Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa (kedua kiri) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). | ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Nasional

Dokumen Andika Lengkap

Jenderal Andika akan menjabat Panglima TNI selama satu tahun.

JAKARTA-- Komisi I DPR dan Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) menyelesaikan tahapan verifikasi dokumen calon panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menyatakan, dokumen verifikasi administrasi Andika lengkap.

"Komisi 1 DPR telah menerima berkas administrasi calon panglima TNI. Pada hari ini, pukul 14.00 WIB Pimpinan Komisi I dan Kapoksi telah melakukan verifikasi dokumen terhadap calon Panglima TNI atas nama Andika Perkasa. Dengan demikian lengkap verifikasi administrasi," kata Meutya, Jumat (5/11). 

Anggota Fraksi Partai Golkar ini merinci dokumen yang sudah diverifikasi, antara lain, data riwayat hidup, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dan Surat Keterangan Bersih Diri/Sehat (SKBD). 

"Dalam dokumen Jenderal Andika beristri satu dan memiliki dua anak. Dalam dokumen juga disebutkan telah melaporkan LHKPN pada Juni 2021. Lalu telah melaporkan pajak terakhir 20 Juni 2021 serta keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani sesuai keterangan dokter dengan hasil PCR negatif," ujarnya. 

Meutya mengatakan, dengan demikian, proses fit and proper test akan dilanjutkan hari ini. Uji kepatutan dan kelayakan hari ini akan diawali dengan penyampaian visi misi oleh calon panglima TNI secara terbuka. Penyampaian strategi dan kebijakan dilakukan tertutup dengan alokasi waktu selama 30 menit. 

Pendalaman dan tanya jawab dari fraksi masing-masing diberi waktu tujuh menit dan juga dilakukan secara tertutup. Kemudian jawaban calon Panglima TNI disampaikan selama 20 menit secara tertutup. Agenda fit and proper test dilanjutkan dengan rapat internal Komisi I sekitar pukul 13.00 WIB.

Kemudian verifikasi faktual calon panglima TNI oleh pimpinan dan Kapoksi Komisi I DPR digelar sekitar pukul 14.00 WIB. Selanjutnya diserahkan kembali kepada Pimpinan DPR untuk dapat diparipurnakan Senin (8/11).

Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi, memastikan dalam fit and proper test tidak akan mempersoalkan pajak dan harta kekayaan Andika. Tercatat kekayaan yang dimiliki calon tunggal panglima TNI itu sebesar Rp 179 miliar.

Masa jabatan

Bobby menuturkan, Komisi I akan mendalami apa saja yang akan dilakukan Andika dalam masa jabatannya yang hanya 13 bulan. "Bagaimana dalam waktu 13 bulan yang cukup singkat ini mampu menerjemahkan misi dan visi Bapak Presiden dan bagaimana melanjukan program-program di tahun 2022 anggaran sudah selesai diketok Pak Panglima Hadi bulan Oktober. Saya rasa seputar itu aja," jelas Bobby di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/11).

Sementara, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meyakini Andika akan bekerja optimal saat menjabat Panglima TNI meskipun hanya satu tahun. “Beliau kurang lebih ada 400 hari dalam bekerja. Pasti beliau sudah menyiapkan diri untuk menata seoptimal mungkin dengan mempersiapkan agenda yang akan dijalankan oleh yang bersangkutan,” ujar Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (5/11).

Ia mengatakan, sejumlah hal yang akan disiapkan oleh Andika nantinya saat menjabat sebagai Panglima TNI, yakni melakukan regenerasi serta evaluasi terhadap regenerasi yang dilakukan. Moeldoko menilai regenerasi ini akan dilakukan sehingga di akhir masa jabatan Presiden Jokowi nanti akan meninggalkan tatanan reorganisasi yang semakin matang ke depan. Selain itu, Panglima TNI juga akan meningkatkan pembinaan kekuatan.

“Ranahnya panglima TNI adalah bagaimana membina kekuatan. Jadi kekuatan-kekuatan yang sudah tersiapkan tadi dibina agar pada posisi yang selalu siaga operasional. Contohnya latihan gabungan, itu adalah pembinaan kekuatan,” jelas Moeldoko.

Panglima TNI juga akan menggunakan semua kekuatan yang telah disiapkan oleh para Kepala Staf Angkatan untuk kepentingan operasi. “Yang terakhir, persoalan kesejahteraaan prajurit yang selama ini perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu,” kata dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat