RIYADH — Kerajaan Saudi mulai melonggarkan syarat masuk ke negara tersebut. Kini ekspatriat dari sejumlah negara yang sebelumnya dilarang masuk seperti dari Indonesia sudah bisa terbang langsung ke Saudi.

Saudi Gazette melansir, sumber di Kementerian Dalam Negeri Saudi mengatakan bahwa pihak berwenang telah membuka izin lebih awal untuk diplomat asing, praktisi kesehatan dan keluarga mereka dari negara-negara yang menghadapi larangan perjalanan. Sedangkan kelompok lain masih harus menjalani 14 hari karantina di negara ketiga sebelum mereka masuk ke Kerajaan.

Di antara negara-negara yang sebelumnya dikenai larangan adalah India, Pakistan, Indonesia, Mesir, Turki, Argentina, Brasil, Afrika Selatan, Uni Emirat Arab, Ethiopia, Vietnam, Afghanistan, dan Lebanon. Untuk bisa masuk, para ekspatriat harus sudah mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 penuh dan memiliki izin tinggal.

Duta Besar Saudi untuk Lebanon, Walid Al-Bukhari, mengonfirmasi menerima arahan dari Kementerian Luar Negeri Saudi untuk mencabut penangguhan perjalanan langsung ke Arab Saudi dari Lebanon. Demikian juga disampaikan Duta Besar India untuk Saudi Dr Ausaf Sayeed juga mengatakan kedutaan telah menerima surat edaran dari Badan Misi Luar Negeri di Kemenlu Saudi. 

Konjen Republik Indonesia di Jeddah Eko Hartono menyambut baik keputusan Saudi tersebut. “Meskipun keputusan ini hanya akan menguntungkan sebagian kecil masyarakat Indonesia, kami menunggu kabar besar masuknya langsung semua orang Indonesia yang menerima dua dosis vaksin dari negara asal," katanya.

Hartono mengatakan, Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar dengan 270 juta penduduk mampu menahan lonjakan besar Covid-19 dalam waktu singkat. “Kami telah berhasil menurunkan kasus virus korona dari 50 ribu menjadi kurang dari 10 ribu dalam dua bulan dan jumlah ini akan turun ke minimum dalam beberapa minggu,” kata dia.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah mengiyakan soal pemberian izin masuk bagi ekspatriat. Izin tersebut berlaku bagi para mukimin yang telah memiliki izin tinggal alias iqamat dan telah mendapatkan vaksin. “Di samping itu, mereka tetap harus menjalani karantina ketika tiba kembali di Saudi,” ujar Faizasyah kepada Republika, Rabu.

Arab Saudi telah menangguhkan sementara semua penerbangan internasional mulai 15 Maret 2020 menyusul merebaknya pandemi virus korona. Meskipun penangguhan layanan penerbangan internasional dicabut setelah satu tahun pada 17 Mei 2021, itu tidak berlaku untuk 20 negara karena situasi penularan Covid-19 di negara-negara tersebut. Akibatnya, jamaah Indonesia belum bisa menjalani umrah meski sudah mulai dilaksanakan kembali sejak awal Agustus lalu.  

Petugas kepolisian Saudi memeriksa kendaraan yang hendak memasuki Makkah menjelang musim haji pada Juli 2021 lalu. - (AP/Amr Nabil)

SHARE    

Sementara itu, Saudi Gazette dan Arab News sempat mengabarkan bahwa kerajaan akhirnya menyetujui penggunaan vaksin Covid-19 produksi Sinovac dan Sinopharm, Selasa (24/8). Meski begitu, kabar tersebut belum dikonfirmasi Otoritas Obat-obatan dan Makanan Saudi.

Melalui akun twitter resmi, badan itu menyatakan bahwa sejauh ini baru mengeluarkan izin guna untuk Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson, serta Moderna. 

Perkembangan dari Saudi signifikan karena sejauh ini sebagian besar vaksin Covid-19 yang didistribusikan maupun telah disuntikkan di Indonesia adalah Coronavac yang merupakan produk Sinovac.

Rinciannya, 4,6 juta dosis yang didistribusikan merupakan vaksin jadi dari Sinovac, kemudian 85,9 juta dosis merupakan bulk dari Sinovac yang kemudian diolah PT Biofarma. Selain itu, ada 1,5 juta dosis vaksin Pfizer, sebanyak 15,9 juta dosis vaksin AstraZeneca, 77,5 juta dosis vaksin Moderna, dan 499.886 dosis vaksin Sinopharm.

Ke depannya, perimbangan ini kemungkinan tak bergeser karena pemerintah telah sepakat mendatangkan Sinovac dengan total 260 juta dosis vaksin. Jumlah ini jauh lebih banyak ketimbang merek-merek lainnya yang berkisar 50 juta dosis vaksin atau kurang dari itu.

Konjen RI di Jeddah juga menekankan pihaknya masih mencari konfirmasi dari pejabat resmi Kementerian Kesehatan. ”Pejabat Kementerian Kesehatan (Saudi) kemarin bilang belum diakui. Masih kita cari konfirmasinya," kata Eko Hartono saat dihubungi Republika, Rabu (25/8).

Ia menuturkan, beberapa waktu yang lalu, pihak KJRI disebut sempat bertemu dengan wakil menteri bidang Umrah Saudi. Dalam pertemuan itu, sudah disampaikan harapan dari Indonesia agar kedua vaksin ini bisa digunakan di Saudi mengingat WHO sudah mengakui efektivitasnya. “Kita untuk sementara pantau dan tunggu dulu. Harapan kita, semoga segera keluar pernyataan resmi," ujarnya. 

Sinyal Umrah 

Kabar dari Saudi disambut baik para pegiat bisnis travel umrah dan haji di Indonesia. "Sinyal arah dibukanya umrah kembali bagi masyarakat Muslim Indonesia semakin terang," kata ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Firman M Nur, saat dihubungi Republika, Rabu (25/8).

"Untuk sembilan negara yang masih dalam kondisi suspend ini adalah kabar gembira sinyal yang cukup baik bahwasanya secara bertahap kondisi suspend Indonesia bisa akan dilepas," kata Firman.

Kabar yang juga melegakan penyelenggara perjalanan ibadah umrah adalah adanya informasi bahwa vaksin Covid-19 Sinovac dan Sinopharm termasuk vaksin yang dapat diterima masuk ke Saudi. Soal persyaratan booster sebagai tambahan satu suntikan vaksin lagi dari empat jenis yang telah diakui oleh Saudi tak dipersoalkan.

"AMPHURI melihat ini sebagai kabar gembira berharap prosesnya akan berjalan cukup baik dan diakhiri akan mengarah kepada diperbolehkannya jamaah haji-jamaah umrah Indonesia untuk kembali bisa menaikkan ibadah ke Tanah Suci," katanya.

Tentunya, kata dia, pelaksanaan ibadah umrah di masa ini bukanlah umrah yang mudah tentu ada persyaratan yang akan ditetapkan. Namun dari beberapa persyaratan telah disampaikan oleh pemerintahan Saudi, AMPHURI sudah siap. "Insya Allah AMPHURI dan seluruh anggota di bawahnya sudah siap untuk memenuhi semua persyaratan tersebut," katanya.

Karena yang penting saat ini adalah kepastian tentang dicabutnya pelarangan masuk serta diaktifkannya proses visa umrah bagi jamaah Indonesia. 

Dengan begitu, jamaah yang sudah tertunda keberangkatannya sejak 27 Februari dapat segera diberangkatkan. "Setelah hampir dua tahun menunggu ini segera direalisasikan, sehingga para penyelenggara dapat kembali melayani khususnya jamaah yang tertunda keberangkatannya," katanya.

Firman memastikan, vaksin adalah persyaratan utama mendapatkan izin atau visa menuju Saudi. Untuk itu, Firman mengharapkan jamaah mulai melakukan persiapan vaksin sejalan dengan penggalakan proses vaksinasi oleh Pemerintah Indonesia.

"AMPHURI sangat mendukung vaksinasi tersebut bahkan secara serius juga ikut aktif melakukan vaksinasi bersama yang telah dilakukan beberapa pekan yang lalu sekitar 3.300 masyarakat divaksin. Ini kontribusi AMPHURI bersama warga Bekasi," katanya.

Selanjutnya, kata Firman, yang perlu dipertimbangkan bagi jamaah bahwa keberangkatan ke Tanah Suci hanya bisa dilakukan ketika vaksin yang kedua telah aktif selama 14 hari atau 15 hari. Karena, rata-rata jenis vaksin yang ada di Indonesia, baik Sinovac, AstraZeneca atau Pfizer itu membutuhkan waktu untuk vaksin pertama dan kedua.

Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin Covid-19 kepada jamaah calon haji di Puskesmas Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/5/2021). Jamaah calon haji mendapatkan vaksinasi Covid-19 terkait rencana penyelenggaraan ibadah haji 1442 H. - (YULIUS SATRIA WIJAYA/ANTARA FOTO)

SHARE    

Atas keadaan ini Firman menganjurkan para jamaah yang berniat untuk berangkat umrah dalam waktu dekat segera divaksin sampai menunggu dibuka kembali prosesi umrah. Hasil vaksinnya ketika mereka berangkat sudah dapat diinput dalam sistem aplikasi Tawakalna di Saudi.

Gabungan Pengusaha Haji Umrah dan Wisata Halal Nusantara (Gaphura) meyakini pelonggaran belakangan tak lepas dari upaya Pemerintah Indonesia. Anggota Pembina Gaphura Muharom Ahmad mengatakan hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Rabu (18/8) lalu.

“Semoga Menteri Agama dalam pertemuan yang direncanakan dalam waktu dekat dengan Kementerian Haji dan Umrah Saudi, penghapusan kewajiban transit 14 hari di negara ketiga juga dihapuskan bagi jamaah umrah," katanya

Pemilik Travel Taqwa Tours Rafiq Jauhary mengatakan, belum ada pernyataan resmi diterima atau ditolak dua vaksin itu. Akan tetapi, otoritas resmi bandara menjelaskan hingga saat ini baru menerima empat vaksin sebelumnya, yakni Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson, serta Moderna.

"Informasi Sinovac dan Sinopharm disetujui, Indonesia belum ada pemberitahuan resmi dari Pemerintah Saudi. Informasi ini belum bisa dikatakan sebagai valid," katanya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat