Petugas menyiapkan vaksin Covid-19 dosis ketiga (booster) untuk disuntikan kepada warga di SD Negeri 25 Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta, Rabu (23/3/2022). | Republika/Putra M. Akbar

Kabar Utama

Warga Ingin Dimudahkan Saat Mudik dan Vaksin Booster

Menkes memastikan stok vaksin untuk dosis kedua maupun booster aman.

JAKARTA – Kebijakan pemerintah mensyaratkan vaksinasi dosis booster bagi pemudik menuai pro dan kontra. Kendati demikian, masyarakat menyambut baik keputusan membolehkan mudik Lebaran Idul Fitri 2022 setelah dua tahun dilarang akibat pandemi Covid-19.

Warga berharap kebijakan ini tidak lagi berubah dan akses terhadap vaksin booster lebih mudah. Salah seorang warga Kota Bogor, Afdalul Ikhsan (32 tahun), mengatakan, akan segera mencari sentra vaksinasi booster.

Pria yang tinggal di Kecamatan Tanah Sareal ini mengaku berencara pulang kampung ke Pulau Bali pada pertengahan Ramadhan nanti. “Gara-gara (aturan) ini mau pulang kampung jadi ribet. Tapi saya besok langsung mau cari vaksin deh,” kata dia kepada Republika, Kamis (24/3).

Warga Kota Bandung, Jawa Barat, Muhammad Nasir, mengaku berencana melakukan perjalanan mudik Lebaran ke Majalengka bersama keluarga. Namun, ia belum dapat mengikuti vaksinasi booster disebabkan terkendala kesehatan.

Dia berharap ada kemudahan baginya untuk mudik jika memang secara kesehatan tidak memungkinkan menerima booster. “Saya berencana mudik tapi belum pasti di-booster karena terkendala kesehatan,” ujar Nasir.

photo
Petugas mengukur suhu tubuh warga yang akan disuntik vaksin Covid-19 booster di SD Negeri 25 Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta, Rabu (23/3/2022). Pemerintah berencana menjadikan vaksin booster Covid-19 sebagai syarat perjalanan mudik pada libur Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, sebagai pengganti ditiadakannya hasil pemeriksaan Covid-19 untuk syarat perjalanan domestik. - (Republika/Putra M. Akbar)

Salah satu perantau Minang yang ada di Kota Ciracas, Jakarta Timur, Ridho (31), mengaku keberatan syarat vaksin booster untuk pemudik. Perantau asal Bukittinggi tersebut berencana mudik tahun ini bersama keluarganya. Ridho mengaku sudah ikut vaksin booster. Tapi istrinya yang baru selesai melahirkan baru vaksin satu dosis.

Dia mengatakan, tidak mungkin dia pulang sendiri tanpa anak dan istri. Jika satu dosis vaksin masih mengharuskan hasil negatif tes PCR, Ridho mengaku keberatan karena harus menambah biaya tes PCR. Dia berharap ada kebijaksanaan dari pemerintah untuk memberikan kelonggaran-kelonggaran.

Pendapat lain dari warga dikatakan Nurika Annisa (27). Perantau asal Bandung yang tinggal di Surabaya mengaku senang tahun ini mudik dibolehkan. Dia mengaku tidak terlalu keberatan jikapun vaksin dosis ketiga atau vaksin booster dijadikan syarat bagi warga yang hendak mudik.

“Tidak terlalu merepotkan kalau harus booster, tapi infonya nggak apa-apa nggak booster asal vaksin dua kali tambah antigen,” ujar dia. 

Robert (64), warga Kota Tangerang Selatan yang berencana mudik tahun ini menilai persyaratan vaksinasi booster akan membuat warga merasa lebih aman dalam melakukan perjalanan. “Saya senang karena merasa lebih safety. Bagi yang pulang kampung dengan adanya booster ya bahagia bisa ketemu keluarga dengan lebih aman,” kata dia.

Stok aman

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, stok vaksin Covid-19 untuk dosis kedua maupun booster aman hingga empat bulan ke depan. Stok vaksin yang ada saat ini masih cukup meski ada kebijakan mewajibkan vaksinasi lengkap dan booster sebagai syarat mudik Lebaran.

“Masih ada 80 juta dosis vaksin yang bisa kita pakai untuk suntik booster termasuk juga suntik dosis kedua. Sekarang kalau saya lihat sepekan rata-rata 5-6 juta (dosis disuntikkan). Jadi kalau kondisi normal, paling 20 jutaan dosis satu bulan yang kita miliki masih empat bulan stok,” ujar Budi.

Budi mengatakan, nantinya bagi para pemudik yang belum mendapatkan vaksin dosis kedua maupun booster bisa mendapatkan vaksinasi dalam perjalanan ke kampung halaman. Kebijakan ini berlaku bagi pemudik dengan kendaraan umum atau pribadi.

photo
Pemeriksaan kesehatan warga binaan pemasyarakatan (WBP) sebelum vaksin booster Covid-19 di Lapas Kelas IIA Wirogunan, Yogyakarta, Rabu (23/3/2022). Sebanyak 354 WBP mengikuti vaksin booster Covid-19 atau vaksin tahap ketiga ini. Diharapkan dengan vaksin booster ini dapat menambah kekebalan WBP terhadap Covid-19 varian terbaru. - (Wihdan Hidayat / Republika)

Juru bicara Vaksinasi Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pemerintah tengah fokus mengejar target percepatan vaksinasi primer atau dosis kedua bagi masyarakat. Sebab, vaksinasi primer menjadi salah satu komponen pengendalian pandemi dari kekebalan kelompok.

“Menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri nanti persiapan vaksinasi menjadi target pada akhir April ini adalah vaksinasi primer yang didorong 70 persen masyarakat diharap sudah melakukan vaksinasi dua kali,” ujar Nadia.

Ketua pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai, saat ini baru 18-an juta warga yang sudah mendapatkan vaksin booster. Artinya, mengejar target untuk memvaksin booster seluruh pemudik dalam waktu sebulan ke depan akan sangat sulit. 

Apalagi, lanjut dia, jika terjadi kendala teknis atau medis, misalnya orang baru saja mendapatkan vaksin dosis kedua tidak bisa langsung mendapatkan vaksin booster. Sebab, kata dia, setidaknya perlu jarak tiga bulan antara dosis dua dan booster berdasarkan aturan Kemenkes.

Tulus berharap pemerintah membuat kebijakan yang berkeadilan. “Jangan neko-neko biar tidak terkesan ada udang di balik kebijakan atau bussiness oriented,” kata Tulus.

Pemda Keluhkan Distribusi Vaksin Lambat

Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengakui mengalami kendala pendistribusian vaksin Covid-19. Pemkot meminta Pemerintah Provinsi Banten dan Kementerian Kesehatan melancarkan distribusi untuk mempercepat cakupan vaksinasi dosis booster.

“Kami memastikan bahwa booster itu sampai ke masyarakat supaya nanti pada saat diperiksa di perjalanan mereka nggak disuruh balik. Tapi memang ada sedikit kendala yaitu terkait tentang vial, vial saat ini memang agak slow pendistribusiannya,” kata Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, kepada Republika di Kota Tangsel, Kamis (24/3).

Pilar mengatakan, ketersediaan vaksin saat ini di Kota Tangsel memang kurang. Dia mendorong agar pendistribusian vaksin dapat lebih maksimal sehingga pihaknya bisa melakukan vaksinasi kepada warga secara lebih luas. “Karena kan di Tangsel ini masyarakat perkotaan banyak yang pulang kampung, tentu butuh di-booster,” ujar dia.

Dia meminta ketersediaan vial vaksin di Tangsel dapat segera terealisasi sebelum Ramadhan. Hal itu mengingat pelaksanaan vaksinasi agak lebih tersendat pada bulan Ramadhan. “Apalagi sekarang Ramadhan yang namanya divaksin kan agak sulit pro kontra di masyarakat, walaupun katanya MUI sudah membolehkan, menghalalkan, tapi masyarakat punya keyakinan masing-masing,” katanya.

photo
Warga antre untuk mengikuti vaksin Covid-19 dosis ketiga di RPTRA Bhineka, Swadarma, Jakarta, Kamis (24/3/2022). - (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/rwa.)

Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bogor, Erna Nuraena, mengatakan, belum ada peningkatan minat terhadap vaksin booster di Bogor sehari setelah pengumuman wajib booster bagi pemudik. Erna menyebut, saat ini Pemkot Bogor telah menggelar vaksinasi baik dosis 1, 2, dan booster di 25 puskesmas dan sentra vaksin se-Kota Bogor.

Terkait penambahan sentra vaksin sebagai antisipasi meningkatnya minat vaksin booster, Erna mengaku hal tersebut akan disesuaikan dengan ketersediaan vaksin yang ada. Berdasarkan data dari Dinkes Kota Bogor, capaian vaksinasi booster hingga Rabu (23/3) mencapai 17,31 persen dari target vaksinasi. “Saat ini masih digelar di 25 puskesmas dan sentra vaksin dinkes,” ujar dia.

Ketua Satuan Tugas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban setuju dengan kebijakan pemerintah yang memutuskan masyarakat bisa mudik jika telah mendapatkan booster. Sebab, ketentuan ini bisa memperkecil risiko infeksi Covid-19 parah.

“Saya setuju untuk membolehkan setelah puasa orang boleh mudik selama sudah mendapatkan booster. Karena risiko untuk tertular virus memang ada tetapi kecil atau amat sangat kecil menjadi sakit berat,” ujar Zubairi.

photo
Warga antre untuk mengikuti vaksin Covid-19 dosis ketiga di RPTRA Bhineka, Swadarma, Jakarta, Kamis (24/3/2022). Presiden Joko Widodo memastikan bahwa masyarakat diperbolehkan mudik pada Lebaran tahun 2022 dengan syarat sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap dan booster. - (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/rwa.)

Zubairi mengingatkan, Indonesia telah mengalami lonjakan kasus Covid-19 yang luar biasa usai mudik lebaran 2021. Dia melanjutkan, tentunya semua pihak tidak ingin kejadian ini terulang lagi. Oleh karena itu, ia menyebutkan ada beberapa opsi untuk mengantisipasinya. 

Pertama, tidak boleh mudik, meski larangan ini berat untuk masyarakat Indonesia. Atau pilihan kedua, boleh mudik tetapi dengan meminimalkan risiko terjadinya penularan. Caranya adalah orang yang mudik harus dites, atau semua orang yang akan mudik sudah harus sudah vaksin booster

Menurut Zubairi, bisa juga pilihan selanjutnya, yakni sudah mendapatkan vaksin Covid-19 dua kali. Dia meminta agar vaksinasi booster tidak dilakukan sesaat sebelum berangkat mudik. Sebab, kadar antibodi tidak langsung keluar sesaat setelah divaksin.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menilai, kewajiban booster sebagai syarat perjalanan mudik bisa dipahami. Selain relaksasi, vaksin juga membuat masyarakat lebih nyaman saat bersilaturahim. Sehingga, kata dia, ada keyakinan, saat kita berinteraksi bisa lebih yakin bahwa orang yang berinteraksi sudah terlindungi oleh vaksin.

“Intinya silahkan melakukan apa saja, termasuk mudik, asal ada jaminan sudah divaksin (booster)," ujar dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat

Vaksin Booster Jadi Syarat Masuk Ruang Publik

Pemerintah daerah diminta tidak kendur melaksanakan vaksinasi, terutama kelompok lansia.

SELENGKAPNYA

Pembelajaran Tatap Muka 100 Persen Diminta Secepatnya

Awal pola pembelajaran tatap muka yang dijalankan tetap menyesuaikan dengan kondisi sekolah.

SELENGKAPNYA

Komunikasi Publik Penanganan Covid-19

Komunikasi publik harus jadi bagian kebijakan penanganan nasional Covid-19, yang komprehensif dan berkualitas.

SELENGKAPNYA