Jumlah perceraian tahunan keluarga Muslim Indonesia terus meningkat dan mencatat rekor tertinggi di masa pandemi. | pixabay.com

Dialektika

15 Apr 2022, 19:08 WIB

Cermin Retak Keluarga Muslim Indonesia

Ada kecenderungan mengkhawatirkan di keluarga Muslim Indonesia yang menguat di masa pandemi.

OLEH YUSUF WIBISONO, Direktur IDEAS; MELI TRIANA DEVI, Peneliti IDEAS

Keharmonisan keluarga merupakan kondisi penting untuk kenyamanan hidup, tempat berbagi sekaligus tempat berbahagia bersama. Keluarga adalah alasan utama sekaligus sumber motivasi terpenting bagi sesesorang untuk menjalani kehidupan yang berkualitas.

Dalam Islam, menikah menyempurnakan setengah agama seseorang karena pernikahan akan memenuhi kebutuhan dasar, mendapatkan ketenangan hidup, menjaga akhlak, meningkatkan ibadah, dan memperoleh keturunan. Dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Pernikahan bagi pemeluk Islam dianggap sah jika tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

Terdapat kecenderungan mengkhawatirkan di keluarga Muslim Indonesia yang menguat di masa pandemi ini, yaitu melemahnya pernikahan dan melonjaknya perceraian. Jumlah pernikahan tahunan yang dalam 15 tahun terakhir di kisaran 2,1 juta, di masa pandemi jatuh di kisaran 1,8 juta.

Sebaliknya, jumlah perceraian tahunan terus meningkat dari waktu ke waktu dan mencatat rekor tertinggi di masa pandemi.

 
Jumlah perceraian tahunan terus meningkat dari waktu ke waktu dan mencatat rekor tertinggi di masa pandemi.
 
 

Pada 2021, angka perceraian mencapai 448 ribu dengan rasio pernikahan-perceraian 1 : 3,89 yang bermakna bahwa di setiap 3,89 pernikahan terdapat 1 perceraian. Kasus perceraian sebagian besar terjadi di Jawa, yaitu Jawa Barat (22,0 persen), Jawa Timur (18,7 persen), dan Jawa Tengah (16,8 persen).

Namun dari tingkat risiko perceraian, provinsi dengan risiko tertinggi adalah DKI Jakarta (1 : 2,98) dan Kalimantan Timur – Kalimantan Utara (1 : 3,24).

Dalam 20 tahun terakhir terlihat kecenderungan melemahnya pernikahan mengalami pasang surut. Sedangkan kecenderungan melonjaknya perceraian konsisten terjadi di sepanjang waktu.

Angka rata-rata pernikahan harian melemah pada 2000-an, terendah 4.537 per hari (2004). Kemudian menguat pada 2010-an, tertinggi 6.356 per hari (2011) dan melemah kembali pada 2020-an, yaitu 4.773 per hari (2021).

Di saat yang sama, angka rata-rata perceraian harian konsisten melonjak dari hanya 365 per hari pada 2003 menjadi 1.227 per hari pada 2021.

photo
Lemah Keluarga Kala Pandemi Melanda. Meningkatnya risiko perceraian keluarga Muslim di masa pandemi 2018-2021. Diaolah IDEAS - (IDEAS/Dialektika Republika)

Pasang surut jumlah pernikahan dalam 20 tahun terakhir terlihat beriringan dengan kondisi perekonomian. Pasca krisis ekonomi 1998, jumlah pernikahan menurun, terendah 1,66 juta pada 2004. Kemudian menguat seiring pemulihan ekonomi dan commodity boom pada 2010-an, tertinggi 2,32 juta pada 2011, dan melemah kembali seiring pandemi, yaitu 1,74 juta pada 2021.

Dengan angka perceraian yang konsisten meningkat, rasio pernikahan - perceraian melonjak dari hanya 1: 14,5 pada 2000 menjadi 1: 3,9 pada 2021. Meski tidak sempurna, indikator rasio pernikahan – perceraian memberi gambar besar yang jelas: melonjaknya prevalensi perceraian di keluarga Muslim Indonesia. Bila pada 2000 hanya ditemui 1 perceraian dalam 14,5 pernikahan, maka kini pada 2021 ditemui 1 perceraian hanya dalam 3,9 pernikahan.

photo
Sejumlah kebijakan dapat didorong untuk memperkuat pernikahan dan menurunkan risiko perceraian. - (Republika/Prayogi)

Inisiatif dan Penyebab Perceraian

Dalam UU Perkawinan, putusnya pernikahan dapat terjadi karena talak dari pihak suami (cerai talak) atau gugatan perceraian yang diajukan pihak istri (cerai gugat). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan meyakini tidak ada cukup alasan bahwa suami dan istri dapat rukun kembali.

Angka cerai gugat di keluarga Muslim Indonesia adalah tinggi dan semakin meningkat di masa pandemi. Angka cerai gugat meningkat dari 73,7 persen pada 2018 menjadi 75,3 persen pada 2021. Dengan kata lain, 3 dari 4 perceraian terjadi karena gugatan istri.

Provinsi dengan prevalensi cerai gugat yang tinggi antara lain Sumatera Utara, Lampung, dan Kalimantan Selatan. Sedangkan provinsi dengan prevalensi cerai gugat yang rendah, antara lain, Maluku Utara dan Jawa Timur.

Tinggi dan menguatnya cerai gugat di keluarga Muslim mengindikasikan perceraian yang dianggap semakin normal, stigma terhadap status perempuan bercerai yang semakin rendah dan independensi ekonomi perempuan yang semakin tinggi.  

Faktor penyebab perceraian yang sangat dominan di keluarga Muslim Indonesia adalah antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa ada kemungkinan untuk rukun kembali. Faktor perselisihan ini meningkat drastis di masa pandemi, dari 46,6 persen pada 2018 menjadi 62,4 persen pada 2021.

photo
Hilang Harmoni karena Pandemi. Faktor dominan dalam percerain keluarga Muslim. Faktor Penyebab Perceraian. Diolah IDEAS - (IDEAS/Dialektika Republika)

Faktor penyebab perceraian yang dominan lainnya adalah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena masalah ekonomi seperti suami tidak bekerja, suami tidak memberi nafkah kepada istri, dan istri berpenghasilan lebih besar dari suami. Secara menarik, faktor ekonomi ini tidak banyak berbeda antara sebelum dan saat pandemi.

Faktor penyebab perceraian yang cukup dominan adalah salah satu pihak dengan sadar dan sengaja meninggalkan pihak lain setidaknya selama dua tahun berturut-turut dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Sedangkan faktor penyebab perceraian yang minor adalah pasangan berbuat zina, pasangan menjadi pemabuk, pencandu obat terlarang atau penjudi yang sulit disembuhkan, pasangan berpindah agama, pasangan dihukum penjara, pasangan melakukan poligami, pasangan menderita cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya, dan tidak saling mencintai karena kawin paksa.

Faktor perselisihan dan faktor ekonomi mendominasi penyebab perceraian, sekitar 80-90 persen dari keseluruhan kasus perceraian. Secara menarik, faktor penyebab perceraian memiliki pola spasial.

Penyebab perrceraian di Sumatra sangat didominasi oleh faktor perselisihan dengan faktor ekonomi sangat minor, seperti Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Namun di Jawa, faktor perselisihan dan faktor ekonomi menjadi penyebab perceraian dalam proporsi yang relatif sama besar, seperti di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Prevalensi dan Probabilitas Perceraian

Dalam 20 tahun terakhir, persentase perceraian terhadap pernikahan melonjak dari hanya 6,9 persen pada 2000 menjadi 25,7 persen pada 2021. Meski memiliki banyak kekurangan, indikator ini menyampaikan pesan yang jelas: prevalensi perceraian di keluarga Muslim Indonesia meningkat drastis.

Pesan yang serupa, tapi dengan derajat lebih rendah kita peroleh dari indikator yang lebih kuat, yaitu rasio perceraian per 1.000 populasi perempuan Muslimah berstatus menikah (refined divorce rate), di mana denominator hanya mencakup mereka yang memiliki resiko perceraian.

Estimasi kami menunjukkan refined divorce rate melonjak dari 3,92 pada 2000 menjadi 8,22 pada 2021. Dengan kata lain, tingkat risiko perceraian di keluarga Muslim melonjak dari hanya 3,92 perceraian per 1.000 perempuan menikah menjadi 8,22 perceraian per 1.000 perempuan menikah.

photo
Mudah Pecah karena Wabah. Faktor Dominan Perceraian Keluarga Muslim di Masa Pandemi 2021. Diolah IDEAS - (IDEAS/Dialektika Republika)

Dari refined divorce rate, kita akan mendapatkan indikator baru dengan interpretasi sangat jelas: probabilitas perceraian tahunan. Karena angka perceraian per 1.000 perempuan menikah pada 2000 adalah 3,92 maka 0,39 persen dari seluruh keluarga Muslim di tahun tersebut akan berakhir dengan perceraian. Probabilitas perceraian tahunan ini melonjak drastis di mana kini 0,82 persen dari seluruh pasangan Muslim pada tahun 2021 akan berakhir dengan perceraian.

Dari indikator perceraian, kami mengembangkan indikator marriage rate dan probabilitas menikah tahunan untuk populasi dengan status tidak menikah. Probalitas pernikahan menunjukkan penurunan yang konsisten.

Pada 2000, sebesar 8,78 persen perempuan tidak menikah pada tahun tersebut akan menjalani pernikahan. Pada 2021, angka ini menurun drastis, hanya 4,95 persen perempuan tidak menikah yang menjalani pernikahan pada tahun tersebut.

Secara singkat, kecenderungan di keluarga Muslim Indonesia terkini adalah menikah semakin lambat dan berpisah semakin cepat. Lamban menikah, mudah berpisah.

photo
Sejumlah warga mengurus proses perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. - (Republika/Prayogi)

Kebijakan Mencegah Perceraian

Perceraian memiliki konsekuensi negatif bagi orang tua maupun anak. Pasangan yang bercerai cenderung memiliki tingkat kesejahteraan sosial dan psikologis yang lebih rendah.

Secara ekonomi, bercerai meningkatkan peluang perempuan sebagai orang tua tunggal untuk menjadi miskin. Anak-anak yang tumbuh dengan orang tua bercerai karenanya cenderung memiliki tingkat kesejahteraan lebih rendah karena keterbatasan sosial-psikologis dan kesulitan ekonomi yang dialami orang tua tunggal.

Dan masalah-masalah ini berlanjut ke masa dewasa mereka. Mereka yang berasal dari keluarga bercerai lebih berpeluang memiliki kesejahteraan psikologis yang rendah, masalah pernikahan, hingga konsumsi rokok dan alkohol yang lebih tinggi.

Pada gilirannya, anak-anak dari keluarga bercerai cenderung bermasalah ketika menikah dan lebih berpeluang mengakhiri pernikahan mereka. Dengan kata lain, perceraian orang tua hari ini berpotensi melemahkan pernikahan anak di masa depan.

Transmisi perceraian antar generasi ini akan menciptakan siklus perceraian (divorce cycle): tumbuh di keluarga yang bercerai akan meningkatkan peluang pernikahan seseorang berakhir dengan perceraian pula.

photo
Cermin Retak Rumah Tangga Muslim. Melonjaknya Risiko Perceraian Keluarga Muslim Indonesia 2020-2021. Diolah IDEAS - (IDEAS/Dialektika Republika)

Siklus perceraian banyak dikaitkan dengan dampak perceraian orang tua pada komitmen pernikahan anak. Perceraian memberikan pesan kepada anak bahwa pernikahan dapat ditinggalkan dan menjadi jalan keluar yang normal dari konflik rumah tangga.

Perceraian yang kini semakin mudah terjadi tidak lagi menyampaikan kisah sedih dari pecahnya sebuah ikatan suci. Perceraian yang telah menjadi normal menyampaikan pesan yang lemah kepada anak tentang komitmen pernikahan.

Sejumlah kebijakan dapat didorong untuk memperkuat pernikahan dan menurunkan risiko perceraian. Reformasi ketenagakerjaan dan tempat kerja dapat dilakukan seperti kebijakan upah minimum sesuai penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, fleksibilitas waktu dan tempat kerja, tempat kerja ramah anak, hingga jaminan sosial bagi pekerja yang memutuskan keluar dari pekerjaan dan tinggal di rumah untuk merawat anak.

 
Sejumlah kebijakan dapat didorong untuk memperkuat pernikahan dan menurunkan risiko perceraian.
 
 

Beberapa kebijakan afirmatif juga dapat ditempuh, seperti penguatan program prapernikahan bagi calon pengantin. Kewajiban mengikuti program prapernikahan secara ekstensif terbukti mampu meningkatkan kemampuan merawat dan menjaga pernikahan, serta menurunkan tingkat perceraian. Mengembangkan program promosi pernikahan adalah krusial, terutama bagi pemuda-pemudi usia menikah, pasangan dari kelompok ekonomi lemah, pasangan muda dan pasangan baru memiliki anak.

Salah satu program prapernikahan terpenting adalah pengokohan sistem keyakinan. Keyakinan membantu pasangan untuk memberi makna atas setiap situasi krisis yang melanda, memfasilitasi pandangan ke depan yang positif dan optimis, mentransformasi krisis menjadi peluang. Memaknai kehidupan sebagai ujian dari Tuhan akan membantu individu untuk memberi respon yang terkendali atas krisis, menurunkan rasa bersalah dan menyalahkan, dan menghapus rasa tidak berdaya, gagal dan putus asa.

Sumber daya spiritual, yang dominan diperoleh dari aktivitas keagamaan, dapat memberi kekuatan bagi individu untuk menghadapi guncangan, menerima apa yang tidak dapat ditolak, mentoleransi ketidakpastian dan memulihkan diri dari krisis.

photo
Lamban Menikah, Mudah Berpisah. Probabilitas Pernikahan dan Perceraian di Masyarakat Muslim Indonesia 2000-2021. Diolah IDEAS - (IDEAS/Dialektika Republika)

Sebagai kebijakan preventif, menjadi penting untuk mengevaluasi kembali kebijakan usia minimal menikah. Di Indonesia, prevalensi perempuan menjalani pernikahan dini adalah tinggi. Perempuan yang menikah dini menghadapi risiko kesehatan akibat kehamilan dan persalinan dini serta cenderung memiliki tingkat pendidikan lebih rendah, dan berpotensi lebih tinggi menjadi miskin. 

Pernikahan dini banyak dipicu oleh faktor ekonomi dan kemiskinan serta dipengaruhi pula oleh norma sosial dan budaya. UU No 16 Tahun 2019 telah merevisi usia minimal menikah menjadi 19 tahun untuk perempuan maupun laki-laki, di mana UU No 1 Tahun 1974 menetapkan usia minimal pernikahan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, dan masih memberi dispensasi untuk menikah lebih awal lagi.

Namun BKKBN menetapkan kesiapan fisik dan mental untuk menikah yang ideal bagi perempuan minimal usia 21 tahun dan bagi laki-laki minimal usia 25 tahun. 


Ibn Mas'ud: Kecil Tubuhnya, Jembar Imannya

Iman menumbuhkan keyakinan untuk berani membela agama Allah.

SELENGKAPNYA

Ekonomi Asia di Tengah Ketidakpastian

Bank Dunia pesimistis. Asian Development Bank optimistis. Asia masih menjadi kawasan ekonomi paling dinamis di dunia.

SELENGKAPNYA
×