DEN HAAG -- Mahkamah Internasional (ICJ) memerintahkan Rusia untuk menahan serangan militernya kepada Ukraina, Rabu (16/3). Sedangkan, Jaksa Pengadilan Pidana Internasional (ICC) Karim Khan mengeluarkan permintaan resmi ke Rusia untuk bertemu dengan perwakilan dari lembaga terkait.

"Federasi Rusia harus menghentikan segera menahan operasi militer yang dilakukan mulai 24 Februari 2022 di wilayah Ukraina," perintah para hakim ICJ yang disetujui dengan suara 13 lawan dua, Rabu, dikutip Aljazirah.

ICJ juga menyebutkan, Rusia harus memastikan bahwa pasukan-pasukan lain yang bergerak atas perintah Moskow tidak boleh melanjutkan operasi militer mereka.

Keputusan ICJ bersifat mengikat secara hukum. Namun, ICJ tidak memiliki mandat langsung untuk memberlakukannya. Bahkan, dalam beberapa kejadian, ada sejumlah negara yang mengabaikan putusan ICJ.

Sementara, Jaksa ICC Khan meminta bertemu perwakilan Rusia untuk membahas situasi di Ukraina. “Saya mengirimkan permintaan resmi kepada Federasi Rusia untuk bertemu dengan otoritas berwenang mereka dan mendiskusikan situasi saat ini (di Ukraina)," ujar Khan, dilansir TASS, Kamis (17/3).

Penyidikan dapat diluncurkan setelah ada permintaan pengadilan dari 39 negara anggota. Artinya, jaksa tak perlu meminta persetujuan pengadilan di Den Haag. Ini dapat mempercepat penyelidikan tanpa melalui proses yang memakan waktu berbulan-bulan.

Ukraina bukan anggota ICC, tapi mereka menandatangani deklarasi pada 2014 yang memberikan yurisdiksi pengadilan atas dugaan kejahatan berat yang dilakukan di wilayahnya terlepas dari kebangsaan pelaku. 

Sementara itu, Kremlin sebelumnya telah menampik alasan ICC untuk membuka kasus terhadap Rusia karena perkembangan di Ukraina. Pada November 2016, Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan resolusi yang mengatakan bahwa Rusia tidak berencana untuk menjadi penandatangan Statuta Roma ICC. 

Petugas polisi berjalan melintasi jenazah warga yang meninggal akibat pemboman di Mariupol, Ukraina, Selasa (15/3/2022). - (AP/Evgeniy Maloletka)

SHARE    

Saat itu, perundingan terus dilakukan antara perwakilan Rusia dan Ukraina. Istana Kepresidenan Rusia mengatakan pada Kamis (17/3), Rusia mengerahkan tenaganya untuk mencapai kesepakatan damai dengan Ukraina.

"Dengan menyepakati dokumen (perdamaian--Red), mematuhi semua parameter dan penerapannya dapat amat cepat menghentikan semua ini," kata Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov.

Seruan UNHCR 

Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) sambut baik respons negara maju pada krisis pengungsi Ukraina. Namun, UNHCR mendesak perlakuan yang sama terhadap pengungsi dari zona perang lain, apa pun negara, ras, atau agama mereka.

"UNHCR terus mengadvokasi akses perlindungan untuk semua orang yang mencarinya, termasuk dari Suriah, Yaman, Ethiopia, dan negara-negara dan kawasan lain, sesuai dengan kewajiban internasional negara-negara suaka untuk melindungi pengungsi," juru bicara UNHCR, Kathryn Mahoney, Rabu (16/3).

Sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari lalu, sudah lebih dari tiga juta orang terpaksa mengungsi. Memicu krisis pengungsi tercepat di Eropa sejak Perang Dunia II.

Sebagian besar pengungsi Ukraina disambut baik dengan bantuan dan tempat tinggal sementara. Mereka mendapatkan akses pekerjaan di negara-negara yang berbatasan dengan Ukraina.

Kondisi itu sangat bertolak belakang dengan apa yang dialami pengungsi dari negara-negara Arab. Pada 2015 Eropa mencoba menahan pengungsi dari Suriah dan negara-negara mayoritas Muslim lainnya. Sementara, lebih dari 12 juta warga Suriah yang terpaksa mengungsi karena perang.

UNHCR mengatakan, mereka sangat prihatin dengan meningkatnya xenofobia, diskriminasi, dan eksklusi pada pengungsi dan pencari suaka beberapa tahun terakhir. Sementara, krisis pengungsi Ukraina memberi kesempatan untuk merefleksikan hal itu. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat