Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa (kiri) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) saat menghadiri Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan III Tahun | ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Nasional

24 Jan 2022, 03:05 WIB

Kepala Otorita IKN Harus Miliki Jaringan Global

Presiden Jokowi punya dua bulan untuk menunjuk calon Kepala Otorita IKN setelah UU IKN disahkan

BANDUNG -- Presiden Joko Widodo punya waktu dua bulan untuk menunjuk calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) setelah UU IKN disahkan. Salah satu nama yang terus mencuat adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sosok Ridwan dinilai memiliki kombinasi berpengalaman sebagai kepala daerah juga berlatar arsitek.

Ketua Majelis Kode Etik Ikatan Ahli Perencana Kota Indonesia (IAP) Bernardus Djonoputro mengatakan, ada sejumlah kepala daerah atau mantan kepala daerah memiliki latar arsitek, tapi sosok yang dicari Jokowi bukan hanya birokrat yang memiliki kemampuan arsitek semata. 

"Saya kira dari profil yang harus ada lebih dari sekadar arsitek. Yang bisa disebut arsitek itu apa? Yang pertama ia berpengalaman dan mampu menerjemahkan perencanaan makro ke dalam desain mikro. Jadi, pengalaman sebagai birokrat, bekerja dengan developer, dan (pernah) bekerja secara swasta penting sekali," ujar Bernie panggilan akrab Bernadus, Ahad (23/1).

photo
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap mengikuti Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/2022). Dalam rapat tersebut DPR mengesahkan Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-undang. -- (Prayogi/Republika.)

Kedua, kata dia, kepala daerah berlatar belakang arsitek yang dipilih memimpin IKN harus memiliki jaringan global. Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur dinilai Bernie menjadikan Indonesia negara yang merencanakan ibu kotanya pindah ke jantung khatulistiwa.

"Dia menjadi perhatian dunia karena membangunnya di Kalimantan. Jadi, jaringan internasional dan pengalaman bekerja dengan investor internasional menjadi sangat penting," katanya.

Ketiga, kata dia, seorang Kepala IKN, menurutnya, selain arsitek harus mampu mengurai masalah sosial politik warga yang kompleks. "Karena perencanaan IKN kan tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat. Dan, IKN ini menjaga geopolitik nasional," katanya.

Dari tiga hal ini, kata dia, ia melihat kriteria Jokowi akan jatuh pada Ridwan Kamil. Terutama karena pengalaman Ridwan Kamil memimpin Jawa Barat yang penuh kompleksitas.

"Jawa Barat itu sebesar Spanyol. Saya kira Pak Ridwan Kamil cocok sekali karena beliau banyak kerja secara praktik arsitek dan perencanaan baik sebelum jadi gubernur atau wali kota di perumahan maupun setelah jadi gubernur punya link internasional sangat kuat," katanya.

Menurut Bernie, sinyal Jokowi bahwa IKN dipimpin kepala daerah berlatar arsitek sudah tepat mengingat dalam pembangunan IKN diperlukan kombinasi antara arsitek dan pemimpin daerah. "Kenapa? karena IKN itu kan rencana kota baru di mana secara makro kota tersebut harus jadi bagian dari sistem pemerintahan," katanya.

Menurut dia, kemampuan ini diperlukan sosok yang mengerti urusan perencanaan kota. Kemudian, juga di IKN perlu membangun bangunan-bangunan baru pada urusan tersebut level arsitek diperlukan.

"Jadi, sinyal lebih tepat dari sinyalnya presiden adalah dibutuhkan keahlian perencanaan kota dan arsitektur karena ada banyak pekerjaan di dalam perencanaan kota yang harus dilakukan. Sama sekali kepala IKN bukan hanya untuk urusan administrasi," katanya.

photo
Presiden Joko Widodo meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww. - (ANTARA)

Satu lagi nama yang kerap disebut adalah Menteri Sosial Tri Rismaharani. Menurut dia, banyak orang berlatar arsitek yang bisa mengisi posisi tersebut selain dirinya.

"Banyak, banyak kepala daerah yang (berlatar) arsitek. Bukan hanya saku saja. Jadi, nggak bisa ngomong aku," kata Risma, Ahad (23/1).

Meski demikian, Risma juga tidak membantah saat dikaitkan sebagai calon kepala otorita IKN Nusantara. Mantan wali kota Surabaya ini menyerahkan keputusan tersebut kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Ibu tahu saya. Saya harus melapor ke Ibu. Karena Ibu tahu siapa saya. Apakah saya tepat di situ atau tidak. Bukan soal siap. Orang saya nggak tahu kok," kata Risma sambil tertawa. 

 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Ibu Kota Negara (@ikn_id)


×