JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengungkapkan, tarif naik Candi Borobudur yang mengundang pro dan kontra belumlah final. Tarif destinasi wisata yang dikelola PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan Ratu Boko (TWC) itu masih akan disesuaikan.

Erick mengaku telah menerima sejumlah masukan terkait kontroversi tarif candi di Magelang, Jawa Tengah itu. "Untuk Borobudur, kami mengerti ketakutan banyak pihak bahwa ini cagar budaya luar biasa yang harus dijaga," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/6).

Namun, Erick mengaku akan memperbaiki usulan kenaikan tarif itu agar mendapatkan keputusan yang terbaik. "Memang kebijakan itu harus disinkronisasi. Kami sebagai korporasi kadang-kadang menerima kebijakan itu pada saat kadang-kadang kita belum mengetahuinya," kata Erick.

Menurut Erick, sinkronisasi antarkementerian terhadap penugasan BUMN menjadi sebuah keharusan. Kerja sama sejauh ini telah cukup berhasil, seperti penugasan dalam bidang infrastruktur dan perhubungan yang membuat Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan duduk bersama.

"Supaya tidak terkaget-kaget ketika ada kebijakan yang kita tidak tahu dan akhirnya kita sendiri sulit membedakan buku bersih dan buku penugasan," kata Erick.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Sabtu (4/6) mengatakan, pemerintah akan membatasi jumlah pengunjung Borobudur menjadi 1.200 orang per hari. Pembatasan diiringi kebijakan tarif baru tiket naik candi, yakni 100 dolar AS (Rp 1,4 juta) untuk wisatawan mancanegara, Rp 750 ribu untuk wisatawan domestik, dan Rp 5.000 untuk pelajar.

Tarif yang tinggi itu mendapat kritik dari berbagai pihak, termasuk tidak adanya tarif khusus bagi umat Buddha yang beribadah di tempat itu. Pada Senin (6/6), Luhut mengaku membuka peluang mengkaji kembali tarif Rp 750 ribu itu. Sementara tarif bagi turis asing dan pelajar tetap.

"Saya mendengar banyak sekali masukan masyarakat hari ini terkait dengan wacana kenaikan tarif untuk turis lokal. Karena itu, nanti saya akan minta pihak-pihak terkait untuk segera mengkaji lagi supaya tarif itu bisa diturunkan," kata Luhut. Tarif itu akan diputuskan oleh Presiden pada pekan depan.

Petugas Balai Konservasi Borobudur (BKB) menunjukkan bagian batu candi yang rusak di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Selasa (7/6/2022). - (ANTARA FOTO/Anis Efizudin)

SHARE    

Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Hilmar Farid mengatakan, pihaknya mengikuti rapat koordinasi pada Sabtu (4/6) di Borobudur. Namun, mereka tidak memberikan usulan harga tiket pada rapat itu. "Kemdikbudristek diwakili oleh Direktur Pelindungan Kebudayaan dan Kepala Balai Konservasi Borobudur,” kata Hilmar lewat pernyataan pers, Selasa (7/6).

Ia menjelaskan, Candi Borobudur dibangun pada abad ke-8. Pada tahun 1973-1983, dilakukan restorasi yang menyeluruh oleh pemerintah Indonesia sehingga bangunan candi bisa dikunjungi oleh masyarakat luas.

Jumlah pengunjung yang terus meningkat dari tahun ke tahun pada akhirnya berdampak pada keutuhan bangunan candi. Pemerintah ingin menghindari kerusakan yang lebih parah dengan membatasi jumlah pengunjung.

Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbudristek kemudian membuat kajian yang memperlihatkan daya tampung dari bangunan candi itu sebanyak 1.200 orang per hari. "Pembatasan jumlah pengunjung ini sudah disepakati oleh para pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan Candi Borobudur," kata dia.

Kepala Balai Konservasi Borobudur (BKB) Wiwit Kasiyati mengatakan, BKB yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan bertugas dalam hal pelestarian, termasuk membatasi jumlah kunjungan. Selama ini, kata dia, BKB memfasilitasi pemanfaatan Borobudur untuk aktivitas keagaaman.

"Ketika Umat Buddha mau ada kegiatan agama, mereka membuat permohonan izin ke Ditjen Kebudayaan. Nanti setelah izin turun kami fasilitasi, kami dampingi," ujar Wiwit kepada Republika, kemarin. Namun, dia mengaku tetap tidak menanyakan kepada mereka terkait pembelian tiketnya.

Rata-rata kegiatan ibadah umat Buddha berlangsung di pelataran. Biasanya, ungkap dia, yang naik ke struktur sampai stupa hanya pimpinan dari mereka. "Saya rasa umat Buddha sudah paham karena sudah biasa sembahyang di Borobudur, rata-rata mereka sudah paham mana yang boleh dan tidak," kata dia. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat