KABUL – Taliban mengeklaim telah melihat tanda-tanda positif dari komunitas internasional untuk mengakui pemerintahannya di Afghanistan. Menurut Taliban, hal itu bakal terjadi segera atau dalam waktu dekat.

“Upaya sedang dilakukan. Tanda-tandanya positif dan pemerintahan Taliban di Afghanistan akan diakui di tingkat internasional,” kata juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid pada Sabtu (11/9), dikutip laman Al Arabiya.

Menurutnya, tuntutan masyarakat internasional telah Taliban penuhi, termasuk menjaga keamanan di seluruh wilayah dan memastikan Afghanistan tidak akan menjadi ancaman internasional.

Taliban juga telah mengumumkan struktur pemerintahan barunya untuk Afghanistan pada Selasa (7/9) lalu. Terdapat 33 anggota kabinet dan seluruhnya merupakan anggota serta loyalis Taliban.

Amerika Serikat mengaku prihatin dengan afiliasi dan rekam jejak dari beberapa tokoh Taliban yang ditunjuk mengisi jabatan tinggi pemerintah. Setidaknya ada dua tokoh “problematik” yang duduk di jajaran pemerintahan Taliban.

Seorang pejuang Taliban memasang bendera di Kabul, beberapa waktu lalu. - (EPA/Stringer)

Pertama adalah Mullah Mohammad Hasan Akhun yang ditunjuk sebagai perdana menteri. Dia diketahui pernah menjabat sebagai menteri senior selama pemerintahan ultrakonservatif Taliban di Afghanistan pada dekade 1990-an.

Tokoh kedua adalah Sirajuddin Haqqani yang ditunjuk sebagai menteri dalam negeri. Dia pendiri jaringan “Haqqani” yang diklasifikasikan sebagai kelompok teroris oleh AS.

Haqqani merupakan salah satu orang yang paling dicari FBI karena keterlibatannya dalam serangan bunuh diri dan kaitannya dengan Alqaidah. Washington paham bahwa struktur pemerintahan saat ini hanya bersifat sementara. “Namun kami akan menilai Taliban dengan tindakannya, bukan kata-katanya,” ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS.

Tolak mengakui

Meski Taliban optimistis akan segera mendapat pengakuan internasional, ternyata Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) justru menegaskan tidak akan terlibat dalam pengakuan pemerintahan Taliban di Afghanistan. Juru Bicara PBB Farhan Haq menyampaikan, hal itu merupakan hak negara-negara anggota.

“Dari sudut pandang kami, hanya penyelesaian yang dinegosiasikan dan inklusif yang akan membawa perdamaian berkelanjutan ke Afghanistan,” katanya.

Sejumlah perempuan menggelar unjuk rasa mendukung pemerintahan Taliban di luar Univeristas Kabul, Sabtu (11/9/2021). - (AP Photo/Bernat Armangue)

SHARE    

Senada, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan, negaranya menolak memiliki hubungan apa pun dengan pemerintahan Taliban. Menurutnya, Taliban telah mengingkari janjinya dan berbohong.

"Mereka (Taliban) mengatakan akan membiarkan beberapa orang asing dan warga Afghanistan pergi dengan bebas serta berbicara tentang pemerintahan yang inklusif dan representatif, tetapi mereka berbohong,” kata Le Drian di France 5 Tv pada Sabtu (11/9) malam.

Le Drian menyebut, Prancis kecewa dengan hal tersebut. “Prancis menolak untuk mengakui atau memiliki hubungan apa pun dengan pemerintah ini,” ujarnya.

Prancis pun menginginkan ada tindakan dari Taliban untuk memenuhi janji-janjinya. Le Drian menilai, Taliban pada akhirnya membutuhkan hubungan internasional dan ruang untuk memulihkan perekonomian Afghanistan. “Terserah mereka,” ucapnya.

Sejak Taliban menguasai Afghanistan pada 15 Agustus lalu, Prancis telah mengevakuasi sekitar 3.000 orang dari negara tersebut. Le Drian menyebut, masih ada beberapa warga Prancis dan beberapa ratus warga Afghanistan yang masih akan dievakuasi. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat