JAKARTA -- Pemerintah dikabarkan menunda pemberangkatan umrah yang awalnya direncanakan pada 23 Desember mendatang. Penundaan dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap varian Omikron yang telah terdeteksi di berbagai negara, termasuk di Indonesia

Kabar adanya penundaan pemberangkatan umrah disampaikan Konsul Jenderal (Konjen) RI Jeddah Eko Hartono. Eko mengatakan, pemberangkatan umrah ditunda hingga awal tahun depan. "Informasi terakhir bahwa umrah tanggal 23 Desember ditunda sampai dengan Januari," kata Eko dalam pesannya kepada Republika, Jumat (17/12).

Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil berdasarkan arahan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Kendati demikian, Eko mengaku tak tahu persis alasan pemerintah melakukan penundaan. 

Namun, ujar dia, ada kemungkinan penundaan dilakukan untuk mengikuti arahan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat dan para pejabat menahan diri untuk ke luar negeri. Hingga berita ini dimuat, Kementerian Agama belum bisa dimintai keterangan mengenai kabar penundaan umrah. 

Suasana pertemuan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Taufig F Alrabiah di Makkah, Senin (22/11/2021). - (kemenag)

SHARE    

Eko dalam perbincangannya dengan Republika melalui pesan tertulis kemarin siang, sempat menyebut bahwa tidak ada perubahan rencana keberangkatan jamaah umrah. Sebanyak 363 jamaah akan diberangkatkan pada 23 Desember, yang merupakan para pengurus biro perjalanan haji dan umrah.  Namun, tak lama berselang, Eko mendapatkan kabar bahwa rencana pemberangkatan umrah ditunda.

Menurut Eko, persiapan Indonesia dalam memberangkatkan umrah, khususnya mengenai integrasi data jamaah dengan aplikasi milik Kementerian Kesehatan Saudi sudah berjalan cukup baik. Integrasi dilakukan antara aplikasi Tawakkalna dengan Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh) yang mengambil data dari PeduliLindungi. "Intinya, visa sudah bisa keluar dan sertifikat vaksin sudah bisa dibaca oleh petugas Saudi," katanya.

Eko menambahkan, pihak Kerajaan Arab Saudi sejauh ini juga tidak mengubah kebijakan meski telah ditemukan kasus omikron di Indonesia. Sebab, di Saudi pun sudah ditemukan kasus varian baru Covid-19 tersebut. "Tapi memang, (jamaah) dari beberapa negara Afrika bagian selatan sudah dilarang masuk Saudi," ujar dia.

Keputusan penundaan umrah telah dibahas dalam rapat koordinasi yang diikuti perwakilan Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, asosiasi umrah dan haji, serta lembaga dan instansi terkait lainnya. Rapat koordinasi itu digelar secara virtual pada Jumat siang.

Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi mengatakan, pihak asosiasi dalam rapat tersebut meminta umrah tetap dilaksanakan walaupun hanya memberangkatkan segelintir pengurus. "Ini untuk uji coba meskipun dengan konsekuensi dikarantina sampai 14 hari. Tapi, opsi pertama (yang muncul) tentunya batal," kata Syam kepada Republika, kemarin.

Syam mengatakan, hasil dari rapat koordinasi akan dilaporkan kepada Presiden oleh Kemenag. "Tapi, melihat dari kondisi dan keselamatan bangsa, sepertinya pembatalan atau pengunduran pemberangkatan akan jauh lebih baik," katanya.

Sekretaris Jenderal Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah dan Haji (AMPUH) Wawan Suhada yang turut mengikuti rapat mengatakan, para penyelenggara sudah dua tahun tidak bisa memberangkatkan jamaah umrah. Namun, saat Arab Saudi memperbolehkan umrah, justru pemerintah Indonesia sendiri yang sekarang melarangnya.

"Ini ironis kan. Kami dari delapan asosiasi yang hadir, tujuh asosiasi menyampaikan bahwa kita harus berangkat walaupun dengan jumlah skala yang lebih kecil," ujar Wawan saat dihubungi Republika.

Menurut Wawan, pemerintah setidaknya bisa mengirim perwakilan dari masing-masing asosiasi untuk berangkat ke Tanah Suci sebagai tim advance. Hal ini agar asosiasi dapat mengetahui standar operasional di Saudi dan melakukan persiapan dengan baik untuk memberangkatkan jamaah umrah dari masyarakat umum di kemudian hari.  

Sejumlah warga saat menjalani karantina di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Kamis (16/12). Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan satu kasus positif Covid-19 akibat penularan varian B.1.1.529 atau omikron ditemukan pada pekerja kebersihan di RSDC Wisma Atlet. - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Dia pun menyoroti kasus omikron yang menjadi alasan pengunduran umrah. Menurut dia, WHO telah menyatakan bahwa omikron tidak terlalu berbahaya bagi orang yang sudah divaksin.

"Jika pemerintah kita mereferensi bahwa telah terjadi kasus kematian karena Omikron satu orang di UK (Inggris), tapi itu kan satu dari sekian banyak orang. Yang kena omikron tapi tidak meninggal dan sehat, harusnya itu juga dipertimbangkan," kata Wawan.

Kurangi mobilitas

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin kembali mengingatkan seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah meluasnya varian omikron di Tanah Air, salah satunya dengan mengurangi mobilitas. Wapres pun mendorong pemerintah daerah memperketat aktivitas masyarakat melalui pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang disesuaikan dengan level di masing-masing daerah.

Menjelang akhir tahun, calon penumpang bis mulai padati tempat penjualan tiket jurusan Jawa Tengah dan Jawa Timur di Terminal Cicaheum, Kota Bandung, Selasa (14/12/2021). Pemerintah akan memperketat syarat perjalanan, untuk pengendalian laju penularan Covid-19 selama periode nataru mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022. - (Edi Yusuf/Republika)

SHARE    

"Walau tidak di level 3 PPKM, kan bisa dilakukan pengetatan-pengetatan PPKM," kata Kiai Ma'ruf di sela kunjungan kerja ke Provinsi Bali, Jumat (17/12).

Wapres mengingatkan, pengalaman Indonesia saat menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta harus dijadikan pelajaran agar tak terluang setelah terdeteksinya Omikron. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak mengantisipasi meluasnya omikron.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito pada Kamis (16/12) menyampaikan, mobilitas masyarakat konsisten mengalami kenaikan sejak Juli berdasarkan data Google Mobility. 

Peningkatan mobilitas paling tinggi terdapat pada perjalanan menuju lokasi transit, yakni terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan. Wiku mengatakan, ini menunjukkan perjalanan menuju luar kota atau luar negeri mengalami peningkatan. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat