Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa memberikan keterangan kepada wartawan usai dilantik menjadi Panglima TNI di area Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/11/2021). | ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

Nasional

02 Dec 2021, 03:45 WIB

Panglima: Saya Kawal Kasus HAM di Papua

Pendekatan humanistik akan mampu menarik simpati masyarakat Papua.

 

JAYAPURA – Penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua akan memasuki fase baru. Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa memastikan akan mengawal langsung kasus pelanggaran HAM di Papua, termasuk yang terjadi di Kabupaten Paniai yang sedang ditangani.

“Saya akan mengawal kasus-kasus pelanggaran HAM termasuk yang terjadi di Papua,” kata Andika TNI di Jayapura, Rabu (1/12). Panglima diketahui sejak Selasa (30/11) sore melakukan kunjungan kerja ke Jayapura.

Panglima mengatakan, di Papua ada 14 kasus pelanggaran HAM. Selain itu, dari laporan yang diterimanya, beberapa kasus HAM saat ini sedang ditangani termasuk pelanggaran HAM di Intan Jaya yang mengakibatkan dua warga sipil dilaporkan hilang.

Andika menegaskan, proses hukum harus dilakukan bukan saja terhadap pelaku, tetapi juga komandannya. Dia mengaku sudah mengawal kasus pelanggaran HAM di Papua sejak menjabat kepala staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

Untuk kasus hilangnya dua warga yakni Luther Zanambani dan Apinus Zanambani, proses hukum sudah berjalan. Dalam perkara itu, komandan batalyon dan dua orang berpangkat mayor termasuk perwira penghubung telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Proses hukum harus dilakukan sehingga tindakan yang dilakukan dipertanggungjawabkan agar nama baik TNI tetap terjaga,” kata Jenderal Andika.

Panglima mengatakan, jumlah komando distrik militer (kodim) di Papua saat ini masih kurang. Rata-rata satu korem harusnya membawahi 10 kodim. Sementara di Papua saat ini, satu korem hanya memiliki tiga hingga lima kodim dengan wilayah kerja yang luas. Dia menyatakan akan melakukan penambahan secara bertahap.

“Namun untuk mengatasi itu maka saat ini organisasi satuan tugas (satgas) yang digelar Mabes TNI akan melaksanakan tugas pokok dan fungsi organik. Idealnya kodim di Papua ada 30 kodim karena satu korem membawahi 10 kodim dan itu akan disiapkan secara bertahap,” kata dia.

Karena itu, lanjut dia, satgas yang digelar akan menjadi kodim dan koramil yang tugas dan fungsinya termasuk teritorial. Demikian pula dengan satgas TNI-AL yang akan menjadi bagian dari pangkalan TNI-AL dan pangkalan TNI-AU bagi satuan dari TNI-AU. Penambahan kodim baru bukan saja terkait personel, tetapi juga prasarana pendukungnya serta infrastrukturnya. Saat ini di Indonesia terdapat 15 kodam dengan 45 korem, 333 kodim, dan 3630 koramil.

Terkait penanganan kelompok sipil bersenjata yang seringkali menganggu warga sipil dan aparat keamanan, Jenderal Andika mengaku akan mengedepankan komunikasi sosial agar tidak jatuh korban. “Di Kongo, Afrika, prajurit TNI bisa menurunkan 1.600-an milisi dengan tiga tokoh tanpa pertumpahan darah, kenapa di Papua tidak bisa,” kata Andika.

Di Jakarta, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menerima kehadiran KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (1/12). Dalam pertemuan tersebut, KSAD menyampaikan rencana pendekatan keamanan di Papua melalui pendekatan humanistik, berkenaan program penanganan kesejahteraan Papua.

Wapres yang merupakan Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pun mendukung upaya tersebut. “Wapres sangat mengapresiasi gagasan yang dikemukakan oleh KSAD yang akan dilakukan secara lebih humanis,” kata Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi.

Masduki menyebut, pendekatan humanistik akan mampu menarik simpati rakyat sehingga mempermudah proses pendekatan keamanan bagi masyarakat Papua. Selain itu, pendekatan ini juga memiliki perspektif yang bisa membangun suasana kedamaian dan keakraban di Papua.

Selain pendekatan humanistik, Masduki menyebut akan dilakukan pula pendekatan masyarakat melalui pendekatan teritorial atau berdasarkan wilayah yang diharapkan dapat tepat sasaran pada masyarakat. “Pendekatan teritorial dengan basisnya kalau di tingkat kabupaten itu ada kodim, lalu kemudian ada koramil, sampai ke tingkat Babinsa. Wapres juga sangat setuju,” ujar dia.

Masduki menambahkan, pemikiran wapres sejalan dengan gagasan yang dikemukakan oleh Jenderal Dudung. Masduki mencontohkan, pola pendekatan yang akan dilakukan oleh KSAD sebagai pimpinan Angkatan Darat, yaitu melakukan pendekatan dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang dirangkul seperti saudara sebagai upaya mewujudkan pendekatan kesejahteraan dan keamanan untuk Papua.

Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno, menyambut baik pernyataan Jenderal Andika yang akan mengawal kasus pelanggaran HAM di Papua. Ia menyebut banyak sejumlah LSM yang menyerukan penegakan HAM. Sebagian, kata Dave, menuduh TNI sebagai dalang pelanggaran HAM tersebut. “Lalu sekarang panglima TNI tegas-tegas menyatakan akan mengusut pelanggaran HAM tersebut. Itu adalah kebijakan yang tepat,” Kata dia.

Sumber : antara


×