harta wakaf. Terlebih ingin berperan juga sebagai nazir. Yang dibenarkan, memberi saran ke nazir.

Kedua, nazir, yang berperan strategis karena penghubung antara wakif dan mauquf ‘alaih (penerima manfaat wakaf). Nazir berkewajiban merumuskan perencanaan, pengembangan, pengawasan, penyaluran, dan pelaporan setiap aset wakaf dengan baik dan valid.

Setiap aset wakaf yang dikelola nazir, mesti dibuatkan perencanaan optimasinya agar bisa produktif. Ketika nazir tidak amanah, berpotensi menimbulkan masalah dalam ekosistem wakaf.

 
Setiap aset wakaf yang dikelola nazir, mesti dibuatkan perencanaan optimasinya agar bisa produktif. Ketika nazir tidak amanah, berpotensi menimbulkan masalah dalam ekosistem wakaf.
 
 

Misalnya, nazir memutar semua surplus wakaf untuk reinvestasi aset wakaf serta mengabaikan persentase minimal 50 persen dari surplus wakaf untuk mauquf ‘alaih, maka mauquf ‘alaih terkorbankan dan tidak menerima manfaat dari surplus wakaf tersebut.  

Ini berdampak pada menurunnya kepercayaan wakif dan publik secara umum untuk berwakaf. Bisa jadi muncul prasangka surplus wakaf tidak dikelola dengan benar. Jika wakif menahan untuk tidak berwakaf,  akibatnya ekosistem wakaf terhambat.

Ketiga, mitra pengelola wakaf. Bidang pengembangan wakaf beraneka ragam. Ketika nazir tidak memiliki kompetensi teknis mengelola langsung aset wakaf tertentu, nazir boleh bekerja sama dengan mitra pengelola wakaf.

Misalnya, aset wakaf rumah sakit. Ketika nazir tidak memiliki kompetensi teknis mengelola rumah sakit, bisa bekerja sama dengan mitra pengelola wakaf (MPW) yang berkompetensi dibidang itu. MPW mengelola aset wakaf rumah sakit tersebut di bawah koordinasi nazir.

 
Karena itu, sangat krusial MPW memahami posisinya sebagai mitra nazir agar tidak merusak ekosistem wakaf. 
 
 

Titik kritisnya, MPW berkewajiban melaporkan kinerjanya kepada nazir. MPW tak dibenarkan berperan sebagai nazir. Misalnya, menerima laporan surplus aset wakaf, lalu langsung menyalurkannya untuk reinvestasi dan mauquf ‘alaih tanpa koordinasi dengan nazir.

Dari sinilah berpotensi data mauquf ‘alaih tidak terkelola dengan baik. Padahal, sangat dibutuhkan dalam pelaporan nazir kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) setiap tahunnya sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Karena itu, sangat krusial MPW memahami posisinya sebagai mitra nazir agar tidak merusak ekosistem wakaf. Keempat, mauquf ‘alaih. Sepintas ini, unsur paling kecil peran dan fungsinya. Sejatinya, tidaklah demikian.

Justru keberadaan mauquf ‘alaih menentukan adanya aliran pahala jariyah kepada wakif. Selain itu, ketika tidak ada persentase surplus wakaf yang disalurkan kepada mauquf ‘alaih, maka ekosistem wakaf tidak bergerak.

Padahal, ketika mauquf ‘alaih menerima haknya, terjadi pergerakan dalam ekosistem wakaf. Surplus wakaf yang dialokasikan bagi mauquf ‘alaih dalam berbagai bentuk pelayanan gratis, akan menggerakan roda ekonomi.

Roda ekonomi yang bergerak memberikan pemasukan bagi pelaku usaha dan pekerja. Sebagian dari mereka kemudian menyisihkan penghasilannya untuk berwakaf (wakif). Terjadilah perputaran harmonis dalam ekosistem wakaf.

Maka, ekosistem wakaf akan terus berkembang dan membesar memberikan kebermanfaatan bagi umat. Inilah pentingnya menjaga ekosistem wakaf. 


Menyoal Komitmen Indo-Pasifik AS

Ini jelas membuktikan AS merupakan kekuatan ekonomi utama di Indo-Pasifik.

SELENGKAPNYA

Melanjutkan Momentum Pemulihan

Laju pertumbuhan ekonomi pada 2022 bisa lebih kencang dibandingkan 2021.

SELENGKAPNYA

Tahapan Pemilu 2024 Segera Dimulai

Pemilu 2024 menelan anggaran Rp 76 triliun, naik tiga kali lipat dibanding pemilu sebelumnya.

SELENGKAPNYA
×