OLEH LIDA PUSPANINGTYAS

Pembangunan rantai pasok halal menjadi agenda utama dalam memperkuat infrastruktur industri halal Indonesia. Para pelaku industri dihubungkan agar terjadi sinkronisasi.

Sejak diluncurkan pada 2019 oleh Presiden Joko Widodo, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) berupaya menarik benang merah industri satu dengan lainnya dalam lingkup ekosistem halal Indonesia.

Direktur Industri Produk Halal KNEKS, Afdhal Aliasar, menyampaikan, pengembangan industri halal akan sejalan dan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bahkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Hal ini dituangkan dalam Masterplan Industri Halal Indonesia 2022-2029.

“Pengembangan industri halal tidak hanya lagi komitmen dan political will, tapi sudah terintegrasi dengan program implementasi di masing-masing stakeholder,” kata Afdhal kepada Republika, Jumat (13/5).

Kementerian dan pemerintah daerah bisa membuat program kerja yang terarah sesuai dengan bidang masing-masing. Secara program, KNEKS akan mengarahkan fokus masterplan pada beberapa sektor utama, seperti makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, dan layanan kesehatan.

Sektor lain yang mendorong berkembangnya permintaan juga dikembangkan, seperti fashion dan pariwisata. Integrasi industri halal juga akan terlihat dari penguatan Kawasan Industri Halal (KIH).

Tiga KIH telah diluncurkan, yaitu Modern Halal Valley di kawasan Cikande Banten, Safe N Lock Halal Industrial Park di Sidoarjo Jawa Timur, dan Kawasan Industri Halal Bintan Kepulauan Riau. Ada sekitar 10 kawasan industri lagi yang sedang dalam proses perizinan.

Integrasi halal pada KIH ini dapat meningkatkan integritas halal Indonesia di mata dunia. Direktur Utama PT Makmur Berkah Amanda Halal Industrial Park Sidoarjo, Adi Saputra Tedja, menyampaikan, mayoritas industri yang tertarik masuk KIH saat ini adalah makanan dan minuman, diikuti farmasi dan kosmetik.

“Kita terus membuka akses untuk semuanya terutama bagi UMKM,” kata Adi.

KIH juga menjadi salah satu wadah pemerintah dalam menjaring investasi lebih besar pada industri halal dalam negeri. Berbagai upaya dilakukan untuk menunjukkan Indonesia adalah lahan subur dan menarik bagi investor.

State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2021/2022 mencatat Indonesia berada pada peringkat kedua dalam meraih total foreign direct investment di sektor ekonomi syariah. Indonesia membungkus kesepakatan investasi senilai 18,6 miliar dolar AS atau Rp 272 triliun dalam 33 kesepakatan.

Uni Emirat Arab (UEA) menduduki posisi pertama investor dengan nilai 19,9 miliar dolar AS. Indonesia juga mendapat investasi global terbanyak untuk segmen makanan halal dengan 14 kesepakatan.

CEO Dinar Standard, Rafiuddin Sikhoh, mengatakan, sejak menerapkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH),  prospek investasi pada sektor makanan halal Indonesia terus meningkat. Termasuk pada platform teknologi terkait layanan pesan-antar makanan dan grosir ataupun teknologi solusi cloud dan artificial intelligence pada restoran, dapur, dan lainnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat