TANGERANG SELATAN — Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan (DLH Tangsel) menyatakan, tahapan kajian akhir prastudi kelayakan atau final business case (FBC) terkait rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang, Kecamatan Serpong, sudah memasuki babak akhir.

Tahapan penyelesaian FBC yang sampai 75 persen sedang dikebut agar bisa lanjut masuk fase lelang. Kepala DLH Kota Tangsel Wahyunoto mengatakan, kunci tahapan pembangunan PLTSa adalah sesudah mendapatkan dokumen FBC, kemudian ditawarkan untuk dilelang ke badan usaha yang tertarik untuk menanamkan investasi. Jika lelang sudah terpilih, nanti pembangunan PLTSa dapat terealisasi.

"Proses FBC itu ada lagi dokumen-dokumen penunjang lain untuk kemudian dilelang, tapi titik krusialnya sampai di FBC sudah 75 persenlah," katanya di Kota Tangsel, Provinsi Banten, Senin (21/3).

Wahyu menuturkan, saat ini kendala yang dihadapi dalam tahapan FBC adalah pembangunan PLTSa nantinya bisa memakan sempadan Sungai Cisadane. Karena itu, pihaknya masih menunggu rekomendasi teknis dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane serta persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sembari menunggu rekomendasi serta persetujuan tersebut, kata Wahyu, DLH menyediakan opsi lainnya untuk mengatasi masalah sempadan sungai. Caranya dengan melakukan layout ulang lokasi pembangunan PLTSa.

Jika hal itu terpenuhi, dia menjelaskan, kemudian berlanjut kajian dampak sosial ekonominya. "Tapi, kita juga enggak mau menunggu terlalu lama. Kita layout ulang, sudah dapat, tinggal kajian dampak sosial ekonomi karena kan mengarah ke dekat permukiman warga," ujar Wahyu.

Penyelesaian tahapan FBC sebenarnya telah mundur dari target yang direncanakan pada 12 Maret 2022. Wahyu menegaskan, jajarannya harus segera menyelesaikan fase itu pada April 2022.

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel menargetkan pembangunan PLTSa TPA Cipeucang bisa dimulai pada tahun ini. Sementara pengoperasiannya ditargetkan bisa mulai pada 2024. Pembangunan PLTSa di Kota Tangsel ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 35 Tahun 2018. Adapun nilai investasinya diperkirakan mencapai Rp 1,8 triliun.

Dewan pun mendorong Pemkot Tangsel untuk menggencarkan sosialisasi ihwal kompensasi bagi warga yang terdampak pembangunan PLTSa. Hal itu menyusul adanya upaya penataan ulang yang dilakukan DLH terhadap lokasi PLTSa yang berdempetan dengan sempadan Sungai Cisadane. Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangsel Christian mengatakan, dibuatnya layout ulang bisa menggusur permukiman warga.

"Jika dilakukan layout ulang berarti dari pihak pemkot harus menyosialisasikan kompensasi apa yang bisa mereka (warga terdampak) dapatkan. Dampak sosial ekonomi bagi warga bagaimana," ujar politikus PSI tersebut.

Christian menerangkan, bentuk kompensasi yang bisa diberikan terkait dampak kebisingan pembangunan PLTSa atau ekses lingkungan berupa bau yang dirasakan oleh warga. Dia menyinggung opsi terakhir yang bisa dilakukan, yakni terkait upaya relokasi. Christian mengingatkan, pemkot harus meminta persetujuan warga agar tidak memunculkan konflik pada masa akan datang.

"Tapi, sebetulnya logikanya kalau PLTSa sudah tidak bau lagi ya, paling dampak kebisingan dari pembangunan makanya dikaji secara ekonomi. Kalau relokasi itu paling terakhirlah masih bisa," katanya.

Christian menuturkan, legislatif juga mendorong pihak terkait yang memberi persetujuan untuk pembangunan PLTSa agar segera memberi rekomendasi atau persetujuan. Hal itu karena tahapan rencana pembangunan PLTSa TPA Cipeucang masih sampai tahap FBC. Sehingga dengan tuntasnya FBC, bisa segera masuk lelang dan dimulai pembangunan fisik. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat