JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan lebih dari 24 juta orang menggunakan koneksi internet tanpa kabel atau wifi secara gratis yang tersebar pada 9.250 titik di Ibu Kota saat pandemi Covid-19.

"Di Jakarta lebih dari 9.250 titik wifi yang bisa diakses siapa saja," kata Anies dalam Urban 20 Talks secara daring dipantau di Jakarta, Kamis malam.

Menurut dia, jaringan internet tersebut diberikan untuk mendukung anak-anak sekolah jarak jauh dan masyarakat bekerja dari rumah akibat pembatasan aktivitas masyarakat terkait pandemi Covid-19.

Penyediaan akses internet tersebut juga untuk mendukung wadah aplikasi digital Jakarta Kini (JaKi) yang dikembangkan Pemprov DKI.

JaKi merupakan aplikasi digital untuk memantau perkembangan pandemi COVID-19 hingga sebaran kasus, pelacakan, vaksinasi hingga upaya pencegahan yang termuat dalam satu aplikasi.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menambahkan selain aksesibilitas, ada tiga kriteria lain yang harus dipenuhi dalam wadah digital JaKi. Tiga kriteria dalam wadah JaKi itu, kata dia, integrasi layanan kesehatan, kemudian inklusif misalnya pencatatan kasus, pendaftaran vaksinasi dan sinkronisasi aplikasi PeduliLindungi.

Selanjutnya, kriteria kolaboratif, yakni memberi ruang kepada masyarakat yang ingin berkontribusi untuk membantu kegiatan sosial."Kami bisa melayani 80 jenis urusan pelayanan publik dalam satu platform dan itu berkat kolaborasi yang dikerjakan anak muda," tutur Anies.

Anies rencananya akan membawa pengalaman DKI Jakarta dalam mengelola digitalisasi layanan JaKi itu dalam pembahasan di Forum U20 yang dijadwalkan diadakan pada Agustus 2022.

Kota ekonomi global

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, dengan adanya pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan, Jakarta tidak akan kehilangan arah. Menurut dia, Jakarta akan memegang peran sebagai pusat ekonomi-bisnis berskala global saat ibu kota pindah.

“Saat ini, Jakarta sedang menyusun langkah hingga tahun 2026. Karena periode 2023-2026 ini periode yang pendek, sehingga harus kita siapkan fondasi untuk Jakarta menjadi kota perekonomian global. Bukan hanya pusat ekonomi Indonesia tapi pusat ekonomi global,” kata Anies di Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 yang disiarkan daring, Rabu (23/2).

Langkah itu, menurut Anies, akan berdampak fundamental terhadap bagaimana Jakarta beroperasi baik pada beberapa hal, terutama terkait administratif, kewenangan, dan perekonomian. “Sehingga perlu perencanaan dan pengelolaan ke depan, agar dapat mewujudkan Jakarta sebagai kota perekonomian global,” ujarnya.

Untuk mencapai hasil itu, Anies meminta semua pihak untuk berkolaborasi dalam membangun kota Jakarta dengan baik. Menurut dia, hal itu menjadi momentum semua pihak untuk merangkai visi Jakarta ke depannya.

“Jakarta adalah milik bersama. Untuk itu, kami Pemprov DKI Jakarta mendorong peran serta dan kolaborasi semua elemen masyarakat dalam membangun kota ini,” kata dia.

Dia menuturkan, meskipun Jakarta dan dunia selama dua tahun terakhir dilanda Covid-19, tidak akan mengubah Jakarta sebagai kota yang lebih berketahanan. Sebaliknya, kata dia, Jakarta akan merespons perubahan yang ada dengan cepat dan tepat, termasuk dalam pengelolaan dan pembangunan yang berketahanan.

Banjir Jakarta

Sementara itu, dalam pembangunan Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan diminta Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi untuk tidak tebang pilih dalam menjalankan Peraturan Daerah. Dia mencontohkan, Anies sejauh ini tidak mau melanjutkan proyek normalisasi sungai sebagai upaya pencegahan banjir Jakarta.

“Pemprov DKI punya kewajiban melakukan pembebasan lahan. Tapi, sejak 2017, proyek normalisasi terhenti karena Anies tidak mau membebaskan lahan," kata Prasetio dalam keterangannya, Rabu (23/2).

Prasetio heran kepada Anies karena tak melakukan pembebasan lahan. Padahal, setiap tahun anggaran dalam Perda APBD terkait pembebasan lahan untuk normalisasi sungai selalu dilakukan. Alih-alih melaksanakan amanat tersebut, Anies, kata Prasetio hanya fokus pada pembayaran commitment fee sesuai dalam Perda APBD 2019.

"Jangan saat dikritik soal Formula E aja Anies bilang menjalankan perda,” ujarnya.

Dia juga menyebut jika warga selalu mengeluhkan keengganan Anies melanjutkan normalisasi sungai. Hal itu, diklaim dia terjadi saat ada gugatan tujuh warga Mampang, Jakarta Selatan, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Bahkan, majelis hakim mengabulkan gugatan itu. Anies dihukum untuk mengeruk dan menurap Kali Mampang sampai Pondok Jaya. Nah, ini karena Gubernur nggak melaksanakan perda jadinya dihukum," katanya.

Berdasarkan majelis PTUN Jakarta yang tertuang dalam putusannya sebagaimana dilansir website MA pekan lalu, banjir yang terjadi di Jakarta adalah peristiwa yang memang sering kali terjadi. Khususnya, terjadi pada warga yang bermukim di sepanjang pinggiran sungai yang melintasi wilayah DKI Jakarta. PTUN Jakarta sebelumnya telah menjatuhkan hukuman pada Gubernur DKI Jakarta untuk mengeruk Kali Mampang. Adapun alasan hukuman itu dijatuhkan adalah banjir besar pada Februari 2021. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat