Seorang calon jemaah umrah memperlihatkan paspor yang habis masa berlakunya dan formulir pendaftaran pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai di Dumai, Riau, Rabu (4/11/2020). | ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid

Tajuk

30 Oct 2021, 03:45 WIB

Matangkan Persiapan Umrah

Kapan kepastian keberangkatan umrah mengundang pertanyaan dari calon jamaah.

Kabar gembira yang disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terkait nota diplomasi  kesiapan Arab Saudi menerima jamaah umrah asal Indonesia, pada 9 Oktober lalu, membangkitkan harapan para calon jamaah dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Kerinduan umat Islam di Tanah Air untuk menunaikan ibadah di Baitullah begitu membuncah.

Sayangnya, hingga Jumat (29/10), kabar baik soal dibukanya kembali pintu Saudi bagi jamaah Indonesia itu belum kunjung terwujud. Berbeda dengan Indonesia, Saudi justru telah membuka pintunya bagi jamaah umrah asal Malaysia. Pemerintah negeri jiran itu mengumumkan warga Malaysia yang sudah divaksin lengkap diizinkan untuk melaksanakan ibadah umrah mulai 18 Oktober lalu.

Calon jamaah umrah asal Indonesia tampaknya  harus bersabar. Pasalnya, Konsul Jenderal (Konjen) Arab Saudi Abdullah Muqed Al Mutiry) menyatakan, Saudi belum membuka umrah untuk jamaah Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Konjen Saudi saat menerima asosiasi yang tergabung dalam KOALISI Haji Umrah di Kedutaan Arab Saudi, Jakarta, pada Rabu (27/10) lalu.

Belum adanya kepastian soal keberangkatan umrah asal ini tentu mengundang pertanyaan dari calon jamaah. Bahkan, ada beberapa pengelola travel umrah yang mengaku dicecar dan ditekan para jamaah yang sudah membayar.

Mereka adalah jamaah yang tertunda keberangkatannya akibat pandemi Covid-19. Simpang siur informasi, terutama di media sosial, membuat sebagian calon jamaah menekan dan mempertanyakan kepastian keberangkatannya ke Tanah Suci.

 
Belum adanya kepastian soal keberangkatan umrah asal ini tentu mengundang pertanyaan dari calon jamaah. 
 
 

Maka, hal yang paling mendesak untuk dilakukan pemerintah, terutama Kementerian Agama adalah mengumumkan kepada publik bahwa Arab Saudi belum membuka pintu bagi jamaah umrah. Sosialisasikan kabar ini secara luas melalui seluruh platform media. Kemenag harus meminta para calon jamaah umrah untuk bersabar. Ini penting dilakukan untuk menghentikan ketidakpastian di masyarakat.

Sejatinya pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya agar Kerajaan Arab Saudi bisa membuka kembali pintunya bagi jamaah umrah Indonesia. Bahkan, Kementerian Agama memastikan sudah ada pertukaran informasi dengan otoritas Arab Saudi terkait protokol kesehatan umrah di masa pandemi.

Dirjen Penyelengaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief menyatakan, jika persiapan teknisnya semua telah selesai, jamaah siap diberangkatkan. Hilman memastikan percepatan keberangkatan umrah menjadi konsen Kementerian Agama.

Publik tentu berharap pemerintah bisa semakin mempercepat persiapan-persiapan teknis untuk menyakinkan Saudi agar segera membuka pintunya bagi jamaah umrah Indonesia. Saat ini, pemerintah harus segera menyelesaikan permasalahan sinkronisasi data melalui aplikasi Tawakalna dan PeduliLindungi. Ini penting dilakukan agar data dan informasi vaksinasi para jamaah bisa terbaca saat jamaah tiba di Saudi.

Hal penting lainnya yang perlu dilakukan Pemerintah Indonesia adalah menyakinkan Saudi untuk menerima vaksin Sinovac. Kebijakan jamaah harus disuntik booster oleh empat jenis vaksin yang diakui Saudi tentu sangat memberatkan. Saat ini saja, pemerintah masih terus bekerja keras mencari pasokan vaksin. Belum lagi, banyak negara lain yang kesulitan mendapatkan akses vaksin Covid-19.

Kewajiban karantina bagi para calon jamaah pun pasti akan menjadi salah satu penghambat keberangkatan. Lamanya waktu karantina tentu tak hanya akan membuat biaya semakin membengkak, tapi juga akan membuat jamaah kesulitan untuk mengatur izin cuti di tempat kerjanya.

Kebijakan pemberangkatan melalui satu pintu pun perlu dikaji secara matang. Sebab, ini juga terkait dengan biaya dan waktu yang harus dikeluarkan calon jamaah.

 
Lamanya waktu karantina tentu tak hanya akan membuat biaya semakin membengkak, namun juga akan membuat jamaah kesulitan untuk mengatur izin cuti di tempat kerjanya. 
 
 

Hingga kini, pemerintah pun belum menetapkan biaya batas wajar untuk umrah. Ini penting untuk segera ditetapkan. Tentu agar para calon jamaah dan PPIU memiliki kepastian. Harapannya tentu biaya umrah pada masa pandemi masih bisa terjangkau.

Permintaan Konjen Arab Saudi agar Indonesia melaporkan fasilitas Kesehatan yang akan dijadikan tempat tes PCR bagi calon jamaah umrah juga penting untuk segera ditentukan. Munculnya kasus positif Covid-19 pada jamaah umrah asal Indonesia saat tiba di Saudi beberapa waktu lalu tampaknya menjadi sorotan.

Pemerintah dan PPIU tentu harus membenahi masalah tes PCR ini. Sebab, ini adalah masalah trust


×