Menteri Luar Negeri Myanmar U Wunna Maung Lwin (kiri) berbincang dengan delegasi saat menunggu acara pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika 2015 yang dibuka Presiden Joko Widodo di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (22/4/2015). | ANTARA FOTO/AACC2015/Panca Syurkani

Internasional

16 Oct 2021, 03:45 WIB

Sekjen PBB Guterres Batalkan Acara karena Myanmar

Guterres menghindari berada dalam ruangan daring bersama utusan junta Myanmar.

NEW YORK – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres ternyata pernah mendadak membatalkan pertemuan daring dengan para menteri luar negeri ASEAN. Keputusan yang diambil pada menit-menit terakhir menjelang pertemuan 8 Oktober lalu. 

Laman Aljazirah, Jumat (15/10), melaporkan, pembatalan mendadak itu dilakukan agar Guterres tak terkesan mengakui kepemimpinan junta Myanmar. Alasannya, pertemuan daring itu memang diikuti pula oleh menlu yang ditunjuk junta Myanmar, yaitu Wunna Maung Lwin.  

Menurut Aljazirah, satu hari sebelum pertemuan digelar, Guterres mengirimkan surat notifikasi ke ASEAN. Catatan Brunei yang saat ini menjabat sebagai ketua ASEAN, menunjukkan bahwa Guterres meminta negara anggota ASEAN menunda pertemuan tersebut. 

Penundaan itu, menurut catatan Brunei, sampai pertemuan dapat digelar dalam format yang disepakati bersama, dengan mempertimbangkan masalah internasional dan regional yang berlangsung saat ini. 

Diplomat yang tidak disebutkan namanya itu mengatakan, Guterres tidak ingin mendahului keputusan negara anggota PBB mengenai siapa yang mewakili Myanmar di organisasi internasional itu. Saat ini, kursi PBB memang diperebutkan oleh Duta Besar Myanmar di PBB saat ini, Kyaw Moe Tun, dan utusan yang ditunjuk junta. 

Kyaw Moe Tun pernah mengingatkan Guterres bahwa kehadirannya di acara yang juga dihadiri wakil junta Myanmar akan menghancurkan harapan dan ekspektasi tinggi rakyat Myanmar kepada PBB.  

Kyaw Moe Tun mengatakan, PBB selalu diharapkan dapat memperbaiki demokrasi di Myanmar. Komite PBB akan menggelar pertemuan bulan depan untuk mempertimbangkan kredensial yang mewakili Myanmar di PBB. Sampai keputusan diambil Kyaw Moe Tun tetap menjadi perwakilan Myanmar di organisasi internasional. 

Tak diundang

Berita tentang penolakan Guterres satu ruangan daring dengan perwakilan junta militer Myanmar ini dikabarkan saat para menlu ASEAN menggelar pertemuan khusus pada Jumat (15/10). Pertemuan khusus ini untuk membahas kemungkinan bahwa pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing tak akan diundang dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN pada 26-28 Oktober. 

Sejumlah negara anggota ASEAN termasuk Filipina, Indonesia, dan Malaysia sudah mengatakan, Jenderal Min Aung Hlaing harusnya dilarang mengikuti KTT ASEAN. Alasan mereka, junta militer gagal mengimplementasikan rencana menuju perdamaian yaitu kesepakatan lima poin. 

photo
Pengunjuk rasa membawa poster menolak kudeta militer yang dipimpin Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing dalam aksi di Jakarta, Indonesia, Sabtu (24/4/2021).. - (AP/Tatan Syuflana)

ASEAN frustrasi dengan kegagalan pemerintah militer mematuhi peta jalan menuju perdamaian yang sudah ditetapkan bersama enam bulan yang lalu. Pada April, ASEAN menyepakati lima poin konsensus dengan Min Aung Hlaing.  

Namun, para jenderal tidak membuat kemajuan dalam mengimplementasikannya. Junta militer juga tidak mengizinkan diplomat Brunei yang kini menjabat sebagai utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, Erywan Yusof, bertemu dengan pemimpin partai National League for Democracy (NLD) Aung San Suu Kyi. 

Angkatan Bersenjata Myanmar diduga menyerang masyarakat etnis minoritas yang hidup di perbatasan sehingga memaksa mereka untuk mengungsi. Tentara juga diduga menyerang gereja serta pemuka agama Kristen. 

Menteri luar negeri pemerintah militer Myanmar diperkirakan akan menghadiri pertemuan daring menteri-menteri luar negeri ASEAN.  

Dalam surat terbuka dirilis pada Rabu (15/10), anggota Parlemen Negara-Negara ASEAN untuk Hak Asasi Manusia mendesak ASEAN tidak mengundang rezim Myanmar dalam pertemuan. Alasan mereka, junta terang-terangan mengabaikan kesepakatan lima poin yang sudah diisepakati Jenderal Min Aung Hlaing dan ASEAN pada April lalu.  

Pada 1 Februari, militer Myanmar melakukan kudeta. Mereka menahan Suu Kyi dan presiden Myanmar saat itu, Win Myint. ASEAN memasukkan Myanmar pada 1997, ketika negara itu masih dikuasai diktator militer. Keputusan ASEAN biasanya diambil melalui musyawarah.

Sumber : Reuters


×