JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berharap Presiden Joko Widodo agar menegakkan kembali komitmen penanganan dan pemajuan hak asasi manusia dalam pidato sidang tahunan MPR, Senin (16/8).

Secara khusus, Komnas HAM juga berharap agar Presiden menyampaikan titik terang penyelesaian 12 kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu dalam sidang tahunan MPR. Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan, Presiden perlu menegaskan percepatan penyelesaian pelanggaran 12 kasus HAM berat masa lalu sebagai bentuk keseriusan pemerintah menyelesaikannya.

Selain itu, ia berharap Indonesia yang akan genap berusia 76 tahun pada 17 Agustus 2021 bisa lebih toleran sehingga kasus-kasus intoleran tidak lagi terjadi di Tanah Air. "Misalnya, larangan ibadah maupun larangan pendirian rumah ibadah kami harapkan diselesaikan dan tidak lagi terjadi," ujar Beka saat dihubungi di Jakarta, Ahad (15/8).

Penyelesaian kasus-kasus yang berkaitan dengan HAM diharapkan tidak hanya di tingkat pemerintah pusat, tetapi berbagai kasus di daerah juga harus menjadi perhatian bersama. Terakhir, Beka meminta agar Presiden membahas atau menyinggung masalah konflik agraria yang masih banyak terjadi di Indonesia hingga saat ini. 

Konflik yang terjadi berkaitan erat dengan sejumlah pembangunan infrastruktur. Sebagai contoh kasus pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung soal adanya dugaan perusakan dan pencemaran lingkungan serta permukiman warga.

Sementara itu, Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro berharap agar Presiden Joko Widodo membahas mengenai Badan Riset dan Inovasi (BRIN) dalam Pidato Kenegaraan. "BRIN sebagai institusi baru sempat menimbulkan polemik," kata Siti Zuhro saat dihubungi.

Sebagai lembaga baru, Siti mengatakan, BRIN mendapat beban yang sangat berat bila menggabungkan empat lembaga terkait penelitian dan ilmu pengetahuan teknologi, seperti menggabungkan lembaga LIPI, BPPT, Lapan, dan Batan yang sudah hampir dewasa. "Nasib riset harus jelas dan prospektif agar berdampak positif bagi kemajuan Indonesia," ujar Siti Zuhro.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily berpendapat Jokowi akan menyampaikan langkah-langkah kebijakan yang tepat dan terukur dalam penanganan pandemi Covid-19. Dia juga menyatakan bahwa pidato kenegaraan Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI pada Selasa, 16 Agustus 2021, harus menyampaikan optimisme Indonesia untuk bangkit dari pandemi Covid-19.

Persiapan siding

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memastikan persiapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI sudah selesai secara keseluruhan dan siap digelar pada Senin (16/8) besok dengan sederhana dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. 

Parlemen menggelar geladi bersih untuk penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR-DPD, dan Pidato Kenegaraan Presiden di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin. 

"Tahun ini pelaksanaannya sangat minimalis dan jauh lebih sederhana dari sisi waktu antara sidang tahunan dan sidang bersama DPR-DPD yang satu waktu pagi. Kemudian, dengan sidang nota APBN yang biasanya siang akan dimajukan pagi setelah sidang ini selisih waktunya 10-15 menit kita lanjutkan lagi," kata Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar.

Indra mengatakan, rangkaian sidang akan dihadiri 60 orang atau berkurang dibandingkan tahun lalu sebanyak 380 undangan. Sebagian besar anggota DPR dan tamu undangan yang tidak hadir secara fisik akan hadir secara virtual melalui dua akses.

"Yaitu, menggunakan virtual access dan melalui streaming yang jumlahnya keseluruhan 1.500. Virtual access ada seribuan, streaming lebih dari 500 karena di daerah ada kepala daerah diundang ya," ujar Indra.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat