Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Wakil Presiden Maruf Amin (kanan) didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kiri) bersiap mimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/11/2021). Rapat terbatas itu membahas evaluasi Pemberlakuan Pem | ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Kabar Utama

23 Nov 2021, 03:55 WIB

Presiden Seriusi PPKM Level 3 Nataru

Pemeritah didorong segera mengeluarkan petunjuk teknis PPKM Level 3.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menyeriusi rencana penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di seluruh Indonesia pada momen Natal dan tahun baru. Jokowi menegaskan, kebijakan itu penting diberlakukan agar kasus Covid-19 di Tanah Air tak melonjak lagi.

Kebijakan PPKM Level 3 pada akhir tahun turut dibahas Jokowi dalam rapat terbatas evaluasi PPKM, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/11). Kendati demikian, rencana yang telah digaungkan sejak pekan lalu itu belum disampaikan secara detail kepada masyarakat, termasuk mengenai aturan pembatasan.

Saat membuka rapat, Jokowi meminta para menteri menyosialisasikan secara masif ke masyarakat mengenai PPKM Level 3 yang direncanakan berlaku pada 22 Desember 2021-2 Januari 2022. Masyarakat harus dapat memahami bahwa kebijakan PPKM Level 3 di seluruh daerah pada akhir tahun demi mencegah gelombang ketiga kasus Covid-19, seperti yang terjadi di sejumlah negara di Eropa.

"Kenaikan kasus Covid-19 di Eropa penting sekali kita jadikan background dari keputusan yang akan kita ambil," kata Jokowi, Senin.

Jokowi mengungkapkan, ada sejumlah kalangan masyarakat yang menolak diberlakukannya PPKM Level 3. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan ini harus dipahami sebagai upaya pencegahan lonjakan kasus di periode libur Natal dan tahun baru.

Jokowi memahami bahwa masyarakat menginginkan situasi menjadi normal kembali. "Kita harus ingat bahwa apa pun, utamanya pariwisata di Bali, memang terdampak paling dalam. Tapi juga perlu dijelaskan bahwa apabila situasi tidak terkendali, justru akan memukul balik ekonomi dan pariwisata kita,” jelas Jokowi.

Apalagi, Indonesia akan menjadi tuan rumah 150 pertemuan saat forum G-20 pada tahun depan. Karena itu, Jokowi meminta agar dilakukan intervensi di lapangan oleh Satgas terhadap penyelenggaraan berbagai event.

Presiden juga meminta agar kepala daerah mampu menyeimbangkan gas dan rem, sehingga momentum pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan. Ekonomi Indonesia telah tumbuh 7,07 persen pada kuartal II 2021 dan tumbuh 3,51 persen pada kuartal III. “Dan kita harapkan pada kuartal IV ini lebih baik dari kuartal yang ketiga,” katanya.

Terkait perkembangan kasus Covid-19, Jokowi menyebut kasus aktif di Indonesia dalam sepekan terakhir tercatat mengalami penurunan sebesar 892 kasus dari 9.018 kasus pada 14 November menjadi 8.126 kasus pada 21 November 2021. Penambahan kasus baru rata-rata 362 kasus tiap harinya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin seusai mengikuti rapat terbatas mengatakan, kenaikan kasus yang terjadi di beberapa negara Eropa dipicu adanya varian Delta serta turunannya. Indonesia yang juga pernah mengalami gelombang kasus tinggi karena varian Delta pada Juli lalu harus bisa mengantisipasi ancaman ini agar kenaikan kasus tidak kembali melanda akibat pergerakan masyarakat di libur akhir tahun.

Budi menyebut, ada banyak negara yang sudah pernah mengalami lonjakan kasus varian Delta. Namun sampai sekarang tingkat penularan kasus masih melandai.

Beberapa negara itu adalah India, Afrika Selatan, Jepang, dan Maroko. "India dulu pernah puncaknya terkena Delta, sekarang masih landai sesudah 195 hari. Afrika Selatan pernah kena Delta juga, sekarang melandai sudah 134 hari, Indonesia 124 hari, Maroko 101 hari, dan Jepang 86 hari," katanya.

Namun demikian, dari negara-negara yang mengalami gelombang kasus karena varian Delta, ada Sri Lanka yang mulai dilanda kenaikan kasus Covid-19.  "Nah semua gerakan atau kejadian kasus di negara-negara luar negeri ini kita pelajari. Kita tetap waspada, terutama di masa Nataru," katanya.

Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, mendorong pemerintah membuat aturan yang jelas terkait penerapan PPKM Level 3. Dicky menilai, aturan PPKM yang tidak terukur kuat dan strategi komunikasi yang tidak memadai, membuat masyarakat menjadi cenderung abai terhadap penerapan protokol kesehatan.

Padahal, lonjakan masih sangat mungkin terjadi mengingat jumlah populasi yang belum memiliki imunitas, baik karena belum divaksin dan belum terinfeksi masih cukup signifikan. Angkanya sekitar 40 persen dari total populasi.

Dicky mengingatkan, menurunnya kasus secara nasional tak boleh membuat lengah. Sebab, kombinasi populasi yang belum tercakup vaksinasi, tingginya mobilitas, dan keberadaan varian Delta merupakan ancaman yang bisa memakan korban. "Jika kita tidak berhati-hati, masa Nataru menjadi momen yang rawan,” katanya.

photo
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo berbincang dengan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa sebelum mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/11/2021). Rapat terbatas itu membahas evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan rencana penerapan PPKM Level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru. - (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Pemerintah daerah berharap pemerintah pusat segera mengeluarkan petunjuk teknis PPKM Level 3 saat Nataru agar persiapan di lapangan tidak serba mendadak yang bisa merugikan sektor pariwisata.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dedi Taufik mengatakan, kepastian soal teknis PPKM Level 3 penting bagi pelaku pariwisata dan pemangku kebijakan daerah dalam mengambil sikap. Apalagi, pariwisata Jawa Barat mulai bergairah yang tecermin dari tingginya angka kunjungan dan hunian hotel.

“Jawa Barat ini kan tujuan wisata, sehingga kami berharap kebijakan teknis dikeluarkan jauh-jauh hari agar kami bisa membuat struktur turunan yang lebih jelas,” ujar Dedi.

Daerah Siapkan PPKM Level 3 

Sejumlah pemerintah daerah telah bersiap menerapkan PPKM Level 3 pada momen libur Natal dan tahun baru. Berbagai skenario pembatasan disiapkan meskipun pemerintah pusat belum mengeluarkan aturan final. 

Sesuai rencana, PPKM Level 3 akan berlaku di seluruh Indonesia pada 24 Desember 2021-2 Januari 2022. Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis menyatakan, mendukung penuh rencana pemerintah pusat tersebut. Ia menilai, penerapan PPKM Level 3 merupakan bentuk antisipasi lonjakan kasus Covid-19. 

Apalagi, menurut dia, lonjakan kasus Covid-19 selalu terjadi seusai momen libur panjang atau hari besar karena tingginya mobilitas masyarakat. "Kami menyambut baik ide pemerintah pusat untuk menerapkan PPKM Level 3. Kami siap melaksanakannya,'' kata Azis di gedung DPRD Kota Cirebon, Senin (22/11).

Azis menjelaskan, Satgas Covid-19 Kota Cirebon telah menyiapkan skenario dan rencana aksi penerapan PPKM Level 3. Terkait penyekatan di pintu masuk Kota Cirebon, pihaknya akan mengkajinya terlebih dahulu. "Kita akan ambil jalan yang tepat untuk penerapan PPKM Level 3 ini," kata Azis.

Saat ini, menurut Azis, pihaknya masih melakukan pengkajian terhadap objek wisata di Kota Cirebon. Salah satunya dengan mempertimbangkan animo masyarakat dari luar Cirebon untuk datang ke Kota Cirebon. Sebagai kepala daerah sekaligus ketua Satgas Covid-19, Azis juga akan memantau penerapan protokol kesehatan di semua sektor saat penerapan PPKM Level 3.

Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi mengatakan, Pemkot Cirebon masih menunggu surat tertulis mengenai kebijakan penerapan PPKM Level 3 selama Natal dan tahun baru. Jika surat tertulis itu sudah ada, pihaknya akan menindaklanjutinya dengan surat edaran.

Di dalam surat edaran, sebut Agus, beberapa hal yang menjadi perhatian menyangkut kapasitas ataupun jam operasional dari suatu aktivitas. Dia berharap masyarakat bisa memahami dan mengikuti ketentuan itu. "Kita juga akan melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya," kata Agus.

Pemerintah Kota Bandung berencana menutup sejumlah fasilitas publik apabila PPKM Level 3 diterapkan saat libur Natal dan tahun baru. Sejumlah kegiatan yang melibatkan orang banyak turut diimbau tidak dilakukan.

"Kalau bayangan saya, taman-taman tidak boleh lagi diakses, kita juga harus menahan diri dari event-event pada malam tahun baru," kata Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bandung, Ema Sumarna, Senin (22/11).

photo
Warga berjalan di samping antrean andong atau delman saat berwisata di area luar Monumen Nasional, Jakarta, Ahad (21/11/2021). Menurut kusir delman, pada masa PPKM Level 1, mereka mengalami peningkatan pendapatan hingga Rp 600 ribu per hari. Republika/Thoudy Badai - (Republika/Thoudy Badai)

Kendati demikian, ia menegaskan, Pemkot Bandung masih menunggu pemerintah pusat mengeluarkan instruksi terkait PPKM Level 3. Apabila sudah dikeluarkan, pihaknya akan segera menindaklanjuti dengan rapat terbatas bersama forum komunikasi pimpinan kepala daerah.

Ema menegaskan, Satgas Covid-19 Kota Bandung  akan selalu waspada jelang libur Natal dan tahun baru, termasuk menyesuaikan aturan dengan pemerintah pusat. Namun, pencegahan yang dilakukan tidak akan jauh berbeda dengan tahun lalu. "Tindakannya menurut saya tidak ada yang luar biasa, yang jelas pengawasan yang harus optimal," katanya.

Pemerintah daerah lainnya, yaitu Pemerintah Kabupaten Sleman, telah membuat sejumlah kebijakan. Salah satunya memberlakukan larangan mudik bagi warga Sleman ataupun pendatang untuk mencegah klaster penularan Covid-19. 

Bupati Sleman, Kustini Purnomo, berpesan agar warga Sleman yang menjadi perantau agar tidak mudik saat libur Natal dan tahun baru. Ia merasa, kegiatan silaturahim masih bisa dilakukan secara virtual. "Mari jaga diri, lingkungan, saudara kita," kata Kustini, Senin (22/11).

Kustini turut meminta warga setempat tidak menggelar acara yang memiliki potensi menimbulkan kerumunan saat pergantian tahun. Artinya, akhir tahun tidak perlu ada pesta-pesta dan acara khusus.

Saat ini, Pemkab Sleman sedang berusaha menangani Covid-19 demi keamanan dan kenyamanan masyarakat. Hal itu terlihat dari mulai turunnya angka kasus positif harian yang sempat naik karena muncul klaster takziah dan industri tahu rumahan.


×