Ilustrasi ASN diduga terlibat gratifikasi. | ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Jakarta

KPK Sebut Potensi APBD DKI Bocor Tinggi

KPK temukan eks pejabat Pemprov DKI mencairkan Rp 35 miliar seusai pensiun.

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan potensi kebocoran anggaran di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tergolong tinggi. Hal itu seiring dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang besar.

"Potensi terjadinya kebocoran tentu saja dengan jumlah APBD yang besar itu juga tinggi," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata ketika memberikan sambutan pada bimbingan teknis integritas keluarga aparatur sipil negara (ASN), di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (17/3).

Menurut dia, besaran APBD DKI sama dengan seluruh provinsi di Sumatra atau gabungan APBD Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Berdasarkan pemetaan KPK, kata dia, celah terjadinya korupsi paling banyak di sektor pengadaan barang dan jasa, kemudian perizinan, hingga aksi jual beli jabatan. Sementara, di DKI Jakarta, anggaran pengadaan barang dan jasa terbilang tinggi dari total APBD DKI sekitar Rp 80 triliun.

Ia meminta Pemprov DKI melakukan pengawasan ketat terutama terkait pengadaan barang dan jasa. Sedangkan, lelang jabatan di DKI sudah diadakan secara terbuka, tetapi di banyak daerah aksi jual beli jabatan masih kerap ditemukan. Untuk itu, KPK menekankan pentingnya pendidikan integritas dari sumber daya manusia (SDM) di Pemprov DKI Jakarta yang dimulai dari keluarga para pejabat.

Alex pun mengingatkan ASN DKI Jakarta untuk menghindari praktik korupsi. “Kami menggandeng Pemprov DKI Jakarta untuk membangun nilai intregitas berbasis keluarga,” ujarnya.

Alasan dibentuk program itu, kata dia, agar tetap menjunjung nilai harmonis dari keluarga di lingkungan kerja sehingga menciptakan lingkungan kerja berintegritas dan bebas dari praktik korupsi. Dengan adanya program pengenalan tersebut, dia juga berharap ada integritas yang semakin kuat dari ASN DKI Jakarta demi pemberantasan korupsi.

Menurut dia, daripada korupsi, akan lebih baik jika ASN pindah haluan menjadi wiraswasta. Pasalnya, kata dia, menjadi ASN tidak menjanjikan hal tersebut. “Kalau mau naik mobil mewah, punya rumah mewah, lebih baik jadi pengusaha,” ujarnya.

Gratifikasi pejabat

Terkait kebocoran anggaran, KPK sempat menemukan seorang eks pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencairkan cek senilai Rp 35 miliar yang diduga hasil gratifikasi berdasarkan laporan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

"KPK pernah menerima laporan PPATK dari salah seorang pejabat eselon tiga di DKI. Begitu yang bersangkutan pensiun dan mencairkan cek sejumlah Rp 35 miliar," kata Alex.

Dia juga menyebut pejabat eselon tiga itu membeli rumah dengan uang tunai sebesar Rp 3,5 miliar. Alex kemudian meminta kepada pejabat itu melakukan klarifikasi karena uang tersebut diduga dari hasil gratifikasi. Namun, pihaknya terpaksa menghentikan langkah klarifikasi dugaan pidana tersebut karena eks pejabat itu meninggal dunia.

"Saya tidak tahu mungkin sudah jalan Tuhan tidak lama setelah kami klarifikasi beliau meninggal," ujarnya.

Meski klarifikasi dihentikan, pihaknya tidak berhenti, tetapi dilanjutkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Ia beralasan agar Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan atas kekayaan yang ditinggalkan serta langsung mengenakan pajak.

Ia pun mengingatkan kepada ASN di Pemprov DKI untuk berhati-hati sekaligus bertanggung jawab dengan beban tugas di Jakarta. "Jakarta tetap jadi pusat ekonomi, pusat perkumpulan, 60 persen uang beredar di sini. Itulah yang menyebabkan potensi-potensi," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengharapkan program bimbingan teknis tersebut dapat meningkatkan integritas keluarga pejabat DKI sehingga mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

"DKI Jakarta memang memiliki anggaran segitu besar, cukup menggoda bagi jajaran semua. Kami bersyukur alhamdulillah sejauh ini di lingkungan pejabat masih bisa dapat melaksanakan tugasnya dengan baik," katanya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat

Mandalika Bergeliat

Sirkuit Mandalika sebelumnya telah menggelar perhelatan internasional World Superbike (WSBK) pada November 2021.

SELENGKAPNYA

Pemkot Bogor akan Bangun Tiga Jalur Pedestrian

Tiga jalur pedestrian di Bogor itu rencananya dibangun pada Mei mendatang.

SELENGKAPNYA

Menghidupkan Kampung Durian Rancamaya

Ada lima jenis durian yang ditanam di Kampung Durian Rancamaya.

SELENGKAPNYA