Perempuan, guru dan murid berunjuk rasa di sebuah sekolah swasta menuntut kesetaraan dalam memeroleh pendidikan di Kabul, Afghanistan, akhir 2021 lalu. | AP/Ahmad Halabisaz

Internasional

17 Jan 2022, 03:45 WIB

Taliban Berjanji Buka Sekolah untuk Perempuan

Taliban juga menyetujui anggaran pertamanya sejak menguasai Afghanistan pada Agustus lalu.

KABUL -- Taliban berharap dapat membuka semua sekolah untuk anak perempuan di seluruh negeri setelah akhir Maret. Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid mengatakan pada Sabtu (15/1), langkah ini menawarkan batas waktu pertama untuk menangani permintaan utama dari komunitas internasional.

Wakil Menteri Kebudayaan dan Informasi Afghanistan ini mengatakan, Departemen Pendidikan ingin membuka ruang kelas untuk semua anak perempuan setelah Tahun Baru Afghanistan yang dimulai pada 21 Maret. Afghanistan, seperti negara tetangga Iran, menggunakan kalender Hijriah.

Mujahid menekankan, pendidikan untuk anak perempuan dan perempuan terkait dengan masalah kapasitas. Anak perempuan dan laki-laki juga harus benar-benar dipisahkan di sekolah.

Kendala terbesar sejauh ini adalah menemukan atau membangun asrama yang cukup atau tempat tinggal di mana anak perempuan bisa menginap sambil bersekolah. Mujahid menyatakan, di daerah padat penduduk, tidak cukup hanya memiliki ruang kelas terpisah untuk anak laki-laki dan perempuan, oleh karena itu, gedung sekolah yang terpisah menjadi sangat diperlukan. "Kami tidak menentang pendidikan," ujar Mujahid.

photo
Perempuan, guru dan murid berunjuk rasa di sebuah sekolah swasta menuntut kesetaraan dalam memeroleh pendidikan di Kabul, Afghanistan, akhir 2021 lalu. - (AP/Ahmad Halabisaz)

Perintah Taliban untuk membuka sekolah khusus perempuan, sejauh ini tidak menentu, bervariasi dari satu provinsi ke provinsi lainnya. Di beberapa wilayah, anak perempuan tidak diizinkan kembali ke ruang kelas di sekolah negeri di luar kelas tujuh, Namun aturan ini, dikecualikan di sekitar 10 dari 34 provinsi di negara itu.

Sementara, untuk di ibu kota, Kabul, universitas swasta dan sekolah menengah terus beroperasi tanpa gangguan. Sebagian besar kecil dan kelas selalu dipisahkan. "Kami berusaha menyelesaikan masalah ini pada tahun mendatang, sehingga sekolah dan universitas dapat dibuka," kata Mujahid.

Sebelumnya, pada September 2021, Menteri Pendidikan Tinggi Taliban, Abdul Baqi Haqqani, menegaskan kaum perempuan Afghanistan bisa terus sekolah hingga tingkat perguruan tinggi bahkan tingkat pascasarjana.

Selain itu, Haqqani juga mengungkapkan, ada beberapa mata pelajaran yang diajarkan bagi siswa perempuan akan ditinjau terlebih dahulu oleh pemerintah. Meski tidak merinci, selama ini Taliban melarang ketat musik dan seni di pemerintahan mereka sebelumnya.

Kebijakan baru ini menandakan sedikit perubahan dari praktik pemerintahan Taliban. Sebab, ketika menguasai Afghanistan pada 1996-2001 lalu, Taliban tak mengizinkan perempuan bersekolah tinggi-tinggi hingga meniti karir. 

Sebelumnya, Taliban juga menyetujui anggaran pertamanya sejak menguasai Afghanistan pada Agustus lalu. Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran senilai 53,9 miliar Afghanis atau setara 524 juta dolat AS untuk kuartal pertama 2022.

Dilansir Anadolu Agency, Sabtu (15/1), hampir seluruh alokasi anggaran itu akan digunakan untuk mendanai lembaga-lembaga pemerintah. Kementerian Keuangan akan mendistribusikan anggaran ke semua lembaga negara dengan cepat untuk mencegah gangguan di Afghanistan.

Sekitar 478 juta dolar AS dialokasikan untuk lembaga-lembaga pemerintah, dan 46 juta dolar AS dialokasikan untuk pengeluaran pembangunan. Ini adalah anggaran pertama yang disetujui, dan tidak melibatkan bantuan asing di Afghanistan setelah 20 tahun.

Setelah Taliban berkuasa pada 15 Agustus 2021, bantuan asing ke Afghanistan terputus. Hal ini menyebabkan tantangan ekonomi yang parah. Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Federal Reserve Amerika Serikat (AS) memutus akses Afghanistan ke dana internasional.

Krisis ekonomi meningkatkan angka pengangguran, kemiskinan, dan kelaparan yang telah mencapai level mengkhawatirkan di Afghanistan. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) mengatakan, jumlah orang yang menghadapi kerawanan pangan akut di Afghanistan setidaknya mencapai 18,8 juta orang.

Jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 22,8 juta selama musim dingin. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah meminta Bank Dunia untuk segera mengeluarkan dana sebesar 1,2 miliar dolar AS untuk membantu rakyat Afghanistan. 

Taliban memperluas program barter "makanan untuk bekerja". Dalam program tersebut, gandum yang disumbangkan digunakan untuk membayar puluhan ribu pekerja sektor publik.

Sebagian besar gandum yang disumbangkan oleh India kepada pemerintah Afghanistan yang didukung Amerika Serikat (AS) sebelumnya, digunakan oleh Taliban untuk membayar sekitar 40 pekerja pekerja. Sati orang pekerja dibayar 10 kilogram gandum per hari. 

Program ini awalnya dilakukan di ibu kota Kabul. Kepemimpinan Taliban akan memperluas program tersebut ke seluruh wilayah di Afghanistan. Wakil Menteri Administrasi dan Keuangan Kementerian Pertanian Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban, Fazel Bari Fazli, mengatakan Taliban telah menerima pengiriman 18 ton gandum dari Pakistan. 

Fazli mengatakan, Pakistan berjanji akan mengirim 37 ton gandum tambahan. Selain itu, Taliban juga sedang membahas pengiriman 55 ton gandum dari India. Fazli tidak menjelaskan berapa banyak gandum yang digunakan untuk membayar pekerja, dan berapa banyak gandum yang akan didistribusikan sebagai bantuan kemanusiaan.

Pada Selasa (11/1) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meluncurkan permohonan bantuan kemanusiaan sebesar 4,4 miliar dolar AS untuk Afghanistan. PBB meluncurkan permohonan bantuan kemanusiaan karena lebih dari separuh penduduk Afghanistan membutuhkannya. Krisis ekonomi dan kemanusiaan Afghanistan semakin dalam, sejak Taliban mengambil alih kendali pada Agustus 2021 lalu.

Sumber : Associated Press


×