Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (tengah) bersama Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru (kiri) dan Rektor UIN Raden Fatah Prof Nyayu Khodijah (kanan) berpose usai peresmian gedung baru dan rumah moderasi beragama di Aula Kampus Jakabaring Palembang, Sumse | ANTARA FOTO/FENY SELLY
28 Sep 2021, 11:22 WIB

DPR: Anggaran Moderasi Beragama Naik Jadi Rp 3,2 T

Moderasi beragama diharapkan menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

JAKARTA — Anggaran moderasi beragama lintas direktorat jenderal tahun ini mencapai Rp 3,2 triliun. Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mengungkapkan hal itu pada malam peluncuran Aksi Moderasi Beragama yang diselenggarakan Kementerian Agama (Kemenag) secara daring dan luring, pekan lalu.

Menurut dia, sebelumnya anggaran moderasi beragama lintas direktorat jenderal itu hanya Rp 400 miliar. “Tahun ini baru saya ketuk (sahkan) dengan Pak Menteri (Agama) itu sebesar Rp 3,2 triliun," kata dia.

Jika melihat angka tersebut, anggaran moderasi beragama mengalami kenaikan. Namun, dia melanjutkan, jika dibagi untuk seluruh Indonesia masih sangat kecil jumlahnya.

“Namun, yang penting (adalah) memastikan bahwa negara ini sungguh-sungguh untuk persatuan dan kesatuan,” ujar dia.

Terkait

Yandri juga menegaskan, tidak boleh ada celah untuk merongrong Indonesia. Maka terkait mitigasi intoleransi atau tindakan kekerasan masalah agama, DPR memohon kepada pemerintah agar terus melakukan kajian-kajian yang terukur. Kemudian hasilnya disampaikan kepada publik sehingga bisa diterjemahkan bersama-sama dalam penerapannya pada kehidupan sehari-hari.

Komisi VIII DPR, dia menyebut, mengapresiasi peluncuran Aksi Moderasi Beragama. Diharapkan, aksi ini diikuti dengan aksi yang nyata. Menurut dia, bangsa ini telah teruji. Indonesia, dia melanjutkan, tidak mungkin merdeka kalau tidak kompak. Walaupun di tengah banyak perbedaan, Indonesia sudah 76 tahun merdeka dan terus mengayuh kebersamaan.

“Karena itu, tidak ada alasan untuk kita tidak toleransi, tidak bersifat moderat karena inilah modal bangsa kita,” ujar dia.

Pada kesempatan itu, Kemenag meluncurkan empat modul moderasi beragama. Keempat modul itu, menurut Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Prof Muhammad Ali Ramdhani, yakni pertama, modul pendidikan karakter melalui moderasi beragama. Kedua, modul penguatan wawasan moderasi beragama. Ketiga, modul integrasi moderasi beragama pada pendidikan agama Islam. Keempat, modul pengembangan dan pengelolaan kegiatan moderasi beragama bagi siswa.

Untuk menindaklanjuti empat modul tersebut, Ramdhani melanjutkan, Ditjen Pendidikan Islam mencanangkan piloting implementasi moderasi beragama di sekolah dan madrasah. Piloting ini dilakukan secara bertahap.

Adapun sasaran piloting ini adalah sekolah-sekolah yang berada di empat provinsi, yakni NTB, NTT, Jawa Timur, dan Kalimantan Utara.

"Dengan pendanaan dari APBN pada Ditjen Pendis, program piloting akan diperluas ke sekolah dan madrasah di sejumlah provinsi dengan bantuan pendampingan dari 21 lembaga mitra pendidikan," katanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, pada 2021 pengarusutamaan moderasi beragama telah dilaksanakan pada berbagai level aksi. Ini kemudian diwujudkan dalam aktivitas-aktivitas pelatihan, penyiapan, infrastruktur, penyusunan model dan revisi buku ajar, pengumpulan sumber belajar, serta //insersi// moderasi beragama pada berbagai aktivitas pada pendidikan Islam.

Dengan mengacu pada regulasi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama dan Bahasa Arab, Ditjen Pendis telah menyusun 88 buku dari kebutuhan 144 buku untuk pendidikan di madrasah. Ditjen Pendis juga telah menyusun 24 buku teks untuk kepentingan pendidikan agama Islam. Buku ini untuk diajarkan di sekolah. Selain itu, buku ini telah dirumuskan dengan baik atas kerja sama Kemenag dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.


×