Warga membeli perlengkapan sekolah di Toko Perlengkapan Ekolah Afira, Yogyakarta, Rabu (22/9). Sejak ada wacana pembelajaran tatap muka (PTM) saat PPKM Level 3 penjualan baju seragam sekolah mulai naik. Kenaikan penjualan seragam meningkat lebih dari 50 | Wihdan Hidayat / Republika

Jakarta

Riza: Pembelajaran Tatap Muka Sesuai Mekanisme

Pemprov DKI masih terus melacak warga yang belum divaksinasi.

JAKARTA — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat ada 25 klaster pembelajaran tatap muka (PTM) di DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengaku belum mengetahui mengenai informasi tersebut. Riza berjanji akan mengecek lebih lanjut soal temuan tersebut. 

Menurut dia, sejauh ini, Pemprov DKI menggelar PTM di sekolah-sekolah sudah sesuai dengan mekanisme. Bahkan, setiap prosedur, kata dia, juga dilakukan dengan baik. "Walaupun nanti ada yang tertular, kemungkinan itu dalam perjalanan atau di rumah, bukan di sekolah," kata Riza, Kamis (23/9).

Hingga pelaksanaan PTM kini, pihaknya optimistis tidak ada klaster penyebaran Covid-19 baru. Kendati demikian, dia akan meminta keterangan lebih jauh dari Kepala Dinas Kesehatan DKI.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta, Widyastuti, mengatakan, pihaknya juga belum mendapat kabar menyoal 25 klaster Covid-19 selama PTM berlangsung. Dia melanjutkan, pengecekan lebih lanjut akan dilakukan sesegera mungkin.

"Selama PTM berlangsung, kasus positif pasti ada, tapi apakah itu murni berasal dari sekolah tentu perlu investigasi lebih intens," kata Widyastuti.

Walaupun, dalam kasus positif selama PTM tadi, dia mengakui, juga bisa disebut klaster. "Tapi sekali lagi kita belum diberikan info atau masih dalam proses melakukan investigasi bersama dengan disdik," ujar dia.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani, juga menyoroti 25 klaster dari PTM di DKI. Menurut dia, memang harus ada keterbukaan dari setiap kasus yang terjadi di sekolah-sekolah. Kendati demikian, jumlah klaster tersebut diklaimnya perlu investigasi lebih jauh.

Terlepas dari itu, kata dia, perlu ada prasangka baik kepada Pemprov DKI melalui Disdik DKI. Pasalnya, Rani menilai, Disdik DKI tidak akan ceroboh dalam menjaga kredibilitas.

Informasi yang didapatkan pihaknya hingga kini menyoal evaluasi PTM Terbatas di DKI hingga 22 September, adalah penutupan beberapa sekolah. Hingga tanggal itu, kata dia, ada tujuh sekolah yang diberlakukan penutupan sementara.

"Enam di antaranya karena ditemukan kasus positif, dan satu sekolah ditutup karena pelanggaran prokes," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta itu.

Dari enam sekolah tadi, kata dia, hanya satu sekolah yang terdapat pelacakan dua pelajar terkonfirmasi Covid-19. Sedangkan lima sekolah lainnya berdasarkan hasil pelacakan, menunjukkan hasil negatif. "Iya ini data yang diinfokan oleh disdik," kata dia menambahkan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan sempat ditanya terkait temuan ini oleh para wartawan pada Rabu (22/9) lalu. Namun, Anies enggan menjawabnya dan hanya memberikan acungan jempol.

Warga belum vaksinasi 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sampai saat ini juga masih menelusuri atau melacak warga yang belum divaksinasi Covid-19. "Karena itu, kita sekarang aktif melakukan tracing (melacak) untuk memastikan penduduk yang senyatanya tinggal di Jakarta tervaksinasi COVID-19," kata Anies.

Anies menjelaskan, banyak warga ber-KTP DKI Jakarta, ketika pindah data kependudukannya tidak dimutasi sehingga masih tercatat sebagai penduduk DKI Jakarta. Dengan demikian, lanjut Anies, pihaknya bisa mendapatkan data penduduk yang masih tercatat sebagai warga DKI, tetapi sejatinya tidak lagi tinggal di Jakarta. Namun, Anies tidak menjelaskan secara detail kapan proses tersebut akan selesai.

"Karena jumlahnya itu secara kumulatif cukup banyak," kata Anies.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebutkan saat ini ada sisa 2,3 juta warga ber-KTP DKI Jakarta yang belum mendapatkan vaksin Covid-19. "Dari tim dinas dukcapil saat ini ada 2,3 juta yang belum tervaksinasi," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti.

Untuk mempercepat vaksinasi, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan penguatan sosialisasi di tingkat RT dan RW. Hal itu karena, kata dia, saat ini masyarakat banyak yang masih merasa takut atau khawatir untuk disuntik vaksin dengan alasan komorbid tertentu seperti memiliki penyakit bawaan.

"Tentu ini kita jelaskan bahwa kita mempunyai banyak pilihan vaksin yang relatif lebih aman dan yang kita khawatirkan apakah yang punya komorbid tertentu tadi, akan terbentuk imunitas, ini tentu yang harus kita pastikan," ujar dia.

Salah satu cara yang dilakukan untuk menyelesaikan vaksinasi untuk seluruh warga DKI, yaitu dengan pelaksanaan vaksinasi Sapu Jagat Covid-19 yang diinisiasi oleh Pemprov DKI Jakarta dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jakarta di Gelanggang Olahraga (GOR) Ciracas, Jakarta Timur, Kamis. Acara ini menargetkan vaksinasi terhadap 1.000 peserta.

Asisten Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto, yang hadir mewakili Gubernur DKI Jakarta mengatakan pelaksanaan vaksinasi tersebut digelar satu hari. Walaupun pelaksanaan vaksinasi sudah lebih dari 100 persen, kata dia, banyak warga yang beraktivitas di Jakarta.

"Sehingga diharapkan selain warga DKI Jakarta juga seluruh warga yang beraktivitas di DKI Jakarta juga bisa tervaksin,” kata Uus.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat