JAKARTA — Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Provinsi DKI Jakarta mengusulkan pembentukan Panitia Khusus Sumur Resapan. Sebab, diklaim banyak aduan masyarakat yang masuk terkait pembangunan infrastruktur ini yang dinilai bermasalah.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menilai, usulan pembentukan pansus sumur resapan tidak diperlukan. Menurut dia, pembentukan pansus bisa dilakukan jika memang ada hal yang perlu diperdalam.

Dia menilai, sumur resapan yang kini dicanangkan pemerintahan Gubernur DKI Anies Baswedan sudah dalam pembahasan. Sehingga, pembentukan Panitia Khusus Sumur Resapan dinilainya tidak perlu.

“Apa yang mesti dipansuskan? Kami Fraksi PDIP melihat Pansus Sumur Resapan tidak terlalu urgen untuk kita konsentrasikan. Karena pada dasarnya bahwa program, sumur resapan manfaatnya tidak maksimal,” kata Gembong, Kamis (16/12).

Hal itu, Gembong mengatakan, disebabkan pengerjaan sumur resapan dilakukan dengan asal-asalan dan tidak jelas manfaatnya. Terlebih, ketika anggaran untuk sumur resapan di DKI pada tahun depan disebutnya sudah tidak ada.

Sebelumnya, anggota Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian, mengaku menerima banyak keluhan soal sumur resapan yang kini digencarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Menurut dia, sumur resapan itu kerap menimbulkan kerusakan di badan jalan dan mengancam keselamatan pengguna jalan.

“Kami banyak menemukan dan menerima pengaduan tentang sumur resapan yang amburadul. Sumur resapan Anies Rp 400 miliar resahkan warga,” kata Justin, Rabu (15/12) lalu.

Oleh sebab itu, Fraksi PSI DPRD Provinsi DKI Jakarta, kata dia, mengusulkan secara terbuka pembentukan Pansus Sumur Resapan. Justin mengatakan, data pembangunan sumur resapan tidak terbuka.

“Kami terus meminta data pembangunan sumur resapan dibuka kepada publik karena tahun ini titiknya sangat banyak. Saat pemprov tidak membuka data tersebut, kami jadi curiga ada yang ditutup-tutupi,” ujar Justin.

Pengamat kebijakan dan perencanaan tata kota, Frans Ari Prasetyo, menilai, usulan pembentukan Pansus Sumur Resapan cenderung terlihat sangat politis karena mempermasalahkan sumur resapan yang menurutnya justru bertujuan baik.

“Sumur resapan itu skenario baik untuk menyerap //flow// air yang tidak tertampung. Kalaupun ada kendala, saya pikir mungkin satu dari seribu saja, jadi kenapa harus cari yang bermasalahnya tanpa lihat banyak yang berhasil?” kata Frans.

Dia menambahkan, jika melakukan komparasi penerapan sumur resapan di banyak lokasi, hal itu cenderung berhasil menghilangkan banjir. Bahkan, di beberapa lokasi di kota besar, kata dia, banjir bisa benar-benar menghilang dengan penerapan sumur resapan.

Dia melanjutkan, jika ingin melihat konteks yang perlu dipermasalahkan, PSI sebaiknya melirik pada konteks yang lebih tinggi misalnya kasus korupsi, alih-alih memikirkan hal remeh seperti pembangunan sumur resapan. “Terlepas dari konstruksinya yang salah, jangan dilihat secara politis. Jangan kritik sumur resapannya,” kata dia menambahkan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai, usulan Pansus Sumur Resapan oleh Fraksi PSI, belum diperlukan. Riza menegaskan, hadirnya sumur resapan dapat mengurangi bahkan sampai menghilangkan genangan atau potensi banjir.

"Faktanya di banyak tempat seperti Karanganyar, Fatmawati dan tempat lain tadinya ada genangan dan ada banjir, tapi sekarang tidak lagi," kata Riza.

Politisi Gerindra tersebut menyampaikan persoalan sumur resapan tidak bisa dilihat kasus per kasus. Namun, harus secara umum karena menurutnya dengan kehadiran sumur resapan akan sangat membantu terhadap persoalan genangan banjir.

"Terkait masih ada yang belum sempurna pengerjaannya, tugas dinas SDA (sumber daya air) untuk memastikan kontraktor yang diberi tugas melaksanakan sebaik-baiknya. Kalau tidak, tentu akan ada sanksi," kata Riza menegaskan.

Terkendala

Sementara itu, pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta yang melanjutkan pembangunan tanggul di kawasan pantai utara Jakarta masih mengalami kendala pada proses pekerjaannya. Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta, Sabdo Kurnianto, mengatakan, pembangunan tanggul itu terus dilanjutkan.

“Agar pada saat musim hujan air tidak meluap menjadi rob karena gelombang tinggi,” kata Sabdo.

Pada bencana rob yang terjadi di wilayah utara Jakarta, kata dia, Pemprov DKI Jakarta telah memberi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan saluran informasi yang dimiliki.

Sabdo mencontohkan, akun media sosial BPBD DKI Jakarta yang sering memberikan informasi peringatan dini kepada masyarakat tentang potensi hujan di Jakarta atau kenaikan tinggi muka air di sejumlah pos pengawasan pintu air.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat