Petugas melayani pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi ke kendaraan konsumen di SPBU 64.761.02 Jalan Mayjend Sutoyo, Gunung Malang Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (18/4/2022). | ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/rwa.

Opini

03 Jun 2022, 03:45 WIB

Normalisasi Fiskal

Normalisasi kebijakan moneter yang sudah diinisiasi BI tampaknya mulai menular ke ranah fiskal.

HARYO KUNCORO; Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Anggota Kelompok Kerja Bidang Fiskal dan Keuangan Negara ISEI Pusat

Normalisasi kebijakan moneter yang sudah diinisiasi Bank Indonesia (BI) tampaknya mulai ‘menular’ ke ranah fiskal. Normalisasi kebijakan fiskal ditandai pencabutan sejumlah insentif agar kegiatan perekonomian secara umum mampu bertahan dari dampak pagebluk Covid-19.

Beberapa insentif pajak yang berikan pemerintah akan segera berakhir pada tahun ini.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, PPh Pasal 22 Impor, dan PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah atas program percepatan peningkatan tata guna air irigasi, misalnya, cuma berlaku sampai Juni 2022.

Pencabutan insentif fiskal sejatinya bisa dimaklumi. Insentif perpajakan adalah bagian dari stimulus fiskal. Karena sifatnya yang sementara, ia tidak bisa berlaku terus-menerus alias permanen.

 
Pencabutan insentif fiskal sejatinya bisa dimaklumi. Insentif perpajakan adalah bagian dari stimulus fiskal. Karena sifatnya yang sementara, ia tidak bisa berlaku terus-menerus alias permanen.
 
 

Pada suatu saat tertentu, pemberlakuan insentif perpajakan akan dihentikan setelah dipandang selesai menunaikan mandatnya. Sejumlah indikator bisa diajukan untuk mendukung penghentian insentif fiskal.

‘Hilal’ pemulihan ekonomi sudah kian jelas. Angka penambahan kasus harian Covid-19 semakin turun. Pelonggaran kegiatan masyarakat yang diikuti dengan peningkatan mobilitas penduduk secara signifikan mendorong aktivitas perekonomian.

Alhasil, normalisasi kebijakan fiskal yang diawali dari pencabutan insentif menjadi keniscayaan. Lagi pula, konsolidasi fiskal juga sedang digeber. Normalisasi kebijakan fiskal dan konsolidasi fiskal harus mampu mengembalikan defisit maksimum level tiga  persen dari produk domestik bruto mulai tahun depan.

Dengan beberapa argumen di atas, normalisasi sistem perpajakan sangat diperlukan agar APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tetap sehat. Demikian pula, pertumbuhan ekonomi nasional (tanpa terlalu bertumpu pada insentif fiskal) niscaya tetap berkelanjutan dalam jangka menengah/panjang.

 
Dalam jangka pendek, pencabutan insentif pajak memang akan berimbas pada produsen, berupa peningkatan beban bisnis usaha sehingga kinerja profit akan cenderung menurun.
 
 

Dalam jangka pendek, pencabutan insentif pajak memang akan berimbas pada produsen, berupa peningkatan beban bisnis usaha sehingga kinerja profit akan cenderung menurun. Potensi penurunan profit kemudian berdampak pada perlambatan prospek investasi pada paruh kedua 2022.

Penghentian insentif pajak juga akan sangat berefek besar pada beberapa sector tertentu yang masih berada dalam fase pemulihan. Kelompok lapangan usaha tersebut adalah industri manufaktur, terutama untuk subindustri tekstil dan produk tekstil, serta jasa yang berkaitan dengan pariwisata.

Namun, potensi penipisan profit usaha dan kinerja investasi akan tertutup oleh peningkatan aktivitas perekonomian tadi. Semakin dibukanya perekonomian dan peningkatan daya beli masyarakat, dampak dicabutnya insentif pajak tidak akan terlalu berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara umum.

Dengan logika ini pula, pemerintah masih mempertahankan subsidi kepada konsumen untuk mempertahankan daya beli. Bantuan subsidi upah dan bantuan langsung tunai toh tetap diberikan. Demikian pula, harga bahan bakar minyak jenis Pertalite, tarif listrik, dan LPG 3 kg tidak dinaikkan, yang berarti juga subsidi.

 
Dengan logika ini pula, pemerintah masih mempertahankan subsidi kepada konsumen untuk mempertahankan daya beli. 
 
 

Intinya, pemulihan ekonomi nasional difokuskan pada penguatan sisi permintaan. Langkah ini diambil untuk memastikan, masa transisi pemulihan ekonomi berjalan lancar dan merata – alih-alih hanya terpusat pada golongan masyarakat tertentu – sehingga menciptakan momentum kecepatan berakselerasi.

Pada titik ini, pemerintah sejatinya sedang menggeser kenaikan penerimaan negara (imbas dari pencabutan insentif fiskal) kepada konsumen. Pada saat bersamaan, kenaikan harga energi dan komoditas unggulan di pasar ekspor juga memberikan cipratan rezeki yang sangat besar pada kas negara.

Rezeki nomplok itu pula yang menyebabkan pemerintah mampu menempuh berbagai perangkat fiskal untuk mencegah tren kenaikan harga barang/jasa lain yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Artinya, subsidi dan insentif diberikan kepada konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menikmati subsidi dan insentif dalam tenggat waktu relatif lama sering membuat konsumen seakan jadi ‘ketagihan’.

 
Menikmati subsidi dan insentif dalam tenggat waktu relatif lama sering membuat konsumen seakan jadi ‘ketagihan’.
 
 

Mereka merasa sudah ‘biasa’ mendapatkan subsidi dan insentif tetapi menjadi ‘luar biasa’ saat tidak lagi memperolehnya. Perilaku rumah tangga konsumen yang tak simetris terhadap eksistensi subsidi dan insentif semacam ini, memberikan implikasi lanjutan yang tidak ringan.

Banyak kegaduhan sosial-politik beranjak dari ‘kebiasaan’ yang tidak ‘biasa’ seperti ini. Kembali ke pokok pembicaraan di awal tulisan, insentif dan subsidi berlaku hanya temporer sifatnya.

Pada akhirnya, cepat atau lambat subsidi dan insentif yang diberikan kepada konsumen juga akan dicabut. Pertanyaan besarnya sudah siapkah konsumen jika harus menerima kenyataan seperti itu? 


Penembakan Massal dan Politik Kontrol Senjata di AS

Penembakan massal di AS sering terjadi tanpa ada tindakan mengatur kepemilikan senjata api.

SELENGKAPNYA

Roh Pancasila dalam Berdemokrasi

Apakah praktik demokrasi Pancasila langsung selama ini sesuai sila keempat Pancasila?

SELENGKAPNYA

Berbincang Soal TKI Hingga Tari Kuda Kepang

Banyak perkara yang tak perlu timbul, tapi timbul karena kurang informasi dan kurang pemahaman.

SELENGKAPNYA
×