Sejumlah santri mengikuti kajian kitab kuning di Pondok Pesantren Darul Amin, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Selasa (27/4/2021). Pada saat bulan suci Ramadhan mengaji kitab kuning merupakan salah satu tradisi pesantren untuk memperdalam ilmu agama antar | ANTARA FOTO/Makna Zaezar

Opini

23 May 2022, 10:54 WIB

Politik Santri di Tengah Gempuran Sekularisme

Santri dan pesantren kerap menjadi rujukan bagi elemen masyarakat dalam pencarian solusi permasalahan hidup berdasarkan Islam.

DIFIRA AULIYANDANI; Alumnus KMI Pondok Modern Darussalam Gontor 2009

Sejarah negeri-negeri di Dunia ini tak pernah terlepas dari aspek politik. Berubahnya konstelasi dunia dan berkembangnya kondisi negeri negeri dampak dari aspek politik. Islam sebagai agama Rahmatan Lil Alamin tentu tak terlepas juga dalam mengatur aspek politik ini. Peradaban Islam semenjak kegemilangan bahkan kemerosotannya pun adalah pengaruh dari kekuatan politik. Dunia islam pun telah menunjukkan ketinggian pengaruh politiknya pada setiap jaman.

Di negeri inipun isu politik tidak pernah sepi dari perbincangan dan perdebatan. Namun sayangnya, percaturan politik di negeri ini terlihat masih didominasi oleh politik praktis sekular liberal. Di satu sisi kekuatan Muslim sebagai agama terbesar di Indonesia tampak diredam atau dimanfatkan hanya untuk kepentingan segelintir pihak. Bahkan simbol-simbol Islam kerap dimonsterisasi dan dikriminalisasi yang berujung pada Islamfobia.

Sampai detik ini ulama, santri dan pesantren merupakan simbol kekuatan yang nyata pengaruhnya dan masih dijadikan maraji’ bagi umat Islam. Kekuatan dari segi pengaruh, besarnya jumlah dan juga pusat tsaqofah tidak boleh disepelekan. Ini adalah sumberdaya yang harus disadari dan dioptimalkan demi kemajuan umat dan Islam.

Upaya Depolitisasi Santri

Tidak dipungkiri, kondisi perpolitikan negeri ini masih didominasi lingkup sekular liberal karena santri dan pesantren masih banyak dijauhkan dari aspek politik. Saking “kotor”nya image politik yang ada pada benak umat, maka politik bertransformasi menjadi lingkungan yang tak layak dibicarakan kaum santri.

Santri dan pesantren masih banyak dimanfaatkan dalam aspek yang menguntungkan saja seperti halnya upaya mendulang suara demi kemenangan partai tertentu namun tidak dirujuk dalam kebijakan-kebijakan selanjutnya. Upaya depolitisasi juga bisa kita temukan pada pesantren yang hanya mengkhususkan mempelajari ilmu alat namun melepaskan dari pembahasan sistem ekonomi islam, sistem peradilan dan persanksian islam, sistem pergaulan islam, sistem pendidikan islam, sistem pemerintahan islam bahkan pembelokan makna syar’i pada aktualisasi dakwah dan jihad.

Padahal Islam adalah petunjuk pada setiap aspek kehidupan. Aturannya lengkap dan sesuai dengan setiap masa dan wilayah. Segala solusi problematika individu, masyarakat dan bernegara bisa diselesaikan dengan aturan syariahnya. Pembatasan bahasan Islam hanya pada ranah akhlaq dan spiritual merupakan pengkerdilan terhadap ajaran Islam. Inilah pentingnya pesantren untuk mempelajari keilmuan agama dan juga dunia. Tidak boleh ada dikotomi maupun sekularisasi antara keduanya. Semua keilmuan dunia harus berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Bukan memisahkan antara keduanya.

Upaya membelokkan potensi santri harus diwaspadai. Tidak terlibatnya umat Islam secara umum dan santri secara khusus dalam opini dan percaturan politik akan memberikan kesempatan besar bagi masuknya program-program politik yang tak berkelindan dengan Islam. Pada akhirnya sistem kehidupan masyarakat dikuasai oleh proyek Liberal Sekular.

Meluruskan makna politik Islam

Makna politik yang banyak tertanam pada benak masyarakat adalah upaya memperoleh kursi kekuasan yang tidak mengenal halal haram. Maka wajar jika banyak kaum Muslim yang cenderung antipati pada politik. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari realita praktik politik yang ada. Praktik politik yang penuh persaingan dan cenderung abai terhadap nilai-nilai moral. Kepentingan menjadi hal yang diutamakan. Maka tidak pernah ada kawan atau lawan abadi, namun hanya ada kepentingan abadi. Konsistensi terhadap prinsip-prinsip perjuangan menjadi hal yang nisbi. Kepentingan diri dan kelompok kerap mewarnai berita perpolitikan negeri. Rakyat hanya sebagai penonton bahkan korban kedzaliman.

Hal ini sungguh berbeda dengan sistem politik Islam yang bermakna ar ri’ayah lisy syu’unil ummah yaitu pengurusan terhadap segala urusan umat hanya dengan hukum-hukum Islam. Inilah makna politik yang harus dipahami santri dan kaum Muslim pada umumnya. Maka, perhatian kita pada segala problematika umat harus dijawab dengan solusi pandangan Islam.

Islam adalah agama yang diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad solallahu alaihi wasallam sebagai pengatur kehidupan. Maka Islam turun sebagai sistem aturan hidup. Dan pengaturan hidup ini adalah politik.

Peran strategis

Baik sejarah masa lalu maupun kondisi terkini, santri terbukti selalu berperan penting dalam perjuangan dan pergerakan. Pengaruhnya bahkan membuat penjajah bergeming kebingungan. Resolusi jihad yang dibacakan oleh KH. Hasyim Asy’ari berisikan perintah untuk melawan tentara Sekutu yang hendak kembali menjajah. Melalui Resolusi Jihad itulah kaum santri mendorong Pemerintah untuk menentukan sikap nyata untuk melindungi Indonesia, terutama pihak Belanda sebagai penjajah.

Pertempuran sengitpun terjadi. Santri dan rakyat banyak terlibat yang kemudian membuat semangat pemuda Surabaya dan Bung Tomo turut terbakar. Ditetapkannya Hari Santri Nasional pun dirujuk dari peristiwa Resolusi Jihad.

Santri adalah orang-orang yang memahami Islam melebihi masyarakat umum, beribadah dengan sungguh-sungguh dan memiliki keimanan dan ketaatan yang tinggi. Maka santri adalah harapan generasi dan peradaban. Mengembalikan potensi ini pada tempatnya akan mengembalikan pula kemajuan bangsa dan umat.

Santri sebagai pemimpin dan simpul umat

Sebagai simpul umat, santri dan pesantren kerap menjadi rujukan bagi elemen masyarakat dalam pencarian solusi permasalahan hidup berdasarkan Islam. Santri harus menunjukkan sikapnya pada setiap kebathilan yang terjadi pada aspek apapun. Santri pula yang membina dan mengarahkan umat dalam perlawanan membela islam dari tiduhan-tuduhan yang sesat. Menangkis segala paham-paham sesat yang membingungkan umat seperti liberalisme, pluralisme, sekularisme dan isme-isme non islam lainnya. Gerakan islamofobia juga harus dijawab dan diluruskan agar tidak semakin membahayakan umat. Dan inilah tugas santri sebagai orang yang memahami Islam dengan baik.

“Gontor berdiri di atas dan untuk semua golongan” adalah motto yang sangat penting. Polarisasi umat islam yang terjadi harus dihapuskan. Sebagaimana yang pernah disampaikan KH. Ahmad Hidayatullah Zarkasyi,MA, “Maka dimanapun alumnus pesantren berkiprah, jika jalannya lurus dan mu’tabar sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti akan bertemu pada titik yang sama.” Inilah inti persatuan umat. Gerakan yang ada tidak boleh makin membuat polarisasi itu terjadi. Namun sebaliknya akan semakin memperkokoh konsolidasi dan persatuan umat.

Santri tidak boleh beruzlah dan menjauh dari urusan umat dan dunia. Tidak boleh mencukupkan diri pada aspek spiritual dan akhlak. Namun menjadikan seluruh aspek kehidupan untuk diatur dengan Islam.

Inilah urgensi kepemimpinan politik santri untuk selalu mengawal segala urusan dan problematika umat dengan pandangan solusi islam. Mencerdaskan umat agar Islam dipahami dengan benar dan dipraktikkan pada seluruh aspek kehidupan. Menghimpun kekuatan umat menjadi satu agar tegak hukum-hukum Islam yang telah diperintahkan oleh Sang Pencipta yaitu Allah swt.


Hasil Konbes Dorong NU Miliki Tata Kelola Modern

Konbes NU 2022 berlangsung sejak Jumat hingga Ahad di Jakarta.

SELENGKAPNYA

Petani Berharap Harga TBS Sawit Kembali Normal

Konsep cadangan minyak goreng nasional masih dimatangkan pemerintah.  

SELENGKAPNYA

Hanya 97,26 Persen Jamaah Lunasi Biaya Haji

Embarkasi Batam siap layani 5.371 jamaah haji.

SELENGKAPNYA
×