JAKARTA — Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap adanya berbagai bentuk potongan ilegal oleh pihak ketiga dalam penyaluran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk pondok pesantren (ponpes). Koordinator Divisi Hukum ICW Lalola Easter Kaban mengatakan, fenomena itu diketahui berdasarkan pemantauan yang dilakukan pihaknya di sejumlah provinsi.

Menurut dia, penyaluran BOP ponpes periode Maret–November 2021 diwarnai penyunatan. Broker-broker mengatasnamakan diri perwakilan partai politik, organisasi keagamaan tertentu, serta forum-forum masyarakat lainnya untuk menyunat dana tersebut. Mereka bertindak seolah-olah “mulia” dengan dalih mendukung lancarnya administrasi agar bantuan dapat dicairkan segera oleh ponpes. Besaran yang disunat pun bervariasi.

“Potongan 40 persen hingga 50 persen dikenakan atas total bantuan yang diterima ponpes oleh para makelar ini,” ujar Lalola Easter dalam siaran pers yang diterima Republika, Ahad (29/5).

Selain itu, dia melanjutkan, bantuan sosial itu juga rawan politisasi. Para oknum pejabat dan penguasa di daerah-daerah bertindak selaku penyalur BOP ponpes. Lalola mengatakan, praktik semacam itu merupakan manipulasi karena bertujuan membangun persepsi, bantuan tersebut bersumber dari mereka. Padahal, dana itu berasal dari negara melalui Kementerian Agama (Kemenag).

“Taktiknya sederhana, para pengelola ponpes yang akan menerima bantuan diundang di forum resmi. Bantuan itu diserahterimakan oleh pejabat politik lokal atau anggota DPR RI yang berasal dari dapil tersebut,” kata dia.

Berdasarkan pemonitoran yang didukung mitra-mitra lokal di Aceh, Sumatra Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten, ada berbagai faktor penyimpangan distribusi BOP Ponpes. Adapun yang paling menonjol ialah kacaunya pendataan ponpes yang dilakukan oleh Kemenag. 

Misalnya, data pesantren yang tidak akurat (by name by address) atau klasifikasi pesantren penerima bantuan yang tidak cocok dengan profil di lapangan. Begitu pula dengan nama dan alamat ganda ponpes. ICW juga menemukan adanya pesantren “fiktif”, yakni institusi yang terdata, tetapi pada faktanya tidak beroperasi selayaknya pondok pesantren. Bahkan, ada pesantren yang fiktif sama sekali.\

“Pendataan yang ala kadarnya dan menjurus ke pengelolaan data yang buruk ikut memicu berbagai praktik penyimpangan dalam penyaluran (BOP ponpes),” ujar dia.

BOP ponpes merupakan kebijakan yang dikeluarkan Kemenag sejak 2020 untuk membantu pesantren dan lembaga pendidikan Islam pada masa pandemi Covid-19. Pada tahun itu, kementerian tersebut menerima amanah anggaran sebesar Rp 2,599 triliun.

Pada tahap pertama, Kemenag mencairkan sebesar Rp 930,835 miliar. Untuk tahap kedua, yang cair sebesar Rp 1.089.560.000.000. Sisanya cair pada tahap ketiga.

Kemenag menyalurkan BOP ponpes kepada 21.173 pesantren. Angka itu terdiri atas 14.906 pesantren kategori kecil (50-500 santri); 4.032 pesantren kategori sedang (500-1.500 santri); serta 2.235 pesantren kategori besar (jumlah santri lebih dari 1.500 orang). Besarnya bantuan berbeda-beda, yakni untuk ponpes jenis kecil (Rp 25 juta), sedang (Rp 40 juta), dan besar (Rp 50 juta). 

Menurut Direktur Pendidikan Diniyah dan Pontren Kemenag Waryono Abdul Ghafur, mekanisme pengawasan selama ini telah berjalan baik untuk program BOP ponpes. “Di samping itjen dan satker daerah, penyaluran bantuan juga sudah diperiksa Itjen (Kemenag), BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” kata Waryono kepada Republika, kemarin.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat