Pengunjung memindai kode batang (QR Code) melalui aplikasi PeduliLindungi sebelum memasuki bioskop di salah Satu Mall Kota Palembang, Sumatra Selatan, Selasa (21/9/2021). | ANTARA FOTO/Feny Selly/aww.

Tajuk

29 Sep 2021, 03:45 WIB

Cegah Kebocoran PeduliLindungi

Data yang dibocorkan itu sangat mungkin disalahgunakan dan merugikan pemiliknya.

Cakupan aplikasi pelacakan vaksinasi dan kasus Covid-19, PeduliLindungi, akan semakin luas. Nantinya, sejumlah platform digital swasta Tanah Air akan diintegrasikan dengan fitur-fitur pada aplikasi tersebut.

Pihak Kementerian Kesehatan sudah berkoordinasi dengan platform-platform digital, seperti Gojek, Grab, Tokopedia, Tiket.com, DANA, Livin' by Mandiri, Tra veloka, Cinema XXI, LinkAja!, GOERS, dan JAKI. Platform digital swasta itu akan dihubungkan dengan application programming interface (API) ke PeduliLindungi.

Dengan integrasi itu, platform digital terkait bisa mengakses sistem informasi karantina, sistem pelacakan, informasi vaksinasi, dan fitur lainnya yang selama ini terhubung ke PeduliLindungi.

Dengan kolaborasi beberapa platform digital ini, nantinya masyarakat dapat mengakses fitur PeduliLindungi dengan mudah. Tapi itu bukannya tanpa masalah, kebocoran data sangat mungkin terjadi yang justru merugikan masyarakat. Data yang dibocorkan itu sangat mungkin disalahgunakan dan merugikan pemiliknya.

 
Data yang dibocorkan itu sangat mungkin disalahgunakan dan merugikan pemiliknya.
 
 

Kekhawatiran itu bukanlah tanpa dasar. Beberapa waktu lalu, diduga terjadi kebocoran  pada 1,3 juta data pada aplikasi kartu kewaspadaan kesehatan (electronic health alert card atau e-HAC). Adapun data bocor dan bisa diraih dari database e-HAC, di antaranya nama, nomor KTP, paspor, foto profil yang dilampirkan dalam e-HAC, detail hotel pengguna, hingga detail waktu akun tersebut dibuat. Kementerian Komunikasi dan Informatika  menjanjikan akan melakukan investigasi, tapi sampai saat  ini  kita belum mendapatkan hasilnya.

Tak hanya kasus e-HAC, sepanjang tahun 2021 ini setidaknya sudah empat kasus kebocoran data penduduk. Sebelumnya pada Mei, terjadi kebocoran data 130 ribu pengguna Facebook, lalu pada Mei, 179 juta data peserta BPJS Kesehatan. Terakhir Juni lalu, 8,5 juta data Dukcapil bocor.

Ketua DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Puan Maharani, mewanti-wanti agar pemerintah memberikan jaminan perlindungan data pribadi warga negara. Hal ini mengingat segala mekanisme di PeduliLindungi menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai data utama.

Menurut Puan, kerja sama dengan swasta dalam bentuk integrasi sistem ini harus jelas betul aturan mainnya, agar data pribadi warga negara bisa terlindungi dengan baik dan tidak jatuh ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti pinjol (pinjaman daring) ilegal dan sebagainya.

 
Menurut Puan, kerja sama dengan swasta dalam bentuk integrasi sistem ini harus jelas betul aturan mainnya.
 
 

Pakar pengamanan data siber juga mewanti-wanti, ada regulasi yang mengatur integrasi tu. Tanpa regulasi perlindungan data pribadi seperti saat ini, kebocoran data kebijakan itu amat potensial.

Jadi intinya, pemerintah harus mempertimbangkan secara matang rencana itu, termasuk mengantisipasi dampak negatifnya berupa kebocoran data. Dengan aturan main yang jelas, pihak-pihak yang terlibat dalam integrasi aplikasi PeduliLindungi akan terikat untuk menaatinya. Termasuk sanksi jika mereka melakukan pelanggaran.


×