Sejumlah anak bermain di perkampungan kumuh tepi rel kereta api di Ancol, Pademangan, Jakarta, Selasa (18/1/2022). Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut angka kemiskinan Indonesia turun dari 27,54 juta orang pada Maret 2021 menjadi 26,5 juta orang pada Sep | ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Dialektika

16 May 2022, 03:00 WIB

Menghapus Kemiskinan Ekstrem

Pandemi telah melonjakkan permasalahan kemiskinan, jenis, dan dimensinya.

OLEH YUSUF WIBISONO, Direktur IDEAS; ASKAR MUHAMMAD, Peneliti IDEAS

Pandemi telah melonjakkan permasalahan kemiskinan, jenis, dan dimensinya serta jumlah dan kedalaman insidennya. Tidak hanya kelas sosial-ekonomi bawah, tapi juga kelas menengah.

Dari tingkat terendah yang pernah dicapai 9,22 persen pada September 2019, angka kemiskinan melonjak menjadi 9,78 persen dan 10,19 persen pada Maret dan September 2020. Penduduk miskin bertambah berturut-turut 1,63 juta orang dan 1,13 juta orang.

Seiring pelonggaran mobilitas dan pemulihan ekonomi, pada Maret 2021, kecenderungan kenaikan kemiskinan ini terhenti di 10,14 persen (27,54 juta jiwa). Pemerintah kemudian mencanangkan target ambisius angka kemiskinan 2022 kembali ke 1 digit, yaitu 8,5 – 9,0 persen.

Secara luar biasa, di tengah badai gelombang kedua pandemi antara Maret – September 2021, terjadi pembalikan arah yang sangat signifikan. Angka kemiskinan September 2021 telah kembali ke tingkat 1 digit, yaitu 9,71 persen, dengan jumlah penduduk miskin turun hingga 1,04 juta orang.

Pencapaian ini menyokong target ambisius angka kemiskinan 1 digit pada 2022, yaitu ke tingkat 8,5 – 9,0 persen.

photo
Warga beraktivitas di kawasan Kebon Melati, Jakarta, Kamis (17/2/2022). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem mencapai tiga juta penduduk pada tahun 2023 mendatang. - (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)

Terkini, pada akhir 2021, pemerintah mencanangkan target ambisius menghapus kemiskinan ekstrem pada 2024. Kemiskinan ekstrem yang kini berada di kisaran 3,5 persen, akan ditekan menjadi nol persen pada 2024 dengan berfokus pada kantong-kantong kemiskinan di 212 kabupaten/kota di 25 provinsi.

Program bansos reguler, seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dan Kartu Sembako (BPNT) serta program baru di bawah PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) Perlinsos seperti BST (Bantuan Sosial Tunai) dan BLT Desa, masih akan menjadi program andalan pemerintah.

Kemiskinan ekstrem

Kemiskinan di Indonesia didominasi oleh penduduk miskin temporer (transient poor), yaitu mampu keluar dari kemiskinan, tapi mudah kembali jatuh miskin. Kami memperkirakan penduduk miskin temporer ini adalah mereka yang berada di antara 0,8 – 1,2 garis kemiskinan.

Pada 2019-2021, penduduk miskin temporer ini kami perkirakan berjumlah 13,77 – 14,43 persen atau setara 36,7 juta – 39,1 juta orang. 

Kemiskinan yang lebih kecil, tapi dengan masalah yang jauh lebih berat adalah penduduk miskin kronis (chronic poor), yaitu mereka yang terlalu miskin sehingga tidak pernah mampu bangkit dan terperangkap dalam jerat kemiskinan untuk waktu yang panjang, bahkan permanen.

Dengan kata lain, ini adalah kondisi kemiskinan yang ekstrem (extreme poverty). Kami memperkirakan penduduk miskin ekstrem ini adalah mereka yang berada di bawah 0,8 garis kemiskinan. Pada 2019-2021, penduduk miskin kronis ini kami perkirakan berjumlah 3,07 – 3,48 persen atau setara 8,2 juta – 9,4 juta orang.

Penduduk miskin ekstrem terkonsentrasi di Jawa dan Sumatra. Dari 9,4 juta penduduk miskin ekstrem pada 2021, setengah di antaranya berada di Jawa dan hampir seperempat di antaranya di Sumatra. Kantong kemiskinan ekstrem nasional di dominasi daerah dengan penduduk besar di Jawa dan Sumatra seperti Kab Bogor, Kab Cianjur, dan Kab Aceh Utara.

Namun masalah kemiskinan ekstrem yang lebih sulit ditemui di luar Jawa, terutama kawasan timur Indonesia, seperti Kab Dogiyai dan Kab Mappi, di mana tingkat kemiskinan ekstrem sangat tinggi.

photo
Dinamika Kemiskinan dan Sebaran Kemiskinan Ekstrem 2019-2021. Diolah IDEAS - (IDEAS/Dialektika Republika)

Penduduk miskin ekstrem secara umum memiliki beban ketergantungan yang tinggi dengan jumlah anggota keluarga tidak produktif yang besar. Secara geografis, penduduk miskin ekstrem sebagian besar tinggal di daerah perdesaan dengan akses kebutuhan dasar yang terbatas, seperti listrik, peralatan memasak dan air bersih.

Dengan ketiadaan keahlian dan modal, kepala keluarga miskin ekstrem umumnya berstatus sebagai berusaha sendiri atau berusaha dengan dibantu pekerja tidak dibayar, yaitu anggota keluarganya. Penduduk miskin ekstrem secara umum memiliki tingkat pendidikan yang rendah, bekerja di sektor primer (pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan penggalian), dan tidak memiliki akses ke sumber pendanaan usaha formal yang murah dan fleksibel.

Seiring pandemi dan krisis, daerah-daerah menunjukkan kinerja penanggulangan kemiskinan ekstrem yang sangat bervariasi. Sebagian daerah mengalami kenaikan penduduk miskin ekstrem pada 2019-2020 maupun 2020-2021, seperti Kab Bandung dan Kab Tasikmalaya.

Namun sebagian daerah lain mampu konsisten menurunkan penduduk miskin ekstrem pada 2019-2020 maupun 2020-2021, seperti Kab Lombok Timur dan Kab Ngawi. Sebagian besar daerah lainnya mengalami kinerja yang fluktuatif antara 2019-2021.

photo
Sejumlah pemulung mencari barang bekas di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Selasa (6/7/2021). Bank Indonesia Provinsi Kalteng mencatat jumlah penduduk miskin di Kalteng pada September 2020 mencapai 141.780 ribu orang setara dengan 5,26 persen dari jumlah penduduk, angka tersebut meningkat 9,540 ribu orang dibandingkan pada September 2019 yang mencapai 132.240 ribu orang. - (ANTARA FOTO/Makna Zaezar)

Rokok dan rawan pangan

Kerawanan pangan menjadi krisis paling serius yang dihadapi penduduk miskin ekstrem di masa pandemi. Kerawanan pangan penduduk miskin terkonfirmasi dari skala pengalaman kerawanan pangan (food insecurity experience scale), yang memberikan gambaran tingkat keparahan kerawanan pangan yang terkait dengan akses penduduk ke pangan dalam jumlah dan kualitas yang memadai. 

Kerawanan pangan ringan (mild food insecurity) terkonfirmasi di 37,6 persen penduduk miskin ekstrem yang mengaku pernah merasa khawatir tidak memiliki cukup makanan untuk dimakan, yang mengindikasikan individu tidak memiliki cukup persediaan pangan.

Lebih jauh, kerawanan pangan moderat, di mana individu mulai mengurangi kualitas dan variasi pangan karena kekurangan uang, terkonfirmasi di sekitar seperempat penduduk miskin ekstrem. 

Kerawanan pangan menengah, di mana individu mulai mengurangi jumlah konsumsi pangan dan bahkan mulai tidak memiliki persediaan pangan, terkonfirmasi di sekitar 10 persen penduduk miskin ekstrem. Bahkan, kerawanan pangan parah (severe food insecurity) juga terkonfirmasi di mana individu telah mulai mengalami kondisi kelaparan (experiencing hunger).

 
Sebesar 3,5 persen penduduk miskin ekstrem pernah tidak makan sepanjang hari karena tidak memiliki uang.
 
 

Sebesar 3,5 persen penduduk miskin ekstrem pernah tidak makan sepanjang hari karena tidak memiliki uang.

Secara umum, daerah dengan pengalaman kerawanan pangan ringan yang tinggi juga memiliki pengalaman kerawanan pangan berat yang juga tinggi. Kerawanan pangan penduduk miskin ekstrem ini banyak ditemui di kantong kemiskinan ekstrem di Jawa seperti di Kab Cianjur, Kab Bogor, Kab Pandeglang, Kab Bandung, dan Kab Garut, maupun di Luar Jawa seperti Kab Mappi, Kab Sumba Barat Daya, dan Kab Aceh Utara.

Fakta ini membawa petunjuk yang jelas: prevalensi malnutrisi di kalangan penduduk miskin ekstrem adalah tinggi. Dengan demikian, setiap upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem yang kredibel harus diawali dengan memastikan ketercukupan konsumsi pangan bagi penduduk di lapisan terbawah ini.

Dengan krisis yang telah menyentuh aspek paling mendasar keluarga miskin ekstrem, yaitu kebutuhan pangan, maka peran bantuan sosial (bansos) menjadi krusial dengan melindungi si miskin agar dapat terus melanjutkan hidup dan memenuhi kebutuhan hidup secara wajar. 

Secara mengejutkan, cakupan bansos pemerintah untuk penduduk miskin ekstrem adalah sangat rendah. Pada 2021, penduduk miskin ekstrem yang merupakan penerima PKH (Program Keluarga Harapan) dan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) berturut-turut hanya 30,5 persen dan 23,4 persen.

Dengan kata lain, tingkat exclusion error PKH dan KKS di kalangan penduduk miskin ekstrem mencapai 69,5 persen dan 76,6 persen. Cakupan bansos yang rendah ini terjadi di banyak daerah, termasuk di kantong kemiskinan ekstrem, baik di Jawa, seperti Kab Bogor maupun di luar Jawa, seperti Kab Aceh Utara.

Menjadi krusial bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem bansos secepatnya. Penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran dan lamban di tengah krisis adalah amat memprihatinkan.

Persoalan cenderung berulang, yang berakar dari kombinasi ketidaksiapan birokrasi merespons situasi krisis yang dalam dan tak terduga, lemahnya kepemimpinan dengan kapasitas untuk mengkontrol akuntabilitas dan koordinasi lintas aktor, serta lemahnya basis data penerima.

photo
Susah Makan di Masa Pandemi. Pengalaman Kerawanan Pangan Penduduk Miskin Ekstrem Maret 2021. Diolah IDEAS - (IDEAS/Dialektika Republika)

Sementara itu, di sisi internal keluarga miskin, salah satu terduga utama penyebab kerawanan pangan adalah tingginya konsumsi rokok di kalangan penduduk miskin ekstrem. Sifat adiktif rokok membuat konsumsi rokok si miskin terus meningkat seiring waktu dan bersifat inelastis, bahkan di saat krisis menyergap.

Fakta bahwa perokok miskin ekstrem didominasi oleh kepala keluarga dan pencari nafkah membuat pengeluaran si miskin untuk rokok tidak pernah menurun. Di masa pandemi, rokok memukul keluarga miskin lebih keras: membuat tingkat kesehatan dan produktivitas perokok miskin tergerus, sekaligus membuat kebutuhan dasar keluarga miskin semakin tidak terpenuhi karena digunakannya pendapatan yang semakin terbatas untuk terus membeli rokok.

Pada 2021, prevalensi merokok di kalangan penduduk miskin ekstrem mencapai 16,1 persen. Konsumsi rokok rata-rata dari 1,5 juta perokok miskin ekstrem ini adalah 9 batang rokok per orang per pekan. Dengan asumsi harga rokok Rp 1.000 per batang, diperkirakan pengeluaran penduduk miskin ekstrem untuk rokok mencapai Rp 782 miliar pada 2021.

Perokok miskin ekstrem terkonsentrasi di daerah padat penduduk Jawa seperti Kab Cianjur, Kab Bandung, Kab Bogor, dan Kab Tasikmalaya. Meski jumlah perokok miskin ekstrem di luar Jawa adalah kecil, tapi mereka memiliki konsumsi rata-rata rokok yang sangat tinggi, jauh di atas rata-rata nasional, seperti di Kab Lanny Jaya.

Respons keluarga miskin yang cenderung mengorbankan kepentingan jangka panjang sepanjang dalam jangka pendek mereka mampu bertahan, telah melemahkan dampak bantuan sosial pada keluarga miskin ekstrem perokok. Bahkan terdapat dugaan kuat bahwa perokok miskin lebih memilih menggunakan dana bantuan sosial yang diterimanya untuk membeli barang-barang yang tidak bermanfaat bagi kesejahteraan diri dan keluarganya (temptation goods), seperti rokok.

Mengorbankan gizi keluarga demi terus merokok menjadi salah satu hal yang umum ditemui di keluarga miskin ekstrem di masa pandemi. Dibutuhkan reformasi dalam penyaluran bantuan sosial yaitu penghargaan bagi keluarga miskin yang tidak merokok atau hukuman bagi keluarga miskin yang merokok. 

photo
Cakupan Bantuan Sosial untuk Penduduk Miskin Ekstrem Maret 2021. Diolah IDEAS - (IDEAS/Dialektika Republika)

Pertanian dan kemiskinan

Kelompok ekonomi lemah tidak pernah memiliki kemewahan untuk tidak bekerja, bahkan ketika pandemi menghantui. Kemiskinan membuat menganggur menjadi kemustahilan.

Pada 2021, terdapat 3,24 juta penduduk miskin ekstrem yang bekerja. Dengan kata lain, setiap 1 dari 3 penduduk miskin ekstrem harus bekerja untuk menanggung anggota keluarga lainnya, umumnya bekerja di sektor pertanian dan sektor jasa bernilai tambah rendah. 

Dengan ketiadaan keahlian, menjalankan usaha mandiri dengan pekerja tunggal (solo self-employment) atau menjadi pekerja keluarga yang tidak dibayar, menjadi jalan yang umum ditempuh untuk bertahan hidup, menjadi status transisi antara bekerja dan menganggur.

Dengan ketiadaan modal dan lemahnya akses ke pembiayaan formal yang murah dan fleksibel, membuat bekerja di sektor informal, dengan skala usaha mikro, padat karya dan mengandalkan sumber daya lokal, menjadi pilihan ekonomi yang tak bisa dihindari untuk melanjutkan hidup. Sektor pertanian dan sektor jasa bernilai tambah rendah karenanya menjadi tumpuan hidup mayoritas pekerja miskin ekstrem.

Pada 2021, sebesar 57,9 persen pekerja miskin ekstrem bekerja di sektor primer, yaitu pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan penggalian. Di saat yang sama, sebesar 26,3 persen pekerja miskin ekstrem bekerja di sektor jasa bernilai tambah rendah seperti perdagangan eceran dan penyediaan makanan-minuman.

photo
Kerja Keras Kelas Terbawah. Profil Pekerjaan Penduduk Miskin Ekstrem Maret 2021. Diolah IDEAS - (IDEAS/Dialektika Republika)

Daerah dengan pekerja miskin ekstrem yang sangat dominan bekerja di sektor primer banyak ditemui di wilayah perdesaan seperti Kab Pamekasan dan Kab Bangkalan. Sedangkan daerah dengan pekerja miskin ekstrem yang sangat dominan bekerja di sektor nonprimer banyak ditemui di wilayah penyangga metropolitan seperti Kab Bogor dan Kab Bandung. 

Dengan peran krusial pertanian, baik di masa normal dan terlebih di masa krisis, selayaknya investasi publik diprioritaskan untuk sektor ini, dengan arah kebijakan yang berpihak pada pertanian rakyat di sektor informal-tradisional. Kebijakan pertanian dan pedesaan selama ini yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, kredit pertanian, transmigrasi dan income-generating projects skala besar seperti food estate, saatnya ditinjau ulang. 

Masalah fundamental kemiskinan perdesaan adalah tingkat upah riil pertanian yang rendah, ketiadaan lahan bagi petani dan ketergantungan petani pada upah sebagai buruh. Karena itu arah kebijakan utama seharusnya adalah menghapus kesenjangan yang sangat lebar dalam kepemilikan lahan pertanian, terutama di Jawa. Sebagian besar petani tidak memiliki lahan dan menggantungkan kesejahteraannya pada upah sebagai buruh tani.

Fokus kebijakan seharusnya adalah mempertahankan dan mengembangkan pertanian skala kecil, terutama di Jawa, dengan fokus kebijakan pada upaya menjamin ketersediaan lahan minimum, teknologi tepat guna, sistem pengairan yang terintegrasi, serta manajemen pupuk dan hama yang ramah lingkungan.


Di Ambang 'Paceklik' Global

Hampir 200 juta orang menghadapi kerawanan pangan akut pada 2021, hampir dua kali lipat angka tahun 2016.

SELENGKAPNYA

Bagaimana Adab dalam Hubungan LDR Pasangan Suami-Istri?

Terdapat adab dan penyikapan dalam hubungan LDR pasangan yang berkeluarga.

SELENGKAPNYA

Taqabbalallahu Minna Waminkum

Ungkapan taqabbalallahu minna wa minkum dianjurkan disampaikan ke sesama Muslim usai Ramadhan.

SELENGKAPNYA
×