Pengunjung menunjukkan layar gawai usai memindai QR code menggunakan aplikasi PeduliLindungi di pintu masuk Pasar Mayestik, Jakarta, Jumat (1/10/2021). Data jamaah umrah di aplikasi PeduliLindungi akan disinkronkan dengan pihak Saudi. | ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
13 Oct 2021, 03:55 WIB

Data Jamaah Umrah Dibuka

Data jamaah umrah di aplikasi PeduliLindungi akan disinkronkan dengan pihak Saudi.

JAKARTA -- Pemberangkatan jamaah umrah Indonesia yang sudah mendapat lampu hijau dari Kerajaan Arab Saudi masih terkendala verifikasi data vaksinasi. Kementerian Kesehatan disebut sepakat membuka akses data vaksinasi jamaah terkait hal tersebut. 

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat yang digelar Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan, kemarin. Rapat itu membahas skema akses data jamaah umrah pada aplikasi PeduliLindungi agar dapat dibaca oleh otoritas Pemerintah Kerajaan Arab Saudi saat penyelenggaraan ibadah umrah nanti. 

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Nur Arifin menuturkan, rapat bersama ini digelar sebagai lanjutan kesiapan penyelenggaraan jika akses jamaah Indonesia untuk beribadah umrah sudah dibuka oleh Saudi. Kesiapan itu utamanya pada aspek akses data dan penggunaan aplikasi. 

“Alhamdulillah, hari ini kita sampai pada kesepakatan, Kemenkes setuju untuk membuka data pada aplikasi PeduliLindungi dalam rangka mendukung penyelenggaraan ibadah umrah,” kata Nur Arifin melalui keterangan tertulisnya kepada Republika, Selasa (12/10).

Terkait

Nantinya, Kemenkes akan menyediakan fasilitas laman tertentu bagi publik untuk dapat mengakses data sertifikat vaksin dalam aplikasi PeduliLindungi saat QR code dipindai. Menurutnya, teknis pembukaan akses data ini akan ditindaklanjuti bersama antara Kemenkes dan Kemenag.

Nur Arifin mengatakan, dalam rapat ini ada dua alternatif skema yang muncul. Pertama, QR code dicetak manual dan dibawa masing-masing jamaah. Kedua, QR code dimasukkan dalam aplikasi Siskopatuh dan akan dicetak pada kartu identitas jamaah umrah.

Kedua alternatif dilakukan untuk memudahkan pembacaan data saat dipindai oleh otoritas Arab Saudi ketika kedatangan di bandara Arab Saudi. “Dua skema ini akan kita matangkan untuk bisa memberikan layanan terbaik kepada jamaah dalam penyelenggaraan umrah pada masa pandemi ini,” tuturnya.

Dalam rapat juga diinformasikan bahwa saat ini Kemenkes sedang berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi terkait integrasi data PeduliLindungi dengan aplikasi Tawakalna.

Nur Arifin mengatakan, pada Kamis (14/10), Kemenag akan melanjutkan rapat dengan Pusat Kesehatan Haji dan Pusdatin Kemenkes mengagendakan pembahasan data jamaah umrah tertunda terkait vaksinasi dosis lengkap. Diharapkan melalui rapat ini dapat terwujud data jamaah umrah tertunda yang telah divaksinasi dosis lengkap.

photo
Jamaah calon haji digendong menuju tempat penyuntikan vaksin Covid-19 massal di Halaman Dinas Kesehatan Bantul, Yogyakarta, Selasa (6/4/2021). Sebanyak 400 jamaah calon haji kategori lanjut usia mengikuti vaksinasi Covid-19 massal. Waktu penyuntikan vaksin Covid-19 dilakukan dua hari. - (Wihdan Hidayat / Republika)

Selanjutnya, Jumat sampai Ahad (14-17 Oktober), Kemenag akan mengundang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membahas rekening penampungan PPIU yang memiliki jamaah tertunda keberangkatannnya. Diharapkan rapat ini dapat menghasilkan terwujudnya mitigasi PPIU yang berpotensi bermasalah karena ketiadaan dana untuk memberangkatkan jamaah.

Pemerintah Arab Saudi, melalui nota diplomatik Kedutaan Besar di Jakarta pada 8 Oktober, menyatakan pelaksanaan ibadah umrah bagi jamaah dari Indonesia kembali dibuka. Ini sebagaimana dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi pada Sabtu (9/10) lalu.

Pihak Kementerian Kesehatan menyatakan sedang membuat aturan serta teknis pelaksanaan dalam hal protokol kesehatan saat menjalankan ibadah umrah. "(Aturan), protokol sedang proses untuk difinalkan," kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi kepada Republika.

Saat ini, Nadia menjelaskan, pihaknya juga sedang melakukan komunikasi sinkronisasi sertifikat vaksinasi dengan Pemerintah Saudi. "Karena, ini menyangkut tanggung jawab penggunaan data yang ada aplikasi ini," tutur Nadia.

Saat ini, komite khusus telah berangkat ke Arab Saudi dengan ikhtiar meminimalisasi segala hambatan yang dapat menghalangi jamaah umrah Indonesia. Kedua negara juga tengah bekerja untuk dapat berbagi informasi terkait latar belakang kesehatan jamaah guna mempermudah proses masuk ke Arab Saudi. 

Pemilik Travel Patuna Mekar Jaya, Syam Resfiadi, sebelumnya menuturkan, masih perlu proses panjang sampai pada akhirnya jamaah umrah Indonesia bisa ke Arab Saudi. Salah satu yang perlu diselesaikan adalah soal sinkronisasi data vaksinasi.

Syam yang juga ketua umum Sarikat Penyelenggaraan Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) ini mengatakan, jika melihat kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi, saat ini tidak ada hambatan. "Semua yang sudah vaksin dua kali nggak ada masalah lagi, silakan datang langsung umrah," katanya.

Akan tetapi, untuk Indonesia persoalannya hasil vaksinasi. "Dan, di Indonesia ini bukan hanya masalah vaksin, masalah sertifikat itu sendiri belum bisa dibaca di luar negeri, baru untuk dalam negeri," ujarnya.

Terkait persoalan ini, kata Syam, perlu disampaikan ke pihak terkait agar hasil vaksin dan sertifikatnya bisa dibaca oleh otoritas di luar negeri. "Tidak usah bicara di bandara diperiksa, berangkat aja nggak bisa. Nah, ini yang perlu diklarifikasi," katanya. 

Jamaah Ingin Keringanan

Gabungan Perusahaan Haji dan Umrah Nusantara (Gaphura) berharap kementerian/lembaga di Indonesia dan Arab Saudi bisa bertemu membahas lebih lanjut bagaimana persiapan teknis umrah jamaah Indonesia. Jamaah menginginkan teknisnya jangan menyusahkan jamaah.

photo
Jamaah calon haji antre mendaftar vaksinasi Covid-19 massal di Halaman Dinas Kesehatan Bantul, Yogyakarta, Selasa (6/4/2021). Sebanyak 400 jamaah calon haji kategori lanjut usia mengikuti vaksinasi Covid-19 massal. Waktu penyuntikan vaksin Covid-19 dilakukan dua hari. - (Wihdan Hidayat / Republika)

"Kami berharap dalam koordinasi lebih lanjut kementerian/lembaga terkait dengan kementerian/lembaga terkait di Saudi agar bisa memberi kemudahan bagi jamaah dengan tetap memperhatikan prokes," kata anggota Pembina Gaphura, Muharom Ahmad, kepada Republika, kemarin.

Muharom mengatakan, vaksin booster serta keharusan karantina masih menjadi masalah yang perlu dicarikan solusinya oleh pemerintah. Untuk itu Pemerintah Indonesia perlu melakukan komunikasi dengan otoritas Saudi terkait persoalan ini. "Upaya vaksin booster dan karantina masih akan sangat memberatkan jamaah," ujar dia.

Khususnya, kata Muharom, dengan total 13 hari karantina yang terdiri dari tiga hari di asrama haji sebelum terbang, lima hari setelah tiba di Saudi, dan lima hari saat tiba dari Saudi. Kewajiban karantina akan sangat menyulitkan jamaah dan membuat jamaah merasa terbenam dengan biaya yang harus dikeluarkan.

Muharom berharap, terkait vaksinasi jamaah, saat ini asosiasi sedang berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 agar dapat melakukan vaksin booster, PCR, dan karantina kepada jamaah secara mandiri. Hal ini penting agar jamaah dapat terlayani secara maksimal.

"Asosiasi PPIU berkoordinasi dengan satgas dan persetujuan Saudi bisa diberi peran untuk mengelola booster, PCR, dan karantina agar pelayanan kepada jamaah umrah bisa optimal," katanya. 

Muharom mengaresiasi upaya pemerintah yang erhasil melakukan pendekatan dengan otoritas kerajaan Arab Saudi, sehingga muncul nota diplomatik berisi upaya penerimaan terhadap jamaah Indonesia untuk umrah. "Kita mensyukuri atas upaya pemerintah terus membuka komunikasi diplomasi dengan Kerajaan Saudi sehingga keluar nota diplomatik yang telah disampaikan Menlu," katanya.

Sedangkan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kementerian Agama, Prof Hilman Latief mengatakan, pihaknya berupaya agar kebijakan umrah di masa pandemi tidak memberatkan jamaah. Saat ini pemerintah sedang berkoordinasi dengan pihak terkait setelah Arab Saudi membuka sinyal mengizinkan Indonesia mengirimkan jamaah umrahnya.

"Kita berharap semuanya tidak terlalu memberatkan jamaah," kata Prof Hilman Latief saat dihubungi Republika, Selasa (12/10).

Menurutnya, banyak yang perlu dikomunikasikan dengan kementerian dan lembaga terkait di dalam dan luar negeri (Arab Saudi) untuk persiapan umrah di masa pandemi ini. Di antaranya masalah vaksin dosis ketiga dan karantina yang perlu dicarikan solusinya jika dinilai memberatkan jamaah. "Maka dari itu terkait dengan booster vaksin kita masih menunggu detailnya kalau memberatkan jamaah," ujarnya.

Hilman menuturkan, memang untuk beberapa negara selain Saudi, Inggris dan lain-lain ada yang mensyaratkan divaksin booster untuk jenis vaksin tertentu. Vaksin booster ini merupakan persyaratan jika tidak ingin karantina yang lebih lama sebagai pengganti. "Jadi ini pilihan-pilihan sebetulnya," katanya.

Prof Hilman memastikan Kementerian Agama masih terus berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk dengan Kerajaan Arab Saudi. Kemenag akan selalu memberikan yang terbaik agar jamaah bisa menjalankan ibadah umrah dengan tenang.

photo
Sejumlah calon jamaah umrah melakukan lapor diri di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Ahad (1/11/2020). Setelah tujuh bulan menangguhkan umrah, Kerajaan Arab Saudi resmi membuka umrah tahap pertama untuk Indonesia dengan kuota 278 jamaah - (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

"Dari Kementerian masih menegosiasikan mana yang terbaik. Kita juga ingin detail informasi yang masih kita cari dari pemerintah Saudi tentang kebijakan hal ini. Kita tunggu saja," katanya

Prof Hilman memastikan, semua persyaratan itu merupakan kebijakan dari negara yang berdaulat. Otoritasnya memberlakukan persyaratan khusus bagi setiap orang yang datang ke negaranya. "Persyaratan khusus itu biasa karena memang ada kebijakan dari Kementerian Kesehatan," katanya.

Hilman tetap akan memberikan pertimbangan dua pilihan tersebut. Di antaranya, divaksin booster atau waktu karantina yang lebih lama. Semua itu harus disampaikan kepada jamaah melalui travel pilihan jamaah masing-masing.

Ia menyadari akan ada biaya yang lebih besar harus ditanggung jamaah ketika dikarantina karena tidak ingin divaksin booster. "Kaitannya dengan membayar hotel ini juga harus kita telaah. Kita bandingkan mana yang lebih pas buat jamaah kita," katanya.


×