Ampul vaksin Moderna yang digunakan untuk vaksinasi massal Covid-19 dosis tiga di Graha Wana Bhakti Yasa, Yogyakarta, Selasa (30/11). Vaksinasi Covid-19 dosis tiga atau vaksin booster untuk relawan ini menggunakan vaksin moderna. | Wihdan Hidayat / Republika

Nasional

07 Jan 2022, 07:24 WIB

Penyelidikan Booster Ilegal Terkendala Bukti

Surabaya akan melaksanakan vaksin booster.

SURABAYA -- Kasi Humas Polrestabes Surabaya, Kompol Muchamad Fakih, mengatakan, penyelidikan dugaan jual beli vaksin booster ilegal terkendala barang bukti. Fakih mengaku, belum menemukan bukti-bukti kuat terkait dugaan praktik jual beli vaksin booster ilegal.

"Untuk barang bukti dan sebagainya belum kita temukan. Kami masih berusaha. Ya, memang ada beberapa kendala, namun itu tidak menyulitkan kami untuk melakukan penyelidikan ini," ujarnya, Kamis (6/1).

Fakih mengatakan, belum ada pihak yang ditangkap. Polisi baru memeriksa saksi pemilik tempat dilangsungkannya vaksin booster berbayar tersebut. Fakih juga belum mengetahui siapa saja yang telah membayar untuk mendapatkan vaksin.

"Untuk saksi yang kita mintai keterangan itu yang memiliki tempat untuk pelaksanaan kegiatan. Ini masih kita dalami. Statusnya masih saksi. Sementara, kita belum tahu mereka yang sebagai peminta vaksin," kata Fakih.

Penyelidikan dugaan jual beli booster bermula dari laporan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya. Kepala Dinkes Kota Surabaya Nanik Sukristina mengatakan, pelaporan dilakukan setelah adanya seorang warga yang mengaku mendapatkan vaksin booster Sinovac dengan membayar Rp 250 ribu.

Ia memastikan, vaksin booster untuk warga saat ini masih belum dilakukan. Pemerintah Kota Surabaya masih menunggu Surat Edaran (SE) dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi mengatakan, distribusi vaksin Covid-19 sudah menjadi tanggung jawab dan tugas setiap pemerintah daerah (pemda). "Tentunya, ini sudah ditangani pihak yang terkait ya, termasuk aparat penegak hukum. Pengawasan sudah menjadi tugas dari pemda masing-masing," kata Nadia.

Berdasarkan keterangan polisi, jual beli booster diperoleh dari vaksin sisa dosis yang disuntikkan. Dosis tersisa tersebut kemudian dikumpulkan dan dijual kembali.

Pelaksanaan vaksin booster di Surabaya

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan, dalam waktu dekat Pemkot Surabaya bakal berkolaborasi dengan Kodam V/Brawijaya untuk menggelar vaksinasi booster secara massal. Saat ini, kata dia, Pemkot Surabaya masih menunggu aturan terkait pelaksanaan vaksinasi booster massal dari pemerintah pusat. Eri menyatakan siap mengerahkan seluruh tenaga kesehatan dan jajarannya untuk pelaksanaan vaksin booster.

"Maka seluruh tenaga kesehatan Kota Surabaya akan kita tugaskan ke Kodam V/ Brawijaya," ujar Eri di Surabaya, Rabu (6/1).

Eri belum bisa memastikan vaksin booster nantinya menyasar siapa saja. Meski begitu, ia berharap kepada masyarakat agar turut serta dalam mencegah penyebaran Covid-19 dan mengantisipasi adanya virus varian baru ketika pelaksanaan vaksin booster dimulai. Eri juga membolehkan masyarakat mengikuti vaksinasi booster meskipun tidak ber-KTP Surabaya.

"Siapapun yang ada di Kota Surabaya, KTP Surabaya maupun tidak. Maka kita akan semakin sehat dan mengamankan kota ini. Rencananya untuk umum, tapi kami tunggu dulu aturan dari pemerintah pusat," ujar Eri.

Tidak hanya berkolaborasi dalam pelaksanaan vaksin dosis ketiga, Eri beserta Kodam V/Brawijaya juga bekerja sama dalam penanganan para pekerja migran Indonesia (PMI). Untuk menangani PMI, Eri telah menyiapkan Asrama Haji untuk tempat karantina. Ia juga telah menyiapkan tenaga kesehatan dan Linmas untuk ditugaskan di Asrama Haji.

"Pak Pangdam juga akan memanfaatkan aset Kodam V/Brawijaya dan 19 hotel untuk tempat karantina. Ketika PMI masuk ke Surabaya, Insya Allah bisa dikendalikan, maka tidak ada kasus Covid-19 melonjak," kata dia.

Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Nurchahyanto mengatakan, hubungan baik yang selama ini terjalin dengan Pemkot Surabaya harus tetap berlanjut. Terkait pepaksanaan vaksin booster, pihaknya masih menunggu instruksi dari pusat kapan boleh dimjlai.

"Kalau sudah ada kebijakan dari pemerintah pusat, kami menyesuaikan kemudian melaksanakan vaksinasi secara massal. Tentunya, akan terus berkolaborasi dengan seluruh instansi terkait," kata dia.


×