JAKARTA -- Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjamin keamanan pasokan bahan pangan pokok hingga akhir Mei 2022. Pemerintah optimistis pasokan tersebut dapat memenuhi peningkatan permintaan pangan pada periode Ramadhan dan Lebaran tahun ini.

"Antisipasi menjelang Ramadhan sudah dilakukan. Sampai akhir Mei, kondisi ketersediaan aman dipenuhi dari produksi dalam negeri dan juga ada dari substitusi impor," kata Syahrul dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR, Selasa (22/3).

Terdapat 12 bahan pangan pokok yang dijamin pemerintah, antara lain beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, daging sapi, daging dan telur ayam ras, gula konsumsi, serta minyak goreng. Syahrul menyampaikan, khusus untuk komoditas beras yang menjadi bahan pangan utama dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri seluruhnya. 

Berdasarkan prognosis dari Kementan, ketersediaan beras bahkan akan mengalami surplus sekitar 7,5 juta ton pada tahun ini. "Dengan penghitungan pada saat panen raya ketersediaan beras aman," kata Syahrul.

Bahan pangan yang masih dipenuhi dari impor yakni kedelai, bawang putih, daging sapi,dan gula konsumsi. Khusus kedelai yang menjadi bahan baku tahu tempe dan sumber protein termurah bagi masyarakat, Syahrul mengatakan, stok diperkirakan mencapai 300 ribu ton hingga Mei mendatang. 

Khusus untuk produksi lokal, Syahrul mengaku telah menyusun strategi jangka pendek dan panjang. "Untuk strategi jangka pendek membangun buffer stock 20 ribu ton per bulan hingga Lebaran," ujarnya.

Kemudian, Kementan juga menargetkan penanaman 300 ribu hektare kedelai pada periode April-Juni dengan target produksi sebesar 450 ribu ton. Penanaman kedelai akan kembali dilaksanakan pada Juli-Oktober dengan luas dan target produksi yang sama.

Untuk target jangka panjang, Kementan merencanakan penanaman kedelai seluas 750 ribu hektare dengan target produksi 1,12 juta ton pada 2023. Angka itu akan ditingkatkan pada 2024 menjadi seluas 1 juta hektare dengan produksi kedelai diperkirakan mencapai 1,5 juta ton.

Seiring upaya peningkatan produksi kedelai, Syahrul mengusulkan adanya kebijakan larangan dan pembatasan (lartas) untuk importasi kedelai. Sistem tersebut demi mendukung peningkatan produksi kedelai lokal, terutama untuk kebutuhan bahan baku tahu dan tempe.

"Harus ada lartas karena nanti kami produksi kedelai besar-besaran malah dimasukkan impor," kata Syahrul.

Ketergantungan impor kedelai Indonesia sudah berlangsung selama 15 tahun. Syahrul menjelaskan, produksi lokal saat ini kalah bersaing karena harga kedelai impor hanya sekitar Rp 5.000 per kilogram sebelum adanya lonjakan harga dalam beberapa waktu terakhir. Sementara itu, petani tak bisa menjual kedelai di bawah harga Rp 7.000 per kg karena biaya produksi dan produktivitas yang rendah.

"Harga kedelai yang bagus Rp 10 ribu per kg. Saya sudah lapor ke Presiden, saatnya petani harus dibeli kedelainya Rp 10 ribu per kg, jangan Rp 9.000 per kg karena petani masih bisa pindah ke jagung," katanya.

Syahrul pun berharap Bulog bisa dilibatkan untuk menyerap kedelai petani dan menjualnya kepada perajin tahu dan tempe. Menurut Syahrul, diperlukan mekanisme subsidi untuk mendukung peningkatan produksi kedelai tersebut.

Anggota Komisi IV DPR, Lulu Nurhamidah, meminta agar pemerintah melibatkan Bulog dalam kebijakan khusus komoditas kedelai. Bulog dapat ditugaskan untuk membantu pemerintah dalam impor yang terkendali sekaligus memastikan penyerapan kedelai lokal para petani.

"Saya kira agak riskan jika impor sepenuhnya dilakukan pihak swasta. Saya kira Bulog harus dikembalikan menjadi bagian penting untuk menjaga ketahanan pangan di sektor kedelai ini," kata Lulu.

Menurut Lulu, importasi kedelai perlu dibatasi untuk pihak swasta. Hal itu agar peningkatan produksi dalam negeri bisa tercapai. Bulog juga dapat diberikan akses permodalan khusus dari perbankan untuk dapat menyerap kedelai lokal dan dipasarkan kepada para perajin tahu dan tempe.

Anggota Komisi IV DPR, Alien Mus, juga meminta keseriusan Kementan dalam penanaman kedelai lokal. Pada tahun ini, awalnya Kementan menargetkan penanaman seluas 400 ribu hektare dengan dukungan APBN. Angka itu kemudian dipangkas menjadi 200 ribu hektare dan kembali dipangkas menjadi 52 ribu hektare karena keterbatasan anggaran. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat