Priyantono Oemar | Daan Yahya | Republika

Kisah Dalam Negeri

29 May 2022, 03:09 WIB

Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluknya

Perjalanan keberbangsaan Indonesia setelah dekret tak menunjukkan adanya pengakuan terhadap Piagam Jakarta.

OLEH PRIYANTONO OEMAR

Di awal-awal kemerdekaan, banyak daerah yang memilih tidak bergabung dengan Republik yang menjadi pengusung negara kesatuan. Mereka membentuk negara federasi atas bantuan Belanda. Dihapuskannya tujuh kata dalam dasar negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 tak juga bisa menyatukan Indonesia.

Enam bulan setelah kemerdekaan, yaitu pada Februari 1946, orang-orang Indonesia Timur yang ada di Jakarta mendirikan Persatoean Timoer Besar (PTB). Mereka menyesali proklamasi kemerdekaan karena pilihan mereka adalah menjadi negara independen sebagai bagian dari Kerajaan Belanda. Sudah dihapusnya tujuh kata dalam dasar negara yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945 tak menyurutkan orang-orang Indonesia Timur itu membentuk PTB.

Organisasi ini kemudian dibentuk juga di Minahasa, Ambon, Makassar, Kupang, dan beberapa kota di Kalimantan. Twalfde Provincie Partij (Twapro) di Minahasa dan Commissie Rechtspositie Ambonnezen (RCA) bergabung di dalamnya.

Slogan mereka: Een vlag, een volkslied. Satu bendera, satu lagu kebangsaan. Yang dimaksud tentu saja bendera triwarna dan lagu Wilhelmus.

 
Slogan mereka: Een vlag, een volkslied. Satu bendera, satu lagu kebangsaan. Yang dimaksud tentu saja bendera triwarna dan lagu Wilhelmus.
 
 

Ketua PTB L Polhoupessy (kadang ditulis juga sebagai Palupessy), dalam pidatonya di pertemuan PTB pada Januari 1947 di Jakarta-seperti yang dikutip koran Het Dagblad, 13 Januari 1947—mengatakan, “Fakta bahwa pada bulan Agustus 1945 kita tidak mencengkeram bambu runcing, tidak menggenggam granat tangan Jepang, dan tidak memegang senapan kaliber Jepang. Tentu bukan karena kurang berani, tetapi karena kita tahu bahwa hanya dengan kerja sama yang erat dengan Belanda dan bangsa Belandalah yang membawa berkah bagi bangsa kita.”

PTB mengeklaim memiliki anggota yang cukup banyak, mencapai 60 ribu. Selain warga sipil anggota serikat pekerja, organisasi politik, tentara KNIL juga masuk di dalamnya. Data Desember 1941, anggota KNIL ada 85 ribu. Sebanyak 28 ribu adalah orang Indonesia-sepertiganya adalah orang Indonesia Timur.

Saat rancangan UUD itu dibahas di sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, tujuh kata di Pembukaan UUD itu sudah dihapus. Naskahnya semula berbunyi, “berdasar kepada ke-Tuhanan, dengan kewadjiban melakukan sjari’at buat pemeluk-pemeluknja”. Kemudian diubah menjadi “berdasar kepada ke-Tuhanan Jang Maha Esa”.

Esok paginya, Ki Bagus Hadikusumo menyatakan keberatannya terhadap penghapusan itu, sehingga memerlukan lobi-lobi lagi yang membuat jadwal pembukaan sidang hari itu molor dua jam dari yang semula.

Pada sore hari setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu, Hatta mengaku mendapat telepon dari asisten Laksamana Maeda, Nishijima. Nishijima memberi tahu ada opsir Angkatan Laut yang ingin memberi informasi dan Nishijima bersedia menjadi penerjemahnya.

Hatta yang semula menolak laporan opsir Jepang itu akhirnya memercayainya. Opsir itu menyampaikan kepadanya mengenai adanya keberatan dari para pemimpin non-Muslim di Indonesia Timur. Wilayah Indonesia Timur saat itu masih dalam pengawasan Angkatan Laut Jepang setelah Jepang kalah dari Sekutu.

 
Wilayah Indonesia Timur saat itu masih dalam pengawasan Angkatan Laut Jepang setelah Jepang kalah dari Sekutu.
 
 

Singkat cerita, penghapusan tujuh kata dipandang perlu dilakukan untuk menjaga persatuan. Tapi, Ki Bagus Hadikusumo yang juga ketua Muhammadiyah tidak setuju ketika esok harinya mengetahui perubahan itu. Kasman Singodimedjo bercerita, bujuk rayu dari Hatta, KH Wahid Hasyim, dan Teuku Mohammad Hasan tak mampu meluluhkan hati Ki Bagus.

Lalu, diutuslah Kasman. Kasman merupakan anggota baru PPKI yang ditambahkan Sukarno pada 18 Agustus 1945, bersama Wiranatakusuma, Ki Hadjar Dewantara, Sajuti, Iwa Kusumasumantri, dan Subardjo.

Menggunakan bahasa Jawa halus (krama inggil), Kasman menyampaikan kepada Ki Bagus, betapa tak elok jika rakyat mengetahui para pemimpinnya sudah bertengkar, sehari setelah kemerdekaan.

Selain itu, Kasman juga mengingatkan bahwa pembahasan UUD 45 ini masih bersifat sementara karena Sukarno menjanjikan akan dibahas lagi enam bulan kemudian setelah terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Setelah menyimak pernyataan Kasman, Ki Bagus akhirnya menyetujui penghapusan. Dalam Himpunan Risalah Sidang-sidang disebutkan bahwa rapat pagi itu seharusnya dimulai pukul 09.30, tapi molor hingga 11.30. Tujuh kata itu di sudah tak ada lagi di pembukaan rancangan UUD yang disampaikan Hatta dalam sidang.

Namun, situasi politik berkata lain. Republik Indonesia harus berkonfrontasi dengan Belanda hingga 1949 sehingga urusan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pembahasan Undang-undang Dasar tak bisa dilaksanakan. Pemilu baru bisa dilaksanakan pada 1955 dan terbentuk Konstituante.

Pada sidang Konstituante, Kasman menagih janji pembahasan kembali tujuh kata itu pada kesempatan membahas UUD baru. Pembahasan UUD baru itu berlarut-larut sehingga muncul ide agar kembali ke UUD 1945, tapi juga tak membuahkan hasil.

 
Pada tanggal 2 Juni 1959, jumlah suara terakhir yang menyetujui diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 adalah 56 persen.
 
 

“Pada tanggal 2 Juni 1959, jumlah suara terakhir yang menyetujui diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 adalah 56 persen, kurang dari jumlah dua pertiga yang diperlukan. Sekali lagi terjadi jalan buntu,” tulis MC Rikclefs di buku Sejarah Indonesia Modern.

Jumlah anggota Konstituante ada 514. Suara 56 persen pendukung kembali ke UUD 45 berasal dari partai-partai sekuler. Partai NU mendukung karena diancam bahwa tokoh-tokohnya akan dituntut dengan tuduhan korupsi.

Tetapi, NU tetap memberikan syarat, setuju jika Piagam Jakarta dimasukkan dan memiliki kekuatan hukum. Tetapi karena mayoritas anggota Konstituante menolak pembukaan UUD memakai naskah Piagam Jakarta pada sidang Mei 1959, NU berbalik arah menentang usulan kembali ke UUD 45.

Sidang pembahasan tak dilakukan lagi sejak 3 Juni 1959 karena Konstituante memasuki masa reses. Pada 3 Juni 1959 pula keluar larangan kegiatan politik dari KSAD. Sukarno kemudian membubarkan Konstituante lewat dekret presiden pada 5 Juli 1959. Lewat dekret ini jugalah Sukarno memenuhi janji yang diberikan kepada Ki Bagus.

Dalam dekret itu, Sukarno menyatakan, Bahwa kami berkejakinan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut.

Tapi, perjalanan keberbangsaan Indonesia setelah dekret tak menunjukkan adanya pengakuan terhadap Piagam Jakarta sebagai bagian tak terpisahkan dari UUD 1945. Pelaksanaan syariat Islam oleh pemeluknya pun mengalami hambatan.

UUD 1945 belum dijalankan seutuhnya karena Piagam Jakarta selalu ditanggalkan dari rangkaian kesatuan UUD 1945. Karena dekret bukan produk demokrasi?


Warisan Kesederhanaan Buya Syafii

Buya berpesan agar menjaga keutuhan bangsa, keutuhan Muhammadiyah, dan keutuhan umat.

SELENGKAPNYA

Nasionalisme Pancasila

Itulah nasionalisme autentik yang berpijak di bumi Indonesia milik bersama.

SELENGKAPNYA

MUI Siapkan Tiga Fatwa Hewan Kurban

Virus PMK pada hewan belum ada obatnya sehingga harus menggunakan vaksin.

SELENGKAPNYA
×