WASHINGTON -- Duta Besar Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional, Rashad Hussain, menyuarakan keprihatinan tentang pelarangan jilbab di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di negara bagian Karnataka, India selatan. Hussain mengatakan, larangan jilbab akan menstigmatisasi dan meminggirkan perempuan dan anak perempuan.

“Kebebasan beragama mencakup kemampuan untuk memilih pakaian keagamaan seseorang. Negara bagian Karnataka di India seharusnya tidak menentukan kebolehan pakaian keagamaan," ujar Hussain, dilansir Aljazirah, Ahad (13/2).

Bulan lalu, sekelompok mahasiswa Muslim melakukan aksi protes karena larangan menggunakan jilbab di lingkungan kampus. Sejak itu beberapa perguruan tinggi lain ikut menggelar aksi protes untuk menentang larangan jilbab tersebut.

Pada Sabtu (12/2), Kementerian Luar Negeri India mengatakan, kasus larangan jilbab saat ini sedang dalam pemeriksaan pengadilan. “Kerangka dan mekanisme konstitusional kami serta etos dan politik demokrasi kami adalah konteks di mana masalah ini akan dipertimbangkan dan diselesaikan,” kata juru bicara kementerian, Arindam Bagchi.

Organisasi All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) melakukan aksi unjuk rasa menolak pelarangan jilbab di Shaheen Bagh di New Delhi, India, Rabu (9/2/2022). - (EPA-EFE/RAJAT GUPTA)

SHARE    

Persoalan larangan jilbab di perguruan tinggi dan sekolah di India ini juga menuai kemarahan dari dunia internasional. Aktivis hak perempuan Malala Yousafzai mendesak para pemimpin India untuk menghentikan marginalisasi perempuan Muslim. “Perguruan tinggi memaksa kita untuk memilih antara studi dan jilbab,” ujar Yousafzai.

Sementara, pemain sepak bola dari Manchester United, Paul Pogba, juga menyatakan keprihatinannya terhadap wanita Muslim di Karnataka. Dia membagikan sebuah video di Instagram tentang pelecehan yang dialami oleh mahasiswi Muslim akibat larangan jilbab.

Kementerian Luar Negeri India merespons pernyataan itu dengan mengatakan India tidak menerima komentar dari luar dan persoalan ini sedang menjadi subjek judicial review.

Pada 5 Februari 2022, pemerintah negara bagian selatan yang dipimpin Partai Bharatiya Janata Party (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi melarang pakaian yang mengganggu kesetaraan, integritas, dan ketertiban umum. Pengadilan tinggi Karnataka pada Kamis (10/2) menangguhkan keputusannya sebagai tanggapan atas petisi yang diajukan sekelompok wanita Muslim terhadap larangan jilbab.

Panel tiga hakim akan mengadili kasus itu pada Senin (14/2) untuk memutuskan apakah sekolah dan perguruan tinggi dapat memerintahkan siswa tidak mengenakan jilbab di ruang kelas. Untuk sementara, pengadilan telah meminta siswa agar tidak mengenakan jilbab di perguruan tinggi.

Para aktivis mengatakan, larangan jilbab adalah bagian dari agenda anti-Muslim BJP dan bertentangan dengan konstitusi India yang menjamin hak beragama bagi setiap warga negara. Sejak Modi berkuasa, serangan terhadap minoritas, khususnya Muslim telah mengalami peningkatan.

Seorang mahasiswa Muslim mengatakan kepada Aljazirah bahwa keputusan perguruan tinggi melarang jilbab sangat mengejutkan. Mereka berpendapat, konstitusi telah menjamin orang India untuk mengenakan pakaian pilihan mereka dan menampilkan simbol-simbol agama.

Aktivis dan pemimpin oposisi juga mengkritik negara bagian Karnataka karena meloloskan undang-undang antikonversi dan undang-undang anti sembelih sapi tahun lalu. Undang-undang disahkan untuk menargetkan warga Kristen dan Muslim yang hidup di sana. 

Muslim India melakukan aksi menolak ralangan jilbab di New Delhi, India, Selasa (8/2/2022). - ( AP Photo/Altaf Qadri)

SHARE    

Dua pilihan

Ayesha Imthiaz, satu dari enam siswi yang memulai protes mengatakan, larangan mahasiswi memakai hijab yang diterapkan kampusnya memaksanya memilih antara agama atau pendidikan. Perempuan berusia 21 tahun itu memakai hijab bagian dari ekspresi keimanannya pada ajaran Nabi Muhammad SAW.

"Rasa malu diminta keluar kelas karena memakai selendang di kepala oleh pejabat kampus mengguncang keyakinan saya," katanya, Sabtu (12/2).

"Agama saya dipertanyakan dan dihina di tempat yang saya anggap kuil pendidikan," kata mahasiswi di Distrik Udupi, Negara Bagian Karnataka, tempat dimulai unjuk rasa larangan memakai hijab.

Ia menambahkan, beberapa mahasiswi yang memprotes larangan memakai hijab menerima telepon ancaman. Mereka dipaksa tetap berada di dalam rumah. Pejabat kampus mengatakan, mereka mengizinkan mahasiswi untuk memakai hijab di kampus. Hanya meminta mereka untuk membukanya di dalam kelas.

Udupi merupakan salah satu dari tiga distrik wilayah pantai timur yang sensitif dalam urusan agama. Karnataka merupakan negara bagian basis suara partai sayap kanan Bharatiya Janata yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi.

Mahasiswi yang dilarang memasuki kelas karena berhijab berjalan menuju kampus mereka di Udupi, India, Jumat (4/2). - (Bangalore News Photos via AP )

SHARE    

Ketegangan ini mendorong masyarakat minoritas Muslim marah dan takut. Mahasiswi yang memprotes larangan hijab mengatakan, konstitusi India menjamin kebebasan untuk memakai apa pun yang mereka inginkan.

Unjuk larang memprotes larangan ini telah semakin memanas. Bulan ini ratusan orang berdemonstrasi di Kolkata dan Chennai. Pada pekan ini hakim di pengadilan tinggi negara bagian menyerahkan petisi menolak larangan hijab ke panel yang lebih besar.

Imthiaz dan enam Muslimah lainnya yang memprotes larangan hijab mengatakan, mereka ingin memperjuangkan kebebasan beragama di hadapan sejumlah mahasiswa Hindu garis keras dan beberapa teman mereka sendiri.

"Benar-benar menyakitkan melihat teman-teman kami sendiri menolak kami dan mengatakan 'saya memiliki masalah dengan kamu memakai hijab' ini berdampak pada ikatan dan kesehatan jiwa kami," kata Imthiaz.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat