Pasien Covid-19 tengah dirawat di RS Penyakit Menular Afghan-Jepang di Kabul, Afghanistan, Senin (7/2/2022). Uang pemerintah Afghanistan yang dibekukan AS membuat sistem kesehatan di Afghanistan kolaps. | AP/Hussein Malla

Internasional

Aset Afghanistan Bakal Dipakai AS Santuni Korban 9/11

Bank Sentral Afghanistan mengatakan, uang tersebut adalah milik rakyat Afghanistan.

KABUL -- Warga di ibu kota Kabul pada Sabtu (12/2) mengutuk keputusan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang mencairkan aset Afghanistan senilai 3,5 miliar dolar AS untuk keluarga korban tragedi 9/11. Para demonstran mengatakan, uang itu adalah milik warga Afghanistan.

Para pengunjuk rasa berkumpul di luar masjid agung Eid Gah di Kabul, Afghanistan. Mereka meminta kompensasi finansial kepada AS bagi puluhan ribu warga Afghanistan yang tewas dalam perang selama 20 tahun terakhir.

Penyelenggara demonstrasi yang merupakan seorang aktivis masyarakat sipil, Abdul Rahman, mengatakan, dia berencana mengorganisasi lebih banyak aksi di seluruh ibu kota untuk memprotes perintah Biden. “Uang ini milik rakyat Afghanistan, bukan Amerika. Ini adalah hak warga Afghanistan,” katanya.

Biden menandatangani perintah pada Jumat (11/2) untuk mencairkan aset Afghanistan senilai 3,5 miliar dolar AS. Aset tersebut dialokasikan untuk bantuan ke dana perwalian yang dikelola oleh PBB sebagai bantuan kemanusiaan warga Afghanistan.

photo
Warga Afghanistan berunjuk rasa memprotes keputusan Presiden AS Joe Biden di Kabul, Afghanistan, Sabtu (12/2/2022). Biden telah mendatangani keputusan yang membuka jalan penggunaan dana Pemerintah Afghanistan yang dibekukan AS untuk misi kemanusiaan dan dibagikan ke korban serangan 9/11. - (AP Photo/Hussein Malla)

Bank Sentral Afghanistan meminta Biden untuk menarik keputusannya. Bank Sentral Afghanistan mengatakan, uang tersebut adalah milik rakyat Afghanistan dan bukan milik pemerintah, partai ataupun kelompok.

Seorang penasihat keuangan untuk mantan pemerintah Afghanistan yang didukung AS, Torek Farhadi, mempertanyakan pengelolaan cadangan Bank Sentral Afghanistan oleh PBB. Dia mengatakan, dana itu tidak digunakan untuk bantuan kemanusiaan tetapi mendukung pemulihan mata uang negara serta membantu kebijakan moneter dan mengelola neraca pembayaran negara.

Dia juga mempertanyakan legalitas perintah Biden. "Dana cadangan ini milik rakyat Afghanistan, bukan Taliban. Biden membuat keputusan sepihak dan tidak sesuai dengan hukum internasional. Tidak ada negara lain di dunia yang membuat keputusan penyitaan seperti itu tentang cadangan dana negara lain," ujar Farhadi.

Pemerintah AS mengatakan, dana yang dibekukan itu tidak akan dicairkan seluruhnya. Biden memerintahkan lembaga keuangan AS atau bank untuk menyediakan dana 3,5 miliar dolar AS. Sisanya tetap disimpan dan akan digunakan untuk membiayai proses pengadilan yang masih berlangsung.

Sebelumnya, aset Pemerintah Afghanistan yang berada di luar negeri senilai miliaran dolar AS dibekukan setelah Taliban mengambil alih negara itu pada Agustus 2021. Sebagian besar dari dana yang dibekukan tersebut berada di AS.

Gedung Putih mengatakan, dana tersebut akan dicairkan dan telah dirancang hanya untuk menjangkau rakyat Afghanistan yang dilanda kemiskinan parah. Dana tersebut diharapkan tidak akan sampai di tangan Taliban dan aktor jahat.

Kemudian, korban insiden 9/11 memenangkan putusan pengadilan AS pada 2012 terhadap Taliban dan beberapa entitas lainnya. Kerabat korban lainnya juga memiliki tuntutan hukum yang sedang berlangsung atas serangan itu.

Seorang pengacara yang berbasis di New York untuk sekitar 500 keluarga, Jerry S Goldman, mengatakan, semua memiliki pijakan yang sama untuk dana tersebut. “Ini akan membutuhkan banyak dana untuk memberikan kompensasi moneter,” kata Goldman.

Pengadilan pun harus memutuskan apakah akan memanfaatkan dana yang dicairkan itu untuk membayar klaim korban insiden 9/11. Secara keseluruhan, Afghanistan memiliki aset sekitar 9 miliar dolar AS di luar negeri, termasuk 7 miliar dolar AS di AS. Sisanya disimpan di Jerman, Uni Emirat Arab, dan Swiss.

Juru bicara politik Taliban, Mohammad Naeem, menuduh pemerintahan Biden telah menunjukkan tingkat kemanusiaan terendah dari sebuah negara dan bangsa. Keputusan pemerintahan Biden tersebut mendapatkan kecaman secara meluas di sosial media. Tagar #USA_stole_money_from_afghan telah menjadi topik utama di kalangan warga Afghanistan. 

Wakil Direktur Program Asia di Wilson Center yang berbasis di AS, Michael Kugelman, mengkritik perintah Biden yang mengalihkan dana senilai 3,5 miliar dolar AS dari warga Afghanistan. Dia menyebut, keputusan Biden tersebut tidak berkeprikemanusiaan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat