JAKARTA -- Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) Azmi Syahputra meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) transparan soal perburuan buron kasus korupsi sekaligus eks kader PDIP, Harun Masiku. Menurutnya, KPK wajib menjelaskan alasan belum mampu menangkap Harun.

"Di sinilah perlu kejujuran KPK, kenapa KPK kesulitan untuk menangkap Harun Masiku. Terkesan kasus ini jalan di tempat, dan ketidakberhasilan KPK menyelesaikan kasus ini tentunya sangat berpengaruh terhadap melemahnya image KPK di mata masyarakat," kata Azmi kepada Republika, Ahad (22/5).

Azmi menyayangkan Harun Masiku yang belum tertangkap hampir menjelang 1.000 hari berstatus buron. Menurutnya, hal ini dapat dimaknai KPK tak mampu menjalankan tugas sesuai perintah Undang-Undang KPK.

Azmi menuding pimpinan KPK lebih memilih pada ranah kompromistis. Padahal, pimpinan KPK semestinya bergegas pada fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh, berpacu memenuhi kewajiban dan tanggung jawab serta prioritas KPK untuk menuntaskan segera PR-nya.

"Pimpinan KPK dalam kasus ini cenderung mengambil langkah dan kebijakan yang kurang optimal, kompromistis, lebih banyak pada janji semata pada publik, yang kenyataannya sampai hari ini Harun Masiku tidak tertangkap," ujar Azmi.

Azmi mengingat korupsi sebagai kejahatan luar biasa hingga perlu peran masyarakat aktif. Elemen masyarakat, lanjut dia, harus semakin sinergis karena pemberantasan dan pencegahan korupsi harus dilakukan dengan cara-cara di luar pakem.

"Belum tertangkapnya Harun Masiku menunjukkan pimpinan KPK abai terhadap amanah kepentingan masyarakat dan perintah Undang Undang KPK sekaligus kemerosotan kinerja KPK," sebut Azmi.

Azmi juga menanti gebrakan KPK guna menciduk Harun Masiku. Sebab, selama ini ia mengamati belum ada upaya drastis dari KPK untuk meringkus Harun.

"Sederhana saja, sepanjang belum tertangkapnya Harun Masiku oleh KPK, jangan salahkan publik menduga duga terhadap KPK. Dan ini semua akibat ketidakjelasan KPK sendiri yang tidak segera menuntaskan kasus ini," ucap Azmi.

Petugas Keamanan berjaga di depan Kantror DPP PDI Perjuangan Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta, Rabu (15/1/2019). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat berupaya menggeledah gedung itu terkait kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI yang menyeret nama politisi PDIP Harun Masiku. - (Thoudy Badai_Republika)

SHARE    

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut KPK hanya lips service terkait pencarian Harun Masiku. ICW menilai KPK tak serius ketika menyebutkan bakal memburu Harun hingga dia tidak akan bisa tidur nyenyak.

ICW menduga, sumber persoalan pencarian Harun Masiku justru berada di KPK. ICW meyakini bahwa Ketua KPK Firli Bahuri takut berhadapan dengan aktor politik besar yang selama ini berada di balik buron tersebut.

Harun Masiku dimasukan ke dalam daftar buronan oleh KPK pada 17 Januari 2020 lalu. Namun hingga saat ini KPK maupun aparat penegak hukum lain belum dapat menemukan keberadaannya.

Harun merupakan tersangka kasus suap PAW Anggota DPR periode 2019-2024. Status itu dia sandang bersamaan dengan tiga tersangka lain, yakni mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelia, dan pihak swasta Saeful.

Ketua Sekretariat DPP PDI Perjuangan Yoseph Aryo Adhi Darmo berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/2/2020). Adhi Darmo diperiksa KPK dalam penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat bekas Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Politikus PDI Perjuangan Harun Masiku terkait penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR 2019-2024. - (RENO ESNIR/ANTARA FOTO)

SHARE    

Wahyu disebut-sebut telah menerima suap Rp 900 juta guna meloloskan caleg PDIP Harun Masiku sebagai anggota dewan menggantikan caleg terpilih atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto, di Jakarta, Sabtu (21/5), mengakui masih belum dapat melacak keberadaan Harun Masiku. Meskipun, lembaga antirasuah itu mengaku terus bekerja memburu mantan politisi PDIP tersebut. "Kalau keberadaannya di mana belum tahu, kalau tahu sudah ditangkap," kata Karyoto.

Menurut Karyoto, KPK telah mencari di tempat-tempat yang berpotensi disinggahi Harun Masiku. Dia meminta masyarakat yang mengetahui keberadaan Harun untuk melaporkan ke KPK.

"Mudah-mudahan ada masyarakat yang melihat ada di Indonesia, lebih cepat. Kalau ada di luar Indonesia, kalau di mana pun, sebenarnya kalau foto biometrik dari orang-orang WNI yang sempat menyeberang bisa di-detect," katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat