JAKARTA -- Komisi VIII DPR mengusulkan kepada pemerintah untuk memperluas pintu pemberangkatan umrah. Pemerintah diharapkan bisa membuka pemberangkatan jamaah umrah dari daerah lain, sehingga tak terpusat di Jakarta.

Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Kementerian Agama (Kemenag) pada Kamis (13/1). Anggota Komisi VIII DPR Muhammad Ali Ridho mengatakan, dirinya mendukung kebijakan pemberangkatan satu pintu atau one gate policy (OG) yang saat ini diberlakukan.

Kendati demikian, ia menilai pintu pemberangkatan umrah perlu diperluas untuk mempermudah calon jamaah dari luar Jakarta. "Saya mendukung one gate policy. Tapi, saya mengusulkan agar ini bisa dilakukan di beberapa daerah," kata dia dalam rapat kerja (raker) bersama Kemenag, Kamis (13/1/2022).

Melalui sistem one gate policy, pemberangkatan jamaah umrah hanya dilakukan melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jamaah harus terlebih dahulu melakukan karantina di Jakarta sebelum keberangkatan.

Ali berpandangan, pemberangkatan terpusat berpotensi menimbulkan kepadatan dan penumpukan jika jamaah yang berangkat akan lebih banyak ke depannya. Menurut dia, penumpukan jamaah bisa juga terjadi di asrama haji, baik untuk jamaah yang datang maupun yang akan berangkat.

Ia juga mempertanyakan keefektifan sistem OGP bagi jamaah dari luar Jakarta. "Saya tidak membayangkan, kalau dikumpulkan di asrama haji di Jakarta, apakah bagasinya juga ikut dibawa ke asrama haji? Ini mohon dipertimbangkan," ujarnya.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/1/2022). Rapat kerja tersebut terkait perkembangan kebijakan umrah, serta membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan pembentukan panja BPIH 1443H/2022M. - (ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.)

SHARE    

Ali kembali menegaskan, dirinya mendukung sistem pemberangkatan terpusat. Namun, ia meminta agar Kemenag mempertimbangkan untuk membuka opsi untuk pemberangkatan dari luar Jakarta.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi menjelaskan, sistem satu pintu sampai saat ini masih terpusat di Jakarta. Hal ini berkaitan dengan pintu penerbangan internasional yang masih terpusat. "Kami memastikan OGP ini penting. Sejauh ini, penerbangan baru dibuka dari Jakarta, sehingga tidak mungkin sistem ini dibuka di daerah," kata Zainut.

Zainut mengatakan, Kemenag terus melakukan koordinasi dengan pihak Arab Saudi terkait pemberangkatan umrah. Kementerian Agama (Kemenag), kata dia, juga masih menunggu dibukanya penerbangan internasional di daerah lain. "Harapannya memang nanti sistem OGP akan ada penyesuaian, agar tidak menumpuk di Jakarta," katanya.

Wamenag mengatakan, penyelenggaraan ibadah umrah saat ini merupakan ajang uji coba bagi pelaksanaan ibadah haji 1443 H/2022 M. Menurut da, hal itu pula yang menjadi alasan Saudi tidak membatasi kuota jamaah umrah di masa pandemi Covid-19.

"Karena umrah dianggap sebagai uji coba haji, kami betul-betul menerapkan prokes yang ketat, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari," lanjutnya.

Zainut menyampaikan, sudah ada sebanyak 1.023 jamaah umrah yang diberangkatkan hingga Selasa (11/1). Sebanyak 870 jamaah di antaranya sudah melakukan pemantauan kesehatan di Asrama Haji Jakarta. Seluruh jamaah dilaporkan sudah tiba di Arab Saudi dan dinyatakan negatif Covid-19.

Jamaah umrah harus terlebih dahulu menjalani karantina selama lima hari setibanya di Saudi. "Informasi dan laporan PPIU (penyelenggara perjalanan ibadah umrah), hasil PCR pertama saat karantina kedatangan jamaah di Arab Saudi seluruhnya negatif Covid-19," ujar Zainut.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief mengatakan, sistem satu pintu merupakan salah satu bentuk pengendalian jamaah. Teknis OGP juga telah dibahas saat dilakukan senior officer meeting antara Kemenag dengan wakil menteri haji Saudi pada November lalu.

OGP menerapkan sistem gelembung parsial, dimana hal tersebut tidak berlaku dari keberangkatan hingga kepulangan jamaah umrah. Sistem ini sebagai bentuk keamanan tambahan untuk memastikan jamaah telah divaksin dan dites swab oleh lembaga atau klinik yang diakui. "Karena itu, Kedutaan Saudi menunjuk beberapa laboratorium untuk memastikan tidak ada dokumen-dokumen yang diragukan," katanya.

Jalan tengah

Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menilai, pemberangkatan satu pintu mempermudah pengawasan terhadap calon jamaah. Penerapan protokol kesehatan dan prosedur yang ditetapkan pun bisa berjalan optimal.

Kendati demikian, dia tak menampik bahwa ada konsekuensi dari sistem tersebut, yaitu biaya umrah bagi jamaah dari luar Jakarta dan sekitarnya menjadi lebih besar. "Ini saya kira konsekuensi yang perlu menjadi pertimbangan," kata Mustolih kepada Republika, kemarin.

Dia menekankan, segala persiapan harus dilakukan dengan maksimal jika pemberangkatan umrah mau dibuka dari daerah lain. Kesiapan pengawasan terhadap jamaah menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan.

Sebagai jalan tengah, Mustolih menyarankan agar pemberangkatan umrah dengan sistem satu pintu diterapkan di tiga wilayah Indonesia, yaitu di Indonesia bagian barat, tengah , dan timur. Ini supaya tidak terlalu banyak titik yang harus dipantau dan diawasi.

"Saya lebih cenderung ambil jalan tengah, jadi (umrah dengan sistem satu pintu) dibuka tidak hanya di Jakarta, tapi tidak terlalu banyak, di tiga zona saja," ujarnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat