Anggota komunitas Badut Necis mengarahkan murid untuk menjaga jarak saat aksi kampanye dan sosialisasi protokol kesehatan di SDN Pasirkaliki Mandiri 2, Cimahi Utara, Kota Cimahi, Selasa (14/9/2021). | REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA

Opini

Komunikasi Publik Penanganan Covid-19

Komunikasi publik harus jadi bagian kebijakan penanganan nasional Covid-19, yang komprehensif dan berkualitas.

TROY PANTOUW; Ketua Subbidang Komunikasi Publik, Satgas Penanganan Covid-19

Jumlah kumulatif orang terkena Covid-19 di Indonesia menjelang akhir Maret 2022 mendekati enam juta. Kabar gembiranya, kesembuhan kian meningkat hampir mendekati angka konfirmasi, walaupun tingkat fatalitas sampai berujung kematian masih perlu penanganan serius.

Sementara itu, penelitian perilaku masyarakat terhadap kepatuhan atas protokol kesehatan (prokes) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2022, menyatakan, ketidakpatuhan masyarakat dengan alasan jenuh 61,2 persen, tidak nyaman 46 persen, warga yang merasa situasi sudah aman  32 persen, yakin tidak tertular 24,2 persen, tidak adanya sanksi 22,7 persen, dan alasan lainnya.

Ini tantangan dalam penyebarluasan informasi tentang fatalnya perilaku yang abai prokes. Di sinilah pentingnya cetak biru dan pelaksanaan komunikasi publik penanganan dan pengendalian penularan Covid-19, terutama di Indonesia.

 
Tanpa kesadaran tinggi, bukan tak mungkin orang positif berbaur dan menulari lebih banyak orang, termasuk kelompok rentan.
 
 

Tantangan penetrasi komunikasi kepada masyarakat belum berakhir. Penelitian BPS bahkan menunjukkan rendahnya angka testing saat ini akibat minimnya kesadaran masyarakat.

Hasil survei BPS menyatakan, alasan utama masyarakat tes Covid-19 karena program kantor (51 persen), persyaratan perjalanan (38,1 persen), dan program tracing (23,3 persen). Hanya 18,7 persen responden karena merasa tak sehat bersedia testing.

Tanpa kesadaran tinggi, bukan tak mungkin orang positif berbaur dan menulari lebih banyak orang, termasuk kelompok rentan. Ini tantangan komunikasi publik ke masyarakat untuk tak segan tes Covid-19 bila merasa bergejala atau selepas beraktivitas dengan risiko penularan tinggi.

Pertanyaan sederhananya, apakah masyarakat di 34 provinsi memahami seluruh aspek menghadapi dan menangani Covid-19? Tentu, pengetahuan saja belum cukup. Perilaku masyarakat berubah bila pengetahuan tersebut dibarengi tindakan.

Ilmuwan Rogers, 1974, mengatakan, individu akan melakukan perubahan perilaku perlu beberapa proses dalam berpikir atau internalisasi hingga perilaku tersebut mampu diadopsi untuk digunakan sehari-hari dalam kehidupannya.

 
Walaupun pemerintah memiliki kanal-kanal resmi terkait penanganan Covid-19 juga nonpemerintah, upaya itu belum cukup. 
 
 

Ada lima tahapan, yaitu kesadaran pribadi, ketertarikan pada kondisi yang akan mengubah dirinya, proses evaluasi diri untuk mencocokkan pada kehidupannya, eksperimen perilaku baru, penerimaan atau adopsi untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari.

Ini semua harus dibuat perencanaan dan narasi komunikasi kepada masyarakat di 34 provinsi di Indonesia. Semua berkejaran dengan waktu, baik penyebaran virus di masyarakat maupun mutasi virus baru di dunia.

Belum lagi maraknya informasi yang menyimpang serta kabar bohong di berbagai platform media sosial.

Walaupun pemerintah memiliki kanal-kanal resmi terkait penanganan Covid-19 juga nonpemerintah, upaya itu belum cukup. Penanganan Covid-19 harus mumpuni dalam strategi, implementasi, monitoring, dan evaluasi dalam tata cara dan teknik berkomunikasi.

Perubahan perilaku dan komunikasi publik bagaikan anak kembar atau mata uang dua sisi, yang tak bisa dilepaskan satu sama lain. Perubahan perilaku seseorang karena informasi yang terus-menerus dikomunikasikan dan diteladankan.

 
Komunikasi terus-menerus pusat dan daerah, antardaerah, komunikasi terbuka dengan masyarakat, komunikasi multilateral dengan berbagai pihak adalah resep terbaik.
 
 

Berbagai upaya diseminasi informasi melalui pendekatan sosial, budaya, dan kemasyarakatan diupayakan secara gencar. Tujuannya hanya satu, perubahan perilaku masyarakat, terutama mempersiapkan pandemi menuju endemi.

Masyarakat harus menjadi aktor utama. Hanya masyarakat yang bisa membuat kasus Covid-19 terkendali atau tidak. Komunikasi publik memberikan panduan saja.

Komunikasi terus-menerus pusat dan daerah, antardaerah, komunikasi terbuka dengan masyarakat, komunikasi multilateral dengan berbagai pihak adalah resep terbaik.

Namun, SDM kuat di bidang komunikasi publik saja tidak mencukupi, harus dilengkapi perangkat dan anggaran yang juga mencukupi, bukan sekadarnya dan anggaran tersedia layaknya tanpa penundaan waktu.

Ini krusial karena penanganan komunikasi publik di Indonesia berdampak pada reputasi Indonesia di mata bangsa lain. Indonesia adalah bagian dari ASEAN.

ASEAN memiliki ASEAN Center for Public Health Emergencies and Emerging Disease, jangkauan penanganan Covid-19 oleh Indonesia melalui Satgas Covid serta lembaga lainnya, saatnya memasuki babak baru strategi penanganan untuk bahu-membahu di ranah regional.

 
Sekali lagi, peran media dan komunitas masyarakat penting. Tanpa mereka, komunikasi publik tidak berarti apa-apa.
 
 

Apalagi, tahun ini Indonesia sebagai presidensi pertemuan G-20 yang membawa muatan besar dalam isu kesehatan, lingkungan, teknologi komunikasi termasuk kebijakan komunikasi publik penanganan Covid-19.

Komunikasi publik yang dijalankan dengan bijak, solid, terarah, dn efektif, harus berdampak kuat pada masyarakat. Ini krusial alih-alih untuk menyiapkan Indonesia hidup berdampingan dengan Covid-19 dan saat pandemi menjadi endemi. 

Sekali lagi, peran media dan komunitas masyarakat penting. Tanpa mereka, komunikasi publik tidak berarti apa-apa.

Komunikasi publik yang berdampak, terukur, kolaboratif, dan memiliki akuntabilitas tinggi harus didukung semua pihak, baik dari aspek perencanaan, sumber daya, termasuk dana dari pemerintah pusat ke daerah, maupun segenap komponen masyarakat.

Komunikasi publik harus jadi bagian kebijakan penanganan nasional Covid-19, yang komprehensif dan berkualitas.

Warga Ingin Dimudahkan Saat Mudik dan Vaksin Booster

Menkes memastikan stok vaksin untuk dosis kedua maupun booster aman.

SELENGKAPNYA

Vaksin Booster Jadi Syarat Masuk Ruang Publik

Pemerintah daerah diminta tidak kendur melaksanakan vaksinasi, terutama kelompok lansia.

SELENGKAPNYA

Bahagia tanpa Flexing

Salah satu tujuan manusia meniti kehidupan di dunia ini adalah meraih kebahagiaan.

SELENGKAPNYA