JAKARTA -- Pembukaan pembelajaran tatap muka (PTM) 1.500 sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta, jika sesuai jadwal, berlangsung pada 27 September nanti. Hanya saja, hingga kini hal itu masih dalam proses finalisasi dan perapihan untuk menentukan sisa 890 sekolah yang akan dibuka.

"Iya timeline-nya memang demikian, tapi kan kita belum tahu, mengenai pelatihan (juga) bisa saja berubah," ujar Kepala Sub-Bagian Hubungan Masyarakat Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taga Radja Gah, kepada awak media, Selasa (14/9).

Dia mengatakan, pembukaan sisa sekolah itu, ditetapkan setelah melakukan pelatihan-pelatihan yang disesuaikan Disdik DKI. Karena itu, hingga kini dirinya masih berfokus pada 610 sekolah yang sudah dibuka.

Sedangkan, terkait dengan pembukaan sekolah yang dilakukan setiap hari, Taga menyebut, rencananya memang akan seperti itu. Namun, dia mengatakan, saat ini, masih melakukan pendalaman uji coba dan pendampingan kepada 610 sekolah yang dibuka tersebut.

"Agar kita tidak gegabah merelakan 5 hari (pembukaan), tapi ternyata berefek kepada jumlah klaster (sekolah)" tambah dia.

Yang pasti, hingga saat ini, pihaknya tidak menerima laporan terkait tenaga pengajar atau peserta didik yang terpapar Covid-19. Dirinya menyebut, masih akan memantau lebih jauh. "Pokoknya kita sedang pendampingan terus deh," tuturnya.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan, pembelajaran tatap muka di DKI sejauh ini berjalan lancar. Dia mengaku, selama pengamatan ke lima wilayah DKI Jakarta, tidak ditemukan adanya pelanggaran yang sangat berarti.

"Tapi, mungkin ada 1-2 pelanggaran ya, yang hanya saat itu diturunin maskernya. Tapi, umumnya kesiapan prokesnya, tempat cuci tangannya atau proses pembubaran itu berjalan lancar," ujar Iman saat ditemui di DPRD DKI, Senin (13/9).

Dari Kota Bogor dilaporkan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Daerah Kota Bogor menyampaikan beberapa rekomendasi hasil Rakornas KPAI untuk mendukung pembelajaran tatap muka (PTM). Rekomendasi tersebut diberikan agar satuan pendidikan di Kota Bogor dapat berjalan dengan baik, khususnya agar anak-anak tetap aman selama PTM terbatas.

Komisioner KPAID Kota Bogor Bidang Pendidikan, Anni Farhani, mengatakan, KPAID Kota Bogor juga melakukan pengawasan terhadap 18 sekolah yang tersebar di enam kecamatan. “Agar anak-anak  terlindungi terhadap Covid-19 dan memastikan mereka mendapatkan pelajaran terbaik. Karena kalau tidak, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari,” ujarnya, Selasa (14/9).

Dikatakan Anni, ada enam syarat yang harus diterapkan saat PTM terbatas dilaksanakan. Pertama, sekolah atau madrasah harus dipastikan sudah memenuhi segala syarat dan kebutuhan penyelenggaraan PTM terbatas, termasuk memastikan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19 dapat terpenuhi.

Kedua, vaksinasi terhadap warga sekolah dipastikan sudah mencapai 70 persen. Ketiga, pemerintah daerah harus jujur dengan positivity rate daerahnya, dengan ketentuan menurut WHO positivity rate di bawah 5 persen baru aman membuka sekolah tatap muka.

Selanjutnya, karena pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan PTM dilaksanakan secara beriringan, perlu ada pemetaan materi tiap mata pelajaran, materi mudah, dan sedang diberikan di PJJ dengan bantuan modul. Materi yang sulit disapaikan saat PTM, agar ada interaksi dan dialog langsung antara peserta didik dan pendidik.

Syarat yang kelima, KPAI mendorong 5 SIAP menjadi dasar bagi pembukaan sekolah di Indonesia, yaitu Siap daerahnya, Siap sekolahnya, Siap gurunya, Siap orang tuanya, dan Siap Anaknya.

Terakhir, Anni mengatakan, KPAI mendorong Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan di daerah perlu melakukan nota kesepahaman terkait pendamping sekolah dalam PTM dan Vaksinasi Anak. Sekolah perlu mendapat edukasi dan arahan dalam penyusunan protokol kesehatan di satuan pendidikan.

Selain itu, sekolah dapat mengakses layanan fasilitas kesehatan terdekat ketika ada situasi darurat. Misalnya, ditemukan kasus warga sekolah yang suhunya di atas 37,3 derajat atau ada warga sekolah yang pingsan saat PTM berlangsung.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat