JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin berharap, penetapan awal Ramadhan 1443 H yang dilakukan pemerintah sama dengan Muhammadiyah. Dengan demikian, umat Islam dapat mengawali ibadah puasa Ramadhan tahun ini secara serentak.

Harapan ini disampaikan Wapres mengingat ada potensi perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan 1443 H. Sebelumnya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa awal Ramadhan 1443 H jatuh pada Sabtu (2/4). Sedangkan, pemerintah akan menggelar sidang itsbat (penetapan) awal Ramadhan 1443 H pada Jumat (1/4).

"Kalau awal Ramadhan itu kan memang kecuali Muhammadiyah sudah ada kesepakatan sistem atau cara penetapan melalui sidang itsbat di Kementerian Agama. Diharapkan tahun ini masih sama antara Muhammadiyah dan pemerintah," kata Wapres dalam keterangan persnya di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (29/3).

Wapres menjelaskan, penetapan awal Ramadhan antara Muhammadiyah dan pemerintah memiliki pendekatan berbeda. Muhammadiyah menggunakan metode hisab wujudul hilal, sedangkan pemerintah menggunakan metode imkanur rukyat atau mengamati langsung hilal.

Dalam hal ini, ada batas minimal hilal yang memungkinkan untuk dilihat dengan pengamatan mata, yakni dua derajat. Bila ketinggiannya di bawah dua derajat, secara teoritis hilal mustahil diamati dengan mata.

Petugas meneropong posisi hilal saat kegiatan rukyat hilal di IAIN Madura, Pamekasan, Jawa Timur, Selasa (21/7/2020). Rukyat hilal untuk menentukan awal Dzulhijjah 1441 H itu diikuti Santti Pesantren Bata-Bata, Badan Hisab Rukyat (BHR) dan Civitas Akademik Universitas Islam Madura (UIM). ANTARA FOTO/Saiful Bahri/aww. - (SAIFUL BAHRI/ANTARA FOTO)

SHARE    

Wapres mengatakan, jika melihat tahun ini kemungkinan lebih dari dua derajat, penetapan awal puasa akan sama. "Mudah-mudahan sama," ujar Wapres.

Meski demikian, jika nantinya tidak sama, Wapres yakin, hal itu tidak akan menjadi masalah. Sebab selama ini sudah ada toleransi dalam penetapan awal puasa.

Sementara, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag) Prof Kamaruddin Amin mengimbau masyarakat untuk bijak dalam menyikapi perbedaan, termasuk yang berkaitan dengan penetapan awal Ramadhan 1443 H.

"Tahun ini potensi perbedaannya besar sekali. Saya berharap kita semua bisa menjelaskan kepada masyarakat, walaupun kita berbeda, kita harus saling menghormati dan menghargai," kata Kamaruddin melalui pesan tertulis yang diterima Republika, Selasa.

Petugas meneropong posisi hilal saat dilakukan rukyatul hilal guna menentukan awal bulan Ramadhan 1442 H di Observatorium IAIN Madura, Pamekasan, Jawa Timur, Senin (12/4/2021). Tim rukyat hilal IAIN Madura gagal melihat hilal karena tertutup awan, namun berdasarkan hisab awal Ramadhan 1442 H jatuh pada hari Selasa (13/4/2021). - (ANTARA FOTO/Saiful Bahri)

SHARE    

Menurut dia, perbedaan merupakan sesuatu yang lumrah di Indonesia. Untuk itu, Kemenag mengajak semua elemen masyarakat untuk menghargai pendapat orang lain, termasuk dalam hal penentuan awal Ramadhan 1443 H.

"Inilah karakter negara, bangsa yang berasaskan Pancasila. Kita sebagai penyelenggara negara tidak bisa memaksakan. Beda dengan negara agama, negara teokrasi seperti Arab Saudi yang memiliki kewenangan terkait agama, misalnya, negara sudah bilang puasa, tidak boleh ada yang tidak puasa," ujarnya.

Kamaruddin yang juga guru besar ilmu hadis di UIN Alauddin Makassar ini menjelaskan, Indonesia tidak sama dengan Arab Saudi. Indonesia merupakan negara yang beragama, di sisi lain berdemokrasi.

“Negara kita tidak bisa memaksakan ketika sudah terkait dengan keyakinan, pengamalan ajaran agama, pemerintah tidak bisa memaksakan pendapatnya. Jadi, kita harus menerima perbedaan ini, kita harus menghargai dan memahami," ujarnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat