JAKARTA -- Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanggulangan Covid-19, Sonny B Harmadi mengungkapkan, pihaknya terus melakukan penebalan kekuatan duta perubahan perilaku di 12 provinsi yang cenderung mengalami penurunan kepatuhan. Hingga Desember mendatang, para duta perubahan perilaku diminta terus mengedukasi masyarakat tanpa kenal lelah.

"Diharapkan upaya ini menjadi tindakan nyata untuk menjaga kepatuhan protokol kesehatan di masyarakat dan mencegah terjadinya gelombang ketiga," kata Sonny dalam keterangannya, Jumat (19/11).

Saat ini tercatat 129.656 orang duta perubahan perilaku yang tersebar di 34 provinsi dan 436 kabupaten/kota se Indonesia. Para duta perubahan perilaku berasal dari latar belakang berbeda, seperti mahasiswa, tokoh agama, penyuluh KB, guru, pramuka, organisasi kepemudaan, Satpol PP, dan sebagainya.

Selama sepekan terakhir, jumlah zona merah terhadap kepatuhan memakai masker menurun. Hal ini juga diikuti peningkatan jumlah daerah yang masuk zona hijau atau kepatuhan menggunakan masker di atas 90 persen. Padahal, dua hingga empat pekan sebelumnya, jumlah zona merah, yang berarti kepatuhan penggunaan masker di bawah 60 persen.

"Kondisi ini perlu terus ditingkatkan sebagai upaya bersama untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus. Perlu disadari semua pihak bahwa pandemi belum berakhir dan kepatuhan protokol kesehatan berkorelasi terhadap jumlah kasus," ujarnya.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK, Agus Suprapto mengatakan, euforia masyarakat di daerah dengan level PPKM yang menurun perlu dijaga bersama. Masyarakat dikhawatirkan lengah dalam menerapkan protokol kesehatan setelah level PPKM dan penyebaran Covid-19 di daerah mereka menurun, apalagi menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2022.

"Kita harus menjaga euforia masyarakat di level saat ini agar tetap terkontrol prokesnya," kata Agus dalam webinar "Masukan Peta Jalan Pengendalian Covid-19", Jumat (19/11).

Pengendalian Covid-19 saat nataru pun menjadi penentu keberhasilan Indonesia dalam transisi menuju endemi. Menurutnya, pemerintah harus memastikan kasus positif Covid-19 pada kedua perayaan tersebut tetap rendah.

Bayu Krisnamurthi selaku Ketua Dewan Pengurus Yayasan Bina Swadaya, mengungkapkan, dalam konteks adaptasi pengendalian dan pemulihan dampak pandemi COVID-19, pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu yang paling penting, termasuk juga aspek-aspek kesehatan. Terdapat lima prinsip yang seyogyanya ada di dalam usaha peta jalan adaptasi pengendalian dan pemulihan.

Prinsip pertama adalah kesetaraan, kedua partisipasi, dilanjutkan dengan akses informasi dan membangun kepercayaan publik. Keempat adalah akuntabilitas dan transparansi, serta yang kelima itu keberlanjutan.

"Kami berharap masyarakat bisa berperan aktif dan berdaya dalam melakukan adaptasi pengendalian dan pemulihan dampak pandemi Covid-19,” kata Bayu dalam diskusi daring, Jumat (19/11).

Diketahui, menjelang periode libur Nataru 2022, Pemerintah melalui lintas kementerian/lembaga bersama Satgas Penanganan COVID-19 terus mengantisipasi Potensi kenaikan kasus. Berbagai strategi kebijakan telah dibahas bersama mencegah lonjakan kasus di akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat