JAKARTA – Pemerintah Indonesia kembali menegaskan partisipasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Pasukan Stabilitas Internasional (ISF) untuk Gaza, Palestina bukan untuk misi tempur, dan pelucutan senjata. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dalam siaran pers terbarunya menyampaikan, keterlibatan TNI dalam ISF tetap dalam kendali nasional.

“Indonesia menegaskan, bahwa setiap kemungkinan partisipasi dalam ISF berada sepenuhnya di bawah kendali nasional Indonesia, serta berlandaskan mandat DK PBB Resolusi 2803, politik luar negeri bebas-aktif, dan hukum internasional,” begitu pernyataan Kemenlu seperti dikutip dari portal resmi Kemenlu, Senin (16/2/2026). 

Dalam pernyataan itu, Kemenlu menegaskan, ruang lingkup pasukan Indonesia dalam ISF terbatas, namun spesifik. Penugasan pasukan Indonesia itu, pun dikatakan sesuai mandat, dan memiliki national caveats atau batasan nasional mengikat yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam kesepakatan bersama negara-negara ISF. Kemenlu menerangkan, ada delapan batasan nasional yang mengikat Indonesia di dalam ISF tersebut. Di antaranya terkait dengan kepastian mandat nontempur, dan nonpelucutan.

“Mandat non-combatan dan non-demiliterisasi. Keikutsertaan Indonesia bukan untuk misi tempur, dan bukan untuk misi demiliterisasi (pelucutan senjata),” begitu tegas Kemenlu. Kemenlu mengatakan, partisipasi pasukan Indonesia dalam ISF berbasis pada aspek kemanusian, dan memfokuskan peran dalam memberikan perlindungan terhadap warga sipil di Gaza, serta penguatan kapasitas aparat kepolisian Palestina.

“Mandat Indonesia bersifat kemanusian, dengan fokus pada perlindungan warga sipil, bantuan kemanusian, dan kesehatan, rekonstruksi, serta pelatihan dan penguatan kapasitas Polisi Palestina,” begitu tulis Kemenlu.

Selanjutnya, ditegaskan partisipasi pasukan Indonesia dalam ISF berada dalam koridor netralitas. “Personel Indonesia tidak akan terlibat dalam operasi tempur, atau tindakan apapun yang mengarah pada konfrontasi langsung dengan pihak bersenjata manapun,” tulis Kemenlu.

Kemenlu juga mengatakan, pasukan Indonesia akan membatasi diri pada area penugasan selama di Gaza yang merupakan kesatuan wilayah dari Palestina. “Area penugasan terbatas di Gaza. Area penugasan Indonesia dibatasi secara khusu hanya di Jalur Gaza yang merupakan bagian integral dari wilayah Palestina,” tulis Kemenlu.

Dan Kemenlu juga menebalkan batasan nasional Indonesia dalam ISF menyangkut soal persetujuan langsung dari pemerintahan Palestina yang menjadi syarat utama pengerahan pasukan militer.

“Persetujuan Palestina sebagai prasyarat. Deployment (pengerahan pasukan Indonesia) hanya dapat dilakukan dengan consent (izin/persetujuan) dari pemerintah Palestina sebagai prasyarat paling mendasar,” tulis Kemenlu.

Kemenlu juga memastikan Indonesia akan menolak semua usulan perubahan demografi, maupun relokasi paksa masyarakat dari wilayah Gaza. “Indonesia secara konsisten menolak segala upaya perubahan demografi maupun pemindahan atau relokasi paksa rakyat Palestina (di Gaza) dalam bentuk apapun,” tulis Kemenlu.

Partisipasi Indonesia dalam ISF pun dengan klausul pada kewajiban dalam penghormatan tertinggi atas kedaulatan suatu bangsa untuk menentukan nasib sendiri. “Partisipasi Indonesia didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap kedaulatan Palestina dan hak untuk menentukan nasib sendiri Bangsa Palestina,” tulis Kemenlu.

Pasien Palestina berkumpul di dalam Rumah Sakit Bulan Sabit Merah Palestina di Khan Younis, Jalur Gaza selatan, sebelum menuju penyeberangan Rafah, 2 Februari 2026. - (EPA-EFE/HAITHAM IMAD)

SHARE    

Kemenlu memastikan batasan nasional Indonesia dapat mengubah keputusan negara untuk menghentikan kapan saja partisipasi dalam ISF.

“Indonesia akan mengakhiri partisipasi apabila pelaksanaan ISF menyimpang dari national caveats Indonesia atau tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia,” begitu kata Kemenlu.

Dalam penyampaian akhir dalam rilis tersebut, Kemenlu kembali menegaskan komitmen, pun konsistensi Indonesia dalam mendukung semua upaya untuk kemerdekaan Palestina yang sesuai dengan hukum-hukum internasional. "Partisipasi dan kehadiran personel Indonesia dalam ISF, tidak dimaknai sebagai pengakuan ataupun normalisasi hubungan politik dengan pihak manapun,” tegas Kemenlu.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pekan lalu menyampaikan, rencana Indonesia untuk mengerahkan sedikitnya 8.000 pasukan TNI ke Gaza. Jumlah tersebut dikatakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo di hadapan Majelis Umum PBB yang menjanjikan untuk mengerahkan sekitar 20 ribu pasukan perdamaian.

Terkait rencana pengerahan pasukan keamanan ke Gaza itu, otoritas di TNI pun mengatakan sudah menyiapkan prajurit-prajuritnya dari satuan nontempur. TNI menyiapkan pasukan zeni konstruksi, dan dokter militer. Akan tetapi, hingga kini belum diketahui pasti kapan pengerahan pasukan TNI ke Gaza tersebut akan dilaksanakan.

Pertemuan BoP

Sementara, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dilaporkan bakal absen pada pertemuan perdana Dewan Perdamaian di Washington, DC, Kamis pekan ini. Ia disebut telah meminta Menteri Luar Negeri Gideon Sa’ar untuk mewakili Israel.

The Times of Israel mengutip sumber diplomat melaporkan Netanyahu langsung pulang selepas kunjungan ke Washington pekan lalu untuk bertemu dengan Presiden AS Donald Trump, di tengah ketegangan antara AS dan Iran. Ia memutuskan untuk tidak kembali menghadiri konferensi tahunan AIPAC dan pertemuan Dewan Perdamaian, di mana pemerintahan Trump berharap dapat mengumpulkan dana untuk badan internasional tersebut. 

Bergabungnya Sa’ar pada pertemuan tanggal 19 Februari akan diikuti oleh para kepala negara yang lebih senior dari Argentina, Kamboja, Hongaria, Indonesia, Pakistan dan Vietnam. Raja Bahrain Hamad Al Khalifa juga dijadwalkan hadir, menurut seorang diplomat Arab. Ke-28 negara yang tergabung dalam panel tersebut diharapkan mengirimkan seorang perwakilan, namun masing-masing negara memutuskan seberapa senior pejabat yang akan dikirim, kata diplomat tersebut.

Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa pertemuan pertama “Dewan Perdamaian” yang baru dibentuknya akan berlangsung pada hari Kamis di Washington, DC. Trump menulis dalam sebuah postingan di Truth Social pada Ahad bahwa para anggotanya telah menjanjikan lebih dari 5 miliar dolar AS untuk membangun kembali Gaza yang hancur akibat perang, dan menyerahkan “ribuan personel ke Pasukan Stabilisasi Internasional dan Polisi Lokal untuk menjaga Keamanan dan Perdamaian bagi warga Gaza.” 

20 Poin Rencana Trump Akhiri Perang Gaza - (Republika)

AS telah meminta negara-negara untuk membayar 1 miliar dolar AS untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian, yang menunjukkan lima negara mungkin telah berjanji untuk melakukannya.

"Ada laporan bahwa Uni Emirat Arab adalah negara pertama yang mengambil langkah maju dalam janji senilai miliaran dolar ini. Ada juga laporan bahwa Kuwait mungkin akan ikut serta. Masih ada tiga negara lain yang tampaknya belum mengumumkannya kepada publik," tulis koresponden Aljazirah.

Tidak jelas berapa banyak dari 20 anggota dewan yang akan hadir pada pertemuan tersebut. Awalnya dianggap sebagai mekanisme untuk mengakhiri perang Gaza, dewan direksi Trump telah terbentuk dengan ambisinya untuk mendapatkan mandat yang lebih luas untuk menyelesaikan konflik di seluruh dunia, yang tampaknya merupakan upaya AS untuk mengabaikan PBB. Beberapa sekutu utama AS telah menolak untuk bergabung dalam dewan tersebut. 

Trump juga mengatakan dalam postingannya bahwa “Hamas harus menjunjung tinggi komitmennya terhadap Demiliterisasi Penuh dan Segera”. Qassem dari Hamas meminta Dewan Perdamaian untuk menekan Israel agar berhenti melanggar gencatan senjata dan “memaksanya untuk melaksanakan apa yang telah disepakati tanpa penundaan atau manipulasi”.

Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan Al-Saud mengatakan pada Sabtu bahwa negaranya tidak dapat memberikan dana untuk rekonstruksi Jalur Gaza sampai ada kejelasan lebih lanjut mengenai penarikan pasukan Israel dan pelucutan senjata Hamas yang belum dilaksanakan. Dia mengatakan pertemuan pada hari Kamis mungkin akan memperjelas masalah tersebut.

Ketika ditanya pada Konferensi Keamanan Munich apakah Riyadh akan mendanai rekonstruksi Gaza dan dengan syarat apa, Pangeran Faisal menjawab bahwa negaranya “mendukung penuh” Dewan Perdamaian dan rencana 20 poin Trump. Namun, dia menekankan, “Kami perlu melihat konflik ini benar-benar diakhiri.”

“Itu berarti kami perlu memiliki kejelasan mengenai kapan Israel akan menarik diri, kapan Hamas akan melucuti senjatanya, kapan semua orang akan mematuhi 20 poin dari rencana 20 poin tersebut,” kata Pangeran Faisal. "AS sedang mengupayakannya. Ada pertemuan pada tanggal 19 yang akan memberi kita lebih banyak kejelasan," katanya, mengacu pada pertemuan penggalangan dana Dewan Perdamaian.

Menteri Luar Negeri Saudi mengatakan bahwa Riyadh akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk menentukan “di mana kita dapat memberikan kontribusi terbaik – tidak hanya rekonstruksi, tetapi juga agar masyarakat Gaza dan Palestina dapat memiliki masa depan yang lebih baik.”

Pembunuhan di Gaza

Setidaknya 11 warga Palestina syahid di Jalur Gaza dalam serangan terbaru Israel sejak Ahad. Serangan-serangan tersebut merupakan pelanggaran gencatan senjata terkini menjelang pertemuan Dewan Perdamaian alias Board of Peace (BoP) di Washington pekan ini.

Kerabat kedua gadis yang syahid dibunuh Israel di Jalur Gaza berkabung di dalam Rumah Sakit Nasser menyusul serangan udara Israel di sebelah barat Khan Younis di Jalur Gaza selatan, 4 Februari 2026. - (EPA/HAITHAM IMAD)

SHARE    

Pasukan Israel menargetkan tenda-tenda yang menampung orang-orang di kamp pengungsi Jabalia di Gaza utara pada Ahad, menewaskan sedikitnya lima warga Palestina, sumber rumah sakit mengatakan kepada Aljazirah.

Setidaknya lima orang lainnya syahid dalam serangan Israel di sebelah barat Khan Younis di selatan Jalur Gaza. Sedangkan Sami al-Dahdouh, seorang komandan sayap bersenjata Jihad Islam Palestina (PIJ), gugur dalam serangan Israel di lingkungan Tal al-Hawa di timur Kota Gaza. 

Juru bicara Hamas Hazem Qassem mengutuk serangan Israel sebagai “pembantaian baru” dan “eskalasi kriminal”. Dia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan “upaya yang jelas untuk memaksakan kenyataan berdarah di lapangan dan mengirimkan pesan bahwa semua upaya dan badan yang peduli untuk menciptakan ketenangan di Gaza tidak ada artinya, dan bahwa pendudukan terus melanjutkan agresinya meskipun semua pihak berbicara tentang perlunya mematuhi perjanjian gencatan senjata”.

Serangan Israel telah menewaskan lebih dari 600 warga Palestina dan melukai lebih dari 1.600 lainnya sejak “gencatan senjata” antara Israel dan Hamas yang dimediasi Amerika Serikat dan Qatar mulai berlaku pada 10 Oktober. Gencatan itu merupakan bagian dari rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang genosida Israel selama dua tahun terhadap warga Palestina di Gaza. 

Israel telah melanggar “gencatan senjata” setidaknya 1.620 kali sejak 10 Oktober 2025 hingga 10 Februari 2026, menurut laporan Kantor Media Pemerintah di Gaza. Israel juga menuduh Hamas melanggar perjanjian tersebut. Mereka melaporkan empat tentara tewas diserang pejuang.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat