JAKARTA -- Kontak senjata antara TNI-Polri dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Intan Jaya, Papua kembali terjadi dalam sepekan terakhir.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, OPM memanfaatkan momentum Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tengah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 untuk menarik perhatian dunia internasional.

"Kesan kami, OPM itu selalu mengambil momentum untuk menarik perhatian luar negeri. Saat ini Presiden sedang di luar negeri dan bertemu dengan tokoh-tokoh G20. Nah, OPM memanfaatkan momentum itu," kata Mahfud kepada wartawan, Senin (1/11).

Padahal, kata Mahfud, masalah separatisme yang terjadi di Papua tidak pernah diagendakan oleh lembaga-lembaga internasional yang resmi. Dunia internasional melihat masalah yang ada di Papua tak berbeda seperti daerah-daerah lainnya.

"Misalnya, masalah penyelamatan lingkungan hidup dan kesejahteraan rakyat. Bukan soal disintegrasi," ungkap dia.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD memberikan keterangan pers terkait UU ITE di Jakarta, Jumat (11/6/2021). Dalam keterangan tersebut, Mahfud mengatakan UU ITE masih sangat diperlukan untuk mengatur lalu lintas komunikasi di dunia digital. - (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

SHARE    

Mahfud menuturkan, ia juga terus memantau dan mengikuti perkembangan situasi yang terjadi di Papua terkait kontak senjata tersebut. Ia mengaku menerima laporan kondisi terkini dari TNI, Polri, BIN, termasuk seruan Keuskupan Timika dan LBH Papua agar ada gencatan senjata antara aparat keamanan dengan KKB.

Selain itu, Mahfud juga meminta aparat TNI-Polri untuk melakukan tindakan terukur agar tidak terjadi korban dari masyarakat sipil. "Sebenarnya, seperti masyarakat tahu, Polri dan TNI sudah sangat berhati-hati melindungi warga sipil, tapi seperti Anda tahu, OPM itu selalu menyerang dari belakang dan menjadikan warga sipil sebagai tameng dan korban," jelasnya.

Sebelumnya, para imam (pastor) projo Gereja Katolik Keuskupan Timika, Papua menyerukan segera dilakukan gencatan senjata antara aparat TNI-Polri dengan pihak Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka/TPN-OPM. Gencatan senjata itu diharapkan untuk dapat segera mengakhiri konflik bersenjata yang berkepanjangan di Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Seruan bersama itu disampaikan oleh 36 imam projo Keuskupan Timika yang dibacakan oleh Pastor Agustinus S Elmas, di Rumah Transit Bobaigo Keuskupan Timika, Ahad (31/10).

"Mengingat konflik bersenjata di Kabupaten Intan Jaya (wilayah Keuskupan Timika) dan beberapa tempat lain di Papua yang menyebabkan begitu banyak korban, termasuk anak kecil dan juga berakibat pada pengungsian masyarakat sipil dalam skala besar, maka para pastor projo Keuskupan Timika --demi kewajiban kami untuk praktikkan hak asasi manusia-- berseru kepada kedua belah pihak yang sedang berperang (TNI-Polri dengan TPN-OPM) agar segera mengadakan gencatan senjata dan memulai dialog untuk mendatangkan damai sejahtera yang lestari," demikian isi seruan para imam projo Keuskupan Timika dilansir dari Antara.

Ketua Unio yaitu organisasi para imam/konfrater Diosesan Keuskupan Timika Pastor Dominikus Dulione Hodo Pr menyebutkan seruan bersama para imam Keuskupan Timika itu tercetus lantaran adanya masalah mendesak yang sementara sedang terjadi di Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya dan sekitarnya.

Adapun kontak senjata terjadi di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, Selasa (26/10). Akibat insiden itu, beberapa bangunan terbakar dan dua anak kecil terkena luka tembak yang diduga dilakukan KKB. Satu di antaranya meninggal dunia, yakni bocah berusia dua tahun. Korban lainnya yang berusia enam tahun masih menjalani perawatan medis.

Jangka Panjang

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Menko Polhukam Mahfud MD dapat memimpin koordinasi dengan Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN untuk menangani tindakank kekerasan di Papua secara jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Wapres menyampaikan hal itu kepada Menko Polhukam saat memimpin rapat tentang Papua di kediaman resmi Wapres, Jakarta, Senin (1/11).

“TNI, Polri, BIN akan terus melakukan tugasnya untuk melindungi warga sipil dan melakukan penegakan hukum dan keamanan kepada para perusuh,” kata Wapres dalam siaran pers Sekretariat Wakil Presiden, Senin (1/11).

Wapres mengatakan, Pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Tak hanya itu, pemerintah berupaya menangani masalah keamaman di Papua.

Wapres memastikan pemerintah juga akan hadir dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan Papua yang aman dan sejahtera. “Pemerintah menangani dengan sebaik-baiknya sesuai fungsi konstitusional yang mewakili kehadiran negara yang sudah dilakukan penanganan yang sangat baik,” ungkap Wapres.

Wapres pun berpesan kepada seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat di Papua untuk terus bekerja sama dengan pemerintah menciptakan suasana kondusif di Papua agar seluruh program yang telah diagendakan terlaksana dengan baik.

“Diserukan kepada seluruh masyarakat terutama bagi tokoh-tokoh agama, tokoh adat untuk tetap tenang dan terus bekerja sama dengan pemerintah, dengan aparat pemerintah, dan aparat setempat,” kata Wapres.

Di sisi lain, Wapres juga memberikan arahan kepada jajaran Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan untuk dapat mengambil peran sigap dalam membantu masalah sosial dan kesehatan di Papua. Wapres pun menugaskan kepada Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan melakukan penanganan terhadap pengungsi dengan sebaik-baiknya.

"Mengenai kesehatan, mengenai sosialnya, mengenai dapur umumnya. Kami mohon Kementerian Sosial dan [Kementerian] Kesehatan segera mengambil langkah,” kata Wapres.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat